Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan bahwa hingga saat ini 59,88 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Yang dapat kami sampaikan bahwa dari total keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam negeri sebesar 72,46 juta WP, telah dapat kami padankan 59,88 juta NIK dan ini dapat kami belah bahwa pemadanan dilakukan melalui sistem sebanyak 55,92 juta NIK,” kata Suryo dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa.
Suryo menyampaikan bahwa masih banyak NIK Wajib Pajak yang belum dipadankan. Sejauh ini, masih ada 12 juta NIK yang belum dipadankan dengan NPWP. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar segera melakukan pemadanan NIK dengan NPWP melalui portal pajak.go.id dan portalnpwp.pajak.go.id.
"Betul 12 jutaan NIK yang terus menerus akan kami lakukan pemadanan karena informasi di-connect dengan Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP," ujarnya.
Ia mengimbau seluruh masyarakat wajib pajak untuk terus melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP karena ke depan implementasi Coretax Administration System (CTAS) hanya akan membaca NIK sebagai NPWP.
Adapun CTAS akan diimplementasikan pada pertengahan 2024. Namun, implementasi sistem tersebut bukan berarti meninggalkan sistem lama, yakni Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).
Kemenkeu mengundurkan target implementasi penuh NIK sebagai NPWP menjadi pada 1 Juli 2024 dari rencana awal pada 1 Januari 2023.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkeu ungkap 59,88 juta NIK telah dipadankan dengan NPWP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
“Yang dapat kami sampaikan bahwa dari total keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam negeri sebesar 72,46 juta WP, telah dapat kami padankan 59,88 juta NIK dan ini dapat kami belah bahwa pemadanan dilakukan melalui sistem sebanyak 55,92 juta NIK,” kata Suryo dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa.
Suryo menyampaikan bahwa masih banyak NIK Wajib Pajak yang belum dipadankan. Sejauh ini, masih ada 12 juta NIK yang belum dipadankan dengan NPWP. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar segera melakukan pemadanan NIK dengan NPWP melalui portal pajak.go.id dan portalnpwp.pajak.go.id.
"Betul 12 jutaan NIK yang terus menerus akan kami lakukan pemadanan karena informasi di-connect dengan Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP," ujarnya.
Ia mengimbau seluruh masyarakat wajib pajak untuk terus melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP karena ke depan implementasi Coretax Administration System (CTAS) hanya akan membaca NIK sebagai NPWP.
Adapun CTAS akan diimplementasikan pada pertengahan 2024. Namun, implementasi sistem tersebut bukan berarti meninggalkan sistem lama, yakni Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).
Kemenkeu mengundurkan target implementasi penuh NIK sebagai NPWP menjadi pada 1 Juli 2024 dari rencana awal pada 1 Januari 2023.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkeu ungkap 59,88 juta NIK telah dipadankan dengan NPWP
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024