Pengamat politik yang juga Direktur Pascasarjana pada Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan sikap mengundurkan diri Syahrul Yasin Limpo (SYL) dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju itu sebuah sikap yang elegan dan patut dicontoh.
"Saya kira sikap mengundurkan diri Syahrul Yasin Limpo dari Kabinet Idonesia Maju itu sebuah sikap yang elegan. Kenapa demikian, karena Yasin Limpo tidak mau kasus yang sedang mencuat ini berdampak secara politis baik untuk kepentingan NasDem maupun kepentingan dia sendiri secara pribadi," kata Ahmad Atang di Kupang, Senin.
Menurut dia, dengan sikap mengundurkan diri ini SYL bisa menyelamatkan semua orang, termasuk menyelamatkan NasDem sebagai partai politik. Sejauh itu dia juga menyelamatkan kabinet yang dipimpin Jokowi.
"Setidaknya dengan posisi SYL bebas dari kekuasaan itu berarti dia lebih mudah berhadapan dengan persoalan hukum, kalau umpamanya kasus korupsi yang dijalankan KPK itu kemudian menetapkan Yasin Limpo sebagai tersangka," katanya.
Tetapi satu hal yang perlu diapresiasi walaupun ini masih dalam proses penyidikan belum sampai ke penetapan tersangka, kemudian mengajukan surat pengunduran diri dari kabinet, itu sesuatu yang patut diapresiasi, karena banyak kasus yang terjadi di kalangan pejabat negara, baru akan menyatakan pengunduran diri kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ada kekuatan hukum tetap.
Fenomena yang dilakukan Yasin Limpo justru berbeda. Baru penggeledahan untuk mencari bukti, dan belum ditetapkan sebagai tersangka tapi dia sudah menyatakan mundur, katanya.
"Sikap itu sesuatu yang patut dicontoh. Mestinya seperti ini. Tidak harus menjadi tersangka atau berkekuatan hukum tetap baru mengundurkan diri. Selama ini seperti itu, jadi ada pembelajaran politik dan hukum yang baik yang ditunjukkan oleh Yasin Limpo," katanya.
Setidaknya menurut dia, Yasin Limpo ingin memisahkan diri dari seorang pejabat negara dengan NasDem sebagai partai politik. Perbuatan yang kemudian mengarah ke penetapan tersangka itu adalah perbuatan pribadi dan tidak ada urusan dengan persoalan partai.
Memang posisi NasDem saat ini menghadapi banyak tantangan, baik urusannya dengan kader–kader yang ada di kekuasaan. Mestinya NasDem memposisikan diri sebagai sebuah institusi demokrasi yang punya semangat pemberantasan korupsi.
Bahwa ada kader yang kemudian terseret secara hukum, merupakan bagian dari konsekuensi pada sebuah kekuasaan yang sedang dipercayakan kepada mereka. Persoalan terbukti atau tidak merupakan hal lain. Tetapi dalam politik orang melihat bahwa ada kader NasDem yang terjerat kasus hukum.
"Publik kita ini cenderung mengambil sikap pragmatis ketika melihat sesuatu yang begitu. Selalu mengambil sisi hitam putih. Hal ini yang kita luruskan bahwa NasDem sebagai partai tentu dia punya aturan main. NasDem juga punya semacam kode etik untuk mengikat setiap kader yang duduk di jabatan politik, baik di legislatif maupun di eksekutif. NasDem pasti punya aturan–aturan untuk melokalisir persoalan yang terjadi," katanya.
Menurut dia, sikap Surya Paloh maupun NasDem secara terbuka, membolehkan tiap kader diproses secara hukum ketika tersangkut masalah hukum, sehingga publik harus bisa memahami itu.
Bagi Ahmad Atang, ke depan akan berdampak sepanjang komunikasi politik itu dilakukan secara baik, pasti publik bisa dijernihkan.
