Berbagai peristiwa hukum selama sepekan kami rangkum untuk Anda baca pada pagi hari ini, mulai dari Polri mengerahkan 195.819 personel untuk mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) hingga Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan bahwa gugatan hakim konstitusi yang juga mantan Ketua MK Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta belum diputus.
1. Polri kerahkan 195.819 personel amankan TPS
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengerahkan personel untuk mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dengan menurunkan 195.819 personel.
Selengkapnya baca di sini.
2. Hotman: Pelaku hoaks Mirage 2000-5 rugikan Kemhan diduga WNI
Jakarta (ANTARA) - Pengacara Hotman Paris Hutapea curiga pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks) suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI merupakan warga negara Indonesia (WNI).
Selengkapnya baca di sini.
3. Polri tindak lanjuti terbitnya Perpres penambahan Direktorat Bareskrim
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan satu direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.
Selengkapnya baca di sini.
4. MK pastikan gugatan Anwar Usman di PTUN belum diputus
Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono memastikan bahwa gugatan hakim konstitusi yang juga mantan Ketua MK Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta belum diputus.
Selengkapnya baca di sini.
5. Bulog percayakan Satgas Pangan bila ada pelanggaran hukum soal beras
Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyatakan bahwa mempercayakan kepada Satgas Pangan Polri untuk mengatasi jika ada pelanggaran hukum mengenai beras sehingga mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga komoditas tersebut di Indonesia.
Selengkapnya baca di sini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sepekan, pengamanan TPS hingga gugatan Anwar Usman
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
1. Polri kerahkan 195.819 personel amankan TPS
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengerahkan personel untuk mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dengan menurunkan 195.819 personel.
Selengkapnya baca di sini.
2. Hotman: Pelaku hoaks Mirage 2000-5 rugikan Kemhan diduga WNI
Jakarta (ANTARA) - Pengacara Hotman Paris Hutapea curiga pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks) suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI merupakan warga negara Indonesia (WNI).
Selengkapnya baca di sini.
3. Polri tindak lanjuti terbitnya Perpres penambahan Direktorat Bareskrim
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan satu direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.
Selengkapnya baca di sini.
4. MK pastikan gugatan Anwar Usman di PTUN belum diputus
Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono memastikan bahwa gugatan hakim konstitusi yang juga mantan Ketua MK Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta belum diputus.
Selengkapnya baca di sini.
5. Bulog percayakan Satgas Pangan bila ada pelanggaran hukum soal beras
Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyatakan bahwa mempercayakan kepada Satgas Pangan Polri untuk mengatasi jika ada pelanggaran hukum mengenai beras sehingga mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga komoditas tersebut di Indonesia.
Selengkapnya baca di sini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sepekan, pengamanan TPS hingga gugatan Anwar Usman
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024