Pemerintah sudah mulai mempersiapkan penyelenggaraan pelayanan haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, termasuk di antaranya menyiapkan petugas haji dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menyampaikan pentingnya perencanaan matang penyiapan petugas haji, termasuk menetapkan kualifikasi dan skema penempatannya, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan haji.
"Dalam waktu dekat, kami akan melakukan seleksi petugas haji, karena semua harus clear (beres) tahun ini," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Kamis.
"Kita menyaksikan kondisi di mana kesiapsiagaan sangat penting. Kita sedang siapkan simulasi baru penyelenggaraan haji 2024 dengan menyiapkan petugas lebih matang secara kualifikasi, mental, knowledge (pengetahuan), dan keterampilan," ia menjelaskan.
Hilman mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia pada 2024 mendapat kuota memberangkatkan 221.000 orang untuk berhaji dengan kuota petugas haji sebanyak 2.200 orang.
Menurut dia, pemerintah bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar kuota petugas haji bisa ditambah.
"Kami masih negosiasikan. Jika hasil negosiasi kuota petugas tidak bisa sebanyak tahun 2023, ini akan menjadi tantangan Kemenag untuk mereformulasi petugas secara lebih efektif dan efisien dengan kinerja yang terukur pada bidangnya," katanya.
Pada tahun 2023, pemerintah bisa menugaskan lebih dari 4.000 petugas untuk melayani jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah mulai mempersiapkan penyelenggaraan pelayanan haji 2024
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menyampaikan pentingnya perencanaan matang penyiapan petugas haji, termasuk menetapkan kualifikasi dan skema penempatannya, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan haji.
"Dalam waktu dekat, kami akan melakukan seleksi petugas haji, karena semua harus clear (beres) tahun ini," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Kamis.
"Kita menyaksikan kondisi di mana kesiapsiagaan sangat penting. Kita sedang siapkan simulasi baru penyelenggaraan haji 2024 dengan menyiapkan petugas lebih matang secara kualifikasi, mental, knowledge (pengetahuan), dan keterampilan," ia menjelaskan.
Hilman mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia pada 2024 mendapat kuota memberangkatkan 221.000 orang untuk berhaji dengan kuota petugas haji sebanyak 2.200 orang.
Menurut dia, pemerintah bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar kuota petugas haji bisa ditambah.
"Kami masih negosiasikan. Jika hasil negosiasi kuota petugas tidak bisa sebanyak tahun 2023, ini akan menjadi tantangan Kemenag untuk mereformulasi petugas secara lebih efektif dan efisien dengan kinerja yang terukur pada bidangnya," katanya.
Pada tahun 2023, pemerintah bisa menugaskan lebih dari 4.000 petugas untuk melayani jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
Sementara itu, Direktur Bina Haji Kementerian Agama Arsad Hidayat mengatakan bahwa hasil evaluasi kinerja Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akan dijadikan sebagai masukan dalam perencanaan perbaikan pelayanan, termasuk perbaikan mekanisme perekrutan petugas.
"Skema daring dan terbuka akan tetap dipertahankan. Kita harapkan bisa mendapat petugas terbaik," kata Arsad.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi mencakup peninjauan ulang pola bimbingan teknis petugas, penilaian kinerja, rencana re-formulasi mekanisme pemberangkatan dan pemulangan petugas, serta analisis beban kerja untuk peningkatan remunerasi petugas sesuai beban kerja.
"Jika penilaian kinerja meningkat, mudah-mudahan ada penyesuaian honor petugas haji," katanya.
Kaji ulang
Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI tengah mengkaji ulang sistem remunerasi petugas haji serta skema pemberangkatan petugas haji 1445 Hijriah/2024 Maseh.
"Kita akan melakukan reformulasi penugasan, termasuk penghitungan kembali masa tugas para petugas haji," ujar Direktur