China memanggil Duta Besar Filipina untuk China untuk menyampaikan protes pasca pernyataan Presiden Ferdinand Marcos Jr. di akun X miliknya yang memberikan ucapan selamat kepada William Lai Ching-te dalam pemilu Taiwan.
"Pagi ini, Asisten Menteri Luar Negeri Nong Rong memanggil Duta Besar Filipina untuk China Jaime Florcruz untuk mengajukan protes resmi dan mendesak Filipina untuk memberikan tanggapan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Selasa.
Pada Senin (15/1), dalam akun @bongbongmarcos, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menuliskan "Atas nama rakyat Filipina, saya mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Lai Ching-te karena terpilih sebagai Presiden Taiwan berikutnya. Kami menantikan kolaborasi yang erat, memperkuat kepentingan bersama, memupuk perdamaian dan memastikan kesejahteraan bagi masyarakat pada tahun-tahun mendatang."
"Pernyataan Presiden Filipina sangat melanggar prinsip 'Satu China' dan komunike mengenai pembentukan hubungan diplomatik China dan Filipina. Pernyataan itu sangat bertentangan dengan komitmen politik Filipina terhadap China dan secara terang-terangan mencampuri urusan dalam negeri China," jelas Mao Ning.
China, kata Mao Ning, sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang pernyataan tersebut dan segera mengajukan keberatan tegas kepada Filipina.
"Kami ingin menegaskan kepada Filipina bahwa mereka harus menahan diri untuk tidak bermain-main dengan masalah Taiwan, dengan sungguh-sungguh mematuhi prinsip 'Satu China' dan komunike bersama untuk membangun hubungan diplomatik antara China dan Filipina, segera menghentikan pernyataan yang keliru," tambah Mao Ning.
Mao Ning juga mengingatkan agar Filipina berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada kelompok separatis "kemerdekaan Taiwan".
"Kami menyarankan Presiden Marcos agar lebih banyak membaca agar mendapatkan pemahaman lebih baik soal seluk beluk masalah Taiwan sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat," ungkap Mao Ning.
Pasca pemilu Taiwan pada Sabtu (13/1) yang dimenangi William Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP), Pemerintah China terus mengulang prinsip "Satu China" sebagai pedoman relasi China dan Taiwan.
William Lai sendiri digambarkan sebagai pembela demokrasi Taiwan, namun Beijing menyebut dia "berbahaya" dan menjadi salah satu "kelompok separatis" sehingga dapat memicu konflik lintas Selat.
William Lai Ching-te memperoleh lebih dari 5,58 juta suara dari sekitar 14 juta surat suara, Hou Yu-ih, mengantongi 4,66 juta suara dan Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan (TPP) memperoleh 3,68 juta suara.
Saat ini Lai masih menjadi wakil pemimpin Tsai Ing-wen dan ini akan menjadi masa jabatan DPP ketiga secara berturut-turut.
Di bawah kepemimpinan pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik (DPP) sejak 2016, Taiwan mengambil sikap keras menentang Beijing serta prinsip "Satu China" yang mengatakan bahwa Taiwan merupakan wilayah di bawah kekuasaan Beijing.
China Tolak Opsi Lain
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengungkapkan Pemerintah Tiongkok menolak opsi "Satu China, Satu Taiwan" dan hanya memegang prinsip "Satu China".
"Resolusi 2758 yang diadopsi pada Sesi ke-26 Majelis Umum PBB pada 1971 memperjelas bahwa tidak ada 'Dua China' atau 'Satu China, satu Taiwan' di dunia. Menjunjung tinggi prinsip 'Satu China' berarti menjaga ketertiban internasional," kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Selasa.
Pasca pemilu Taiwan pada Sabtu (13/1) yang dimenangi William Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP), Pemerintah China terus mengulang prinsip "Satu China" sebagai pedoman relasi China dan Taiwan. William Lai digambarkan sebagai 'pembela' demokrasi Taiwan, namun Beijing menyebut dia "berbahaya" dan menjadi salah satu "kelompok separatis" sehingga dapat memicu konflik lintas Selat.
