Antarajawabarat.com,8/5 - Penyerapan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi madrasah yakni MI,MTs dan MA pada 2013 masih di bawah 80 persen karena masih banyak kendala di lapangan, kata Kasubdit Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Sastra Juanda di Bandung, Rabu.
"Penyaluran BSM bagi siswa madrasah belum 100 persen, tepatnya masih di bawah 80 persen. Beberapa kendala menghambat proses menyalurannya," kata Satra Juanda pada Sisialisasi Bantuan Siswa Miskin (BSM) itu.
Salah satunya yang cukup menghambat adalah penerima BSM harus melalui rekening tabungan, padahal anak-anak belum bisa membuat rekening tabungan. Selain itu juga lokasi penerima BSM di peloksok desa menjadi salah satu kendala serius.
Selain itu masih banyak ketidak sesuaian nama pada Kartu Perlindungan Sosial (KPS), sehingga pihak bank belum membayarkanya. Pihaknya melakukan upaya dalam bentuk perwakilan oleh orang tuanya, namun prosesnya lebih lambat.
"Akibatnya dana itu tidak bisa cair, padahal persyaratan lainnya sudah ada. Dana yang tidak dicairkan itu dikembalikan ke kas negara, padahal sangat dibutuhkan oleh para siswa," katanya.
Kendala lainnya adalah sistem pelaporan keuangannya dimana tahun anggaran pemerintah tidak sama dengan tahun ajaran pendidikan nasional. Sehingga alokasi anggaran dibagi per semester yakni melalui APBN dan APBN Perubahan.
"Bila hanya satu saja dari APBN tidak ada masalah dan lebih mudah, lha ini terbagi juga pada APBNP," katanya.
Satra menyebutkan, nilai BSM untuk siswa madrasah pada 2014 sebesar Rp1,29 triliun baik itu bagi siswa di madrasah negeri maupun swasta.
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Jabar HD Saefullah yang menyebutkan kendala itu sangat dirasakan di daerah.
Ia menyebutkan, untuk wilayah Jabar program BSM menyasar 1,3 juta anak sekolah, dan untuk sekolah madrasah sebanyak 577.203 siswa.
"Saat ini pengajuannya hingga Juli 2014, sehingga diharapkan para orang tua pemegang Kartu Perlindungan Sosial segera secara proaktif mengajukannya, sehingga lebih banyak lagi yang tercover BSM," kata Saefullah.
Ia menyebutkan hingga Mei 2014, baru terdata sebanyak 200 ribuan siswa yang sudah mengajukan BSM, sedangkan sisanya masih belum, termasuk bagi siswa yang melanjutkan sekolah ke MTs dan MA.
Untuk mengoptimalkan penyaluran, kata Saefullah, mulai 2014 di Jawa Barat proses pengurusan BSM tidak lagi dilakukan di Kementerian Agama kabupaten/kota, melainkan langsung di Kanwil Kementerian Agama Jabar.
"Mulai tahun 2014 ini pengurusan langsung di Kanwil Kementerian Agama Jabar," kata Saefullah.
Ia membenarkan, lokasi MTs yang sebagian besar di daerah pedesaan menjadi kendala khususnya dalam proses pencairan yang mengharuskan melalui rekening para siswa.
"Kami berharap ada mekanisme yang lebih efektif lagi," kata Kabid Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Jabar itu menambahkan.***3***
Syarif A
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014
"Penyaluran BSM bagi siswa madrasah belum 100 persen, tepatnya masih di bawah 80 persen. Beberapa kendala menghambat proses menyalurannya," kata Satra Juanda pada Sisialisasi Bantuan Siswa Miskin (BSM) itu.
Salah satunya yang cukup menghambat adalah penerima BSM harus melalui rekening tabungan, padahal anak-anak belum bisa membuat rekening tabungan. Selain itu juga lokasi penerima BSM di peloksok desa menjadi salah satu kendala serius.
Selain itu masih banyak ketidak sesuaian nama pada Kartu Perlindungan Sosial (KPS), sehingga pihak bank belum membayarkanya. Pihaknya melakukan upaya dalam bentuk perwakilan oleh orang tuanya, namun prosesnya lebih lambat.
"Akibatnya dana itu tidak bisa cair, padahal persyaratan lainnya sudah ada. Dana yang tidak dicairkan itu dikembalikan ke kas negara, padahal sangat dibutuhkan oleh para siswa," katanya.
Kendala lainnya adalah sistem pelaporan keuangannya dimana tahun anggaran pemerintah tidak sama dengan tahun ajaran pendidikan nasional. Sehingga alokasi anggaran dibagi per semester yakni melalui APBN dan APBN Perubahan.
"Bila hanya satu saja dari APBN tidak ada masalah dan lebih mudah, lha ini terbagi juga pada APBNP," katanya.
Satra menyebutkan, nilai BSM untuk siswa madrasah pada 2014 sebesar Rp1,29 triliun baik itu bagi siswa di madrasah negeri maupun swasta.
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Jabar HD Saefullah yang menyebutkan kendala itu sangat dirasakan di daerah.
Ia menyebutkan, untuk wilayah Jabar program BSM menyasar 1,3 juta anak sekolah, dan untuk sekolah madrasah sebanyak 577.203 siswa.
"Saat ini pengajuannya hingga Juli 2014, sehingga diharapkan para orang tua pemegang Kartu Perlindungan Sosial segera secara proaktif mengajukannya, sehingga lebih banyak lagi yang tercover BSM," kata Saefullah.
Ia menyebutkan hingga Mei 2014, baru terdata sebanyak 200 ribuan siswa yang sudah mengajukan BSM, sedangkan sisanya masih belum, termasuk bagi siswa yang melanjutkan sekolah ke MTs dan MA.
Untuk mengoptimalkan penyaluran, kata Saefullah, mulai 2014 di Jawa Barat proses pengurusan BSM tidak lagi dilakukan di Kementerian Agama kabupaten/kota, melainkan langsung di Kanwil Kementerian Agama Jabar.
"Mulai tahun 2014 ini pengurusan langsung di Kanwil Kementerian Agama Jabar," kata Saefullah.
Ia membenarkan, lokasi MTs yang sebagian besar di daerah pedesaan menjadi kendala khususnya dalam proses pencairan yang mengharuskan melalui rekening para siswa.
"Kami berharap ada mekanisme yang lebih efektif lagi," kata Kabid Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Jabar itu menambahkan.***3***
Syarif A
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014