Biarkanlah publik yang akan menyimpulkan apakah ini bagian dari grand design untuk membuat NasDem menjadi terpuruk atau memang di situasi ini memang tercipta oleh kader NasDem sendiri.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Saya kira sikap mengundurkan diri Syahrul Yasin Limpo dari Kabinet Idonesia Maju itu sebuah sikap yang elegan. Kenapa demikian, karena Yasin Limpo tidak mau kasus yang sedang mencuat ini berdampak secara politis baik untuk kepentingan NasDem maupun kepentingan dia sendiri secara pribadi," kata Ahmad Atang di Kupang, Senin.
Menurut dia, dengan sikap mengundurkan diri ini SYL bisa menyelamatkan semua orang, termasuk menyelamatkan NasDem sebagai partai politik. Sejauh itu dia juga menyelamatkan kabinet yang dipimpin Jokowi.
"Setidaknya dengan posisi SYL bebas dari kekuasaan itu berarti dia lebih mudah berhadapan dengan persoalan hukum, kalau umpamanya kasus korupsi yang dijalankan KPK itu kemudian menetapkan Yasin Limpo sebagai tersangka," katanya.
Tetapi satu hal yang perlu diapresiasi walaupun ini masih dalam proses penyidikan belum sampai ke penetapan tersangka, kemudian mengajukan surat pengunduran diri dari kabinet, itu sesuatu yang patut diapresiasi, karena banyak kasus yang terjadi di kalangan pejabat negara, baru akan menyatakan pengunduran diri kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ada kekuatan hukum tetap.
Fenomena yang dilakukan Yasin Limpo justru berbeda. Baru penggeledahan untuk mencari bukti, dan belum ditetapkan sebagai tersangka tapi dia sudah menyatakan mundur, katanya.
"Sikap itu sesuatu yang patut dicontoh. Mestinya seperti ini. Tidak harus menjadi tersangka atau berkekuatan hukum tetap baru mengundurkan diri. Selama ini seperti itu, jadi ada pembelajaran politik dan hukum yang baik yang ditunjukkan oleh Yasin Limpo," katanya.
Setidaknya menurut dia, Yasin Limpo ingin memisahkan diri dari seorang pejabat negara dengan NasDem sebagai partai politik. Perbuatan yang kemudian mengarah ke penetapan tersangka itu adalah perbuatan pribadi dan tidak ada urusan dengan persoalan partai.
Memang posisi NasDem saat ini menghadapi banyak tantangan, baik urusannya dengan kader–kader yang ada di kekuasaan. Mestinya NasDem memposisikan diri sebagai sebuah institusi demokrasi yang punya semangat pemberantasan korupsi.
Bahwa ada kader yang kemudian terseret secara hukum, merupakan bagian dari konsekuensi pada sebuah kekuasaan yang sedang dipercayakan kepada mereka. Persoalan terbukti atau tidak merupakan hal lain. Tetapi dalam politik orang melihat bahwa ada kader NasDem yang terjerat kasus hukum.
"Publik kita ini cenderung mengambil sikap pragmatis ketika melihat sesuatu yang begitu. Selalu mengambil sisi hitam putih. Hal ini yang kita luruskan bahwa NasDem sebagai partai tentu dia punya aturan main. NasDem juga punya semacam kode etik untuk mengikat setiap kader yang duduk di jabatan politik, baik di legislatif maupun di eksekutif. NasDem pasti punya aturan–aturan untuk melokalisir persoalan yang terjadi," katanya.
Menurut dia, sikap Surya Paloh maupun NasDem secara terbuka, membolehkan tiap kader diproses secara hukum ketika tersangkut masalah hukum, sehingga publik harus bisa memahami itu.
Bagi Ahmad Atang, ke depan akan berdampak sepanjang komunikasi politik itu dilakukan secara baik, pasti publik bisa dijernihkan.
Biarkanlah publik yang akan menyimpulkan apakah ini bagian dari grand design untuk membuat NasDem menjadi terpuruk atau memang di situasi ini memang tercipta oleh kader NasDem sendiri.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023