"Kembalinya Taiwan ke China merupakan bagian penting dari tatanan internasional yang terbentuk pasca Perang Dunia II. Hal ini secara jelas diatur dalam Deklarasi Kairo dan Perjanjian Potsdam. Menantang prinsip 'Satu China' berarti menantang tatanan internasional dan akan mendapat tentangan bersama dari komunitas internasional," ungkap Mao Ning.
Mao Ning menyebut sudah ada 182 negara menjalin hubungan diplomatik dengan China berdasarkan prinsip "Satu China".
"Permasalahan Taiwan tidak ada hubungannya dengan demokrasi, namun berkaitan dengan kedaulatan dan integritas wilayah China. Kekuatan 'kemerdekaan Taiwan' menggunakan 'demokrasi' untuk menutupi agenda tersembunyi mereka dalam memecah belah negara. Upaya mereka gagal," tambah Mao Ning.
Pemerintah China, kata Mao Ning, meminta negara yang masih memiliki hubungan resmi dengan Taiwan agar segera mengikuti prinsip "Satu China".
"China mendesak AS untuk bertindak serius sesuai dengan komitmen yang telah ditegaskan berkali-kali oleh para Pemimpin AS untuk tidak mendukung 'kemerdekaan Taiwan', 'Dua China' atau 'Satu China, Satu Taiwan', menangani masalah terkait Taiwan dengan hati-hati dan berhenti mengirimkan sinyal yang keliru kepada kelompok separatis Taiwan," ungkap Mao Ning.
Terkait dengan DPR AS yang pada Jumat (12/1) mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Non-Diskriminasi Taiwan yang mewajibkan Menteri Keuangan untuk menggunakan pengaruh Amerika di Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendukung keanggotaan Taiwan dalam IMF, Mao Ning mengatakan hal tersebut berarti AS mencampuri urusan dalam negeri China.
"AS berupaya memanipulasi masalah Taiwan untuk tujuan politik guna menciptakan 'Dua China' dan 'Satu China, satu Taiwan'. Kami sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang hal ini, dan kami telah menyampaikan pernyataan keberatan kepada pihak AS," ungkap Mao Ning.
Mao Ning mengatakan Taiwan tidak punya dasar maupun hak untuk bergabung dengan PBB, atau organisasi internasional lainnya yang keanggotaannya terbatas pada negara-negara berdaulat.
'Hanya ada satu kursi yang mewakili China di PBB, yaitu Republik Rakyat China. Selama lebih dari setengah abad terakhir, Resolusi 2758 telah dipatuhi oleh PBB, badan-badan khusus seperti IMF, dan organisasi internasional dan regional lainnya. Segala masalah mengenai partisipasi Taiwan dalam kegiatan organisasi internasional harus ditangani sesuai dengan prinsip 'Satu China'," jelas Mao Ning.
Dalam pernyataannya, Komite Jasa Keuangan DPR AS menyatakan bahwa RUU Non-Diskriminasi Taiwan tahun 2023 yang disponsori oleh anggota DPR Young Kim akan mengharuskan AS untuk mengadvokasi keanggotaan Taiwan di IMF.
RUU itu memberikan argumen bahwa Taiwan adalah negara dengan ekonomi terbesar ke-21 di dunia dan mitra dagang barang terbesar ke-10 bagi AS, dan meskipun Taiwan bukan anggota IMF, Taiwan adalah anggota Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik.
Lebih lanjut dinyatakan bahwa pengalaman Taiwan dalam mengembangkan perekonomian yang dinamis dan maju di bawah pemerintahan demokratis dan supremasi hukum harus menjadi masukan bagi kerja lembaga-lembaga keuangan internasional, termasuk melalui peningkatan partisipasi Taiwan dalam lembaga-lembaga tersebut.
