Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat berkoordinasi dengan instansi terkait pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk daerah rawan bencana alam dan konflik sosial untuk menjadi perhatian dalam mengantisipasinya agar pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 tetap berjalan lancar.

"Sudah kita petakan daerah mana saja yang rawan, terutama kerawanan terhadap bencana alam di Kabupaten Tasikmalaya, karena akhir-akhir ini curah hujan di Tasikmalaya cukup tinggi," kata Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron Tamami kepada wartawan di Tasikmalaya, Rabu.

Ia menuturkan tercatat Kabupaten Tasikmalaya memiliki 5.096 TPS tersebar di 39 kecamatan, dari jumlah TPS itu terdapat 469 TPS yang dinyatakan rawan dengan berbagai indikator seperti konflik sosial, bencana alam, dan kondisi geografis yang berada jauh di pelosok.

Ia menyebutkan berdasarkan pemetaan terdapat 96 TPS yang masuk rawan bencana alam seperti banjir dan longsor yang berpotensi terjadi saat musim hujan.

"96 TPS rawan bencana alam banjir dan longsor, apalagi saat musim hujan memasuki puncaknya," katanya.

Ia menyebutkan jenis rawan lainnya yakni sebanyak 19 TPS memiliki rawan konflik sosial yang dinilai dari sejarah sebelumnya, kemudian 91 TPS masuk indikator rawan geografis yaitu jaraknya yang jauh di pelosok, selanjutnya indikator rawan demografi atau memiliki jumlah penduduk yang banyak dalam satu daerah.

Segala potensi rawan itu, kata dia, sudah dilakukan kajian dan upaya yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya maupun instansi lainnya agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan lancar.

"Kita sudah lakukan koordinasi dan sosialisasi sebagai upaya antisipasi, mudah-mudahan pada saatnya nanti bisa berjalan dengan lancar," katanya.
Ia menambahkan KPU Kabupaten Tasikmalaya selama ini sudah melakukan sosialisasi kepada petugas PPK maupun KPPS untuk selalu berkoordinasi dengan instansi lain seperti polisi, TNI, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk mengatasi masalah kerawanan tersebut.

"Kita sudah sosialisasikan masalah itu ke petugas KPPS untuk koordinasi dengan BPBD, kepolisian, dan TNI," katanya.
 

Pewarta: Feri Purnama

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024