Politisi Partai Gerindra Dedi Mulyadi menyelesaikan permasalahan sopir ambulans di Kabupaten Purwakarta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan.
"Ada sopir ambulans yang ternyata menunggak hingga jutaan rupiah iuran BPJS Kesehatan-nya," kata Dedi Mulyadi, melalui sambungan telepon di Purwakarta, Minggu.
Permasalahan itu terungkap saat Dedi Mulyadi berbincang dengan salah seorang sopir ambulans desa di Purwakarta yang bernama Sulor.
Saat bertugas, dalam satu hari Sulor mengaku bisa membawa 2-5 pasien ke rumah sakit.
“Alhamdulillah kalau bensin suka ada yang memberi, tapi saya tidak pernah minta. Jadi untuk kebutuhan keluarga di rumah alhamdulillah ada saja rezekinya,” kata Sulor.
Di tengah obrolan Sulor mengungkapkan kegelisahannya dengan para sopir ambulans lain. Meski bekerja di bidang kesehatan, ternyata mereka harus membayar BPJS mandiri karena tidak disediakan oleh pemerintah.
“Banyak sopir ambulans yang BPJS mandirinya tidak terbayar, ada yang sampai menunggak Rp4-5 juta. Jumlah sopir sekarang ada 183 orang plus cadangan sekitar 20 orang, dan rata-rata tidak bisa bayar BPJS mandiri,” katanya.
Mendengar hal tersebut, Dedi langsung menghubungi Sekda Purwakarta Norman Nugraha. Ia menyampaikan keluhan pada sopir ambulans tersebut agar mendapatkan perhatian.
Selanjutnya, Dedi meminta agar Pemkab Purwakarta langsung memasukkan anggaran untuk menyiapkan BPJS bagi para sopir ambulans yang jumlahnya mencapai 200 orang lebih. Hal tersebut pun langsung direspon dan akan dilaksanakan langsung pada tahun 2024.
“Sudah okey. Sopir ambulans desa yang setiap hari antar pasien ternyata belum dapat jaminan kesehatan dari pemerintah dan sekarang dimasukkan di 2024 langsung dijamin oleh pemerintah,” katanya.
Ke depan, kata Dedi, pihaknya akan mendorong agar para sopir ambulans mendapatkan gaji tetap dan berkecukupan agar bisa bekerja dengan tenang.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Ada sopir ambulans yang ternyata menunggak hingga jutaan rupiah iuran BPJS Kesehatan-nya," kata Dedi Mulyadi, melalui sambungan telepon di Purwakarta, Minggu.
Permasalahan itu terungkap saat Dedi Mulyadi berbincang dengan salah seorang sopir ambulans desa di Purwakarta yang bernama Sulor.
Saat bertugas, dalam satu hari Sulor mengaku bisa membawa 2-5 pasien ke rumah sakit.
“Alhamdulillah kalau bensin suka ada yang memberi, tapi saya tidak pernah minta. Jadi untuk kebutuhan keluarga di rumah alhamdulillah ada saja rezekinya,” kata Sulor.
Di tengah obrolan Sulor mengungkapkan kegelisahannya dengan para sopir ambulans lain. Meski bekerja di bidang kesehatan, ternyata mereka harus membayar BPJS mandiri karena tidak disediakan oleh pemerintah.
“Banyak sopir ambulans yang BPJS mandirinya tidak terbayar, ada yang sampai menunggak Rp4-5 juta. Jumlah sopir sekarang ada 183 orang plus cadangan sekitar 20 orang, dan rata-rata tidak bisa bayar BPJS mandiri,” katanya.
Mendengar hal tersebut, Dedi langsung menghubungi Sekda Purwakarta Norman Nugraha. Ia menyampaikan keluhan pada sopir ambulans tersebut agar mendapatkan perhatian.
Selanjutnya, Dedi meminta agar Pemkab Purwakarta langsung memasukkan anggaran untuk menyiapkan BPJS bagi para sopir ambulans yang jumlahnya mencapai 200 orang lebih. Hal tersebut pun langsung direspon dan akan dilaksanakan langsung pada tahun 2024.
“Sudah okey. Sopir ambulans desa yang setiap hari antar pasien ternyata belum dapat jaminan kesehatan dari pemerintah dan sekarang dimasukkan di 2024 langsung dijamin oleh pemerintah,” katanya.
Ke depan, kata Dedi, pihaknya akan mendorong agar para sopir ambulans mendapatkan gaji tetap dan berkecukupan agar bisa bekerja dengan tenang.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023