RUU tersebut sekarang akan diajukan ke Senat, dan jika disahkan di Senat, akan dikirim ke Presiden Joe Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: China panggil Dubes Filipina, dampak cuitan Presiden Marcos Jr di X
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Pagi ini, Asisten Menteri Luar Negeri Nong Rong memanggil Duta Besar Filipina untuk China Jaime Florcruz untuk mengajukan protes resmi dan mendesak Filipina untuk memberikan tanggapan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Selasa.
Pada Senin (15/1), dalam akun @bongbongmarcos, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menuliskan "Atas nama rakyat Filipina, saya mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Lai Ching-te karena terpilih sebagai Presiden Taiwan berikutnya. Kami menantikan kolaborasi yang erat, memperkuat kepentingan bersama, memupuk perdamaian dan memastikan kesejahteraan bagi masyarakat pada tahun-tahun mendatang."
"Pernyataan Presiden Filipina sangat melanggar prinsip 'Satu China' dan komunike mengenai pembentukan hubungan diplomatik China dan Filipina. Pernyataan itu sangat bertentangan dengan komitmen politik Filipina terhadap China dan secara terang-terangan mencampuri urusan dalam negeri China," jelas Mao Ning.
China, kata Mao Ning, sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang pernyataan tersebut dan segera mengajukan keberatan tegas kepada Filipina.
"Kami ingin menegaskan kepada Filipina bahwa mereka harus menahan diri untuk tidak bermain-main dengan masalah Taiwan, dengan sungguh-sungguh mematuhi prinsip 'Satu China' dan komunike bersama untuk membangun hubungan diplomatik antara China dan Filipina, segera menghentikan pernyataan yang keliru," tambah Mao Ning.
Mao Ning juga mengingatkan agar Filipina berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada kelompok separatis "kemerdekaan Taiwan".
"Kami menyarankan Presiden Marcos agar lebih banyak membaca agar mendapatkan pemahaman lebih baik soal seluk beluk masalah Taiwan sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat," ungkap Mao Ning.
Pasca pemilu Taiwan pada Sabtu (13/1) yang dimenangi William Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP), Pemerintah China terus mengulang prinsip "Satu China" sebagai pedoman relasi China dan Taiwan.
William Lai sendiri digambarkan sebagai pembela demokrasi Taiwan, namun Beijing menyebut dia "berbahaya" dan menjadi salah satu "kelompok separatis" sehingga dapat memicu konflik lintas Selat.
William Lai Ching-te memperoleh lebih dari 5,58 juta suara dari sekitar 14 juta surat suara, Hou Yu-ih, mengantongi 4,66 juta suara dan Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan (TPP) memperoleh 3,68 juta suara.
Saat ini Lai masih menjadi wakil pemimpin Tsai Ing-wen dan ini akan menjadi masa jabatan DPP ketiga secara berturut-turut.
Di bawah kepemimpinan pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik (DPP) sejak 2016, Taiwan mengambil sikap keras menentang Beijing serta prinsip "Satu China" yang mengatakan bahwa Taiwan merupakan wilayah di bawah kekuasaan Beijing.
China Tolak Opsi Lain
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengungkapkan Pemerintah Tiongkok menolak opsi "Satu China, Satu Taiwan" dan hanya memegang prinsip "Satu China".
"Resolusi 2758 yang diadopsi pada Sesi ke-26 Majelis Umum PBB pada 1971 memperjelas bahwa tidak ada 'Dua China' atau 'Satu China, satu Taiwan' di dunia. Menjunjung tinggi prinsip 'Satu China' berarti menjaga ketertiban internasional," kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Selasa.
Pasca pemilu Taiwan pada Sabtu (13/1) yang dimenangi William Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP), Pemerintah China terus mengulang prinsip "Satu China" sebagai pedoman relasi China dan Taiwan. William Lai digambarkan sebagai 'pembela' demokrasi Taiwan, namun Beijing menyebut dia "berbahaya" dan menjadi salah satu "kelompok separatis" sehingga dapat memicu konflik lintas Selat.
