Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menerima dana insentif fiskal Rp5,9 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai apresiasi yang diberikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem pada warganya.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdul Rachim, di Kota Bogor, Sabtu, mengatakan Pemkot Bogor dianggap mampu mengatasi kemiskinan ekstrem sehingga diberikan insentif fiskal tahun 2023.
"Jadi kita dapat insentif dari pak wapres karena berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem. Ini bentuk apresiasi," katanya.
Penyerahan piagam penghargaan insentif fiskal telah dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/11).
Apresiasi pemerintah pusat tersebut diterima langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang juga Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPPKD) Kota Bogor.
Wapres Maruf Amin dalam acara penyerahan piagam insentif fiskal mengatakan bahwa ini bentuk apresiasi untuk pemda yang berkomitmen dan berkinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong kinerja pemda menjadi lebih baik lagi, serta memperluas jangkauan program di daerah bagi kelompok keluarga miskin.
Wapres juga meminta agar Pemda yang memperoleh penghargaan dapat memanfaatkannya untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
"Maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” kata Ma'ruf Amin.
Wapres mengingatkan bahwa waktu hanya tersisa satu tahun menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024 yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
Ia mengharapkan konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga, utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
“Pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial dan keterjangkauan juga agar menjadi perhatian bersama,” katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023