"Kembalinya Taiwan ke China merupakan bagian penting dari tatanan internasional yang terbentuk pasca Perang Dunia II. Hal ini secara jelas diatur dalam Deklarasi Kairo dan Perjanjian Potsdam. Menantang prinsip 'Satu China' berarti menantang tatanan internasional dan akan mendapat tentangan bersama dari komunitas internasional," ungkap Mao Ning.
Mao Ning menyebut sudah ada 182 negara menjalin hubungan diplomatik dengan China berdasarkan prinsip "Satu China".
"Permasalahan Taiwan tidak ada hubungannya dengan demokrasi, namun berkaitan dengan kedaulatan dan integritas wilayah China. Kekuatan 'kemerdekaan Taiwan' menggunakan 'demokrasi' untuk menutupi agenda tersembunyi mereka dalam memecah belah negara. Upaya mereka gagal," tambah Mao Ning.
Pemerintah China, kata Mao Ning, meminta negara yang masih memiliki hubungan resmi dengan Taiwan agar segera mengikuti prinsip "Satu China".
"China mendesak AS untuk bertindak serius sesuai dengan komitmen yang telah ditegaskan berkali-kali oleh para Pemimpin AS untuk tidak mendukung 'kemerdekaan Taiwan', 'Dua China' atau 'Satu China, Satu Taiwan', menangani masalah terkait Taiwan dengan hati-hati dan berhenti mengirimkan sinyal yang keliru kepada kelompok separatis Taiwan," ungkap Mao Ning.
Terkait dengan DPR AS yang pada Jumat (12/1) mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Non-Diskriminasi Taiwan yang mewajibkan Menteri Keuangan untuk menggunakan pengaruh Amerika di Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendukung keanggotaan Taiwan dalam IMF, Mao Ning mengatakan hal tersebut berarti AS mencampuri urusan dalam negeri China.
"AS berupaya memanipulasi masalah Taiwan untuk tujuan politik guna menciptakan 'Dua China' dan 'Satu China, satu Taiwan'. Kami sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang hal ini, dan kami telah menyampaikan pernyataan keberatan kepada pihak AS," ungkap Mao Ning.
Mao Ning mengatakan Taiwan tidak punya dasar maupun hak untuk bergabung dengan PBB, atau organisasi internasional lainnya yang keanggotaannya terbatas pada negara-negara berdaulat.
'Hanya ada satu kursi yang mewakili China di PBB, yaitu Republik Rakyat China. Selama lebih dari setengah abad terakhir, Resolusi 2758 telah dipatuhi oleh PBB, badan-badan khusus seperti IMF, dan organisasi internasional dan regional lainnya. Segala masalah mengenai partisipasi Taiwan dalam kegiatan organisasi internasional harus ditangani sesuai dengan prinsip 'Satu China'," jelas Mao Ning.
Dalam pernyataannya, Komite Jasa Keuangan DPR AS menyatakan bahwa RUU Non-Diskriminasi Taiwan tahun 2023 yang disponsori oleh anggota DPR Young Kim akan mengharuskan AS untuk mengadvokasi keanggotaan Taiwan di IMF.
RUU itu memberikan argumen bahwa Taiwan adalah negara dengan ekonomi terbesar ke-21 di dunia dan mitra dagang barang terbesar ke-10 bagi AS, dan meskipun Taiwan bukan anggota IMF, Taiwan adalah anggota Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik.
Lebih lanjut dinyatakan bahwa pengalaman Taiwan dalam mengembangkan perekonomian yang dinamis dan maju di bawah pemerintahan demokratis dan supremasi hukum harus menjadi masukan bagi kerja lembaga-lembaga keuangan internasional, termasuk melalui peningkatan partisipasi Taiwan dalam lembaga-lembaga tersebut.
RUU tersebut sekarang akan diajukan ke Senat, dan jika disahkan di Senat, akan dikirim ke Presiden Joe Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: China panggil Dubes Filipina, dampak cuitan Presiden Marcos Jr di X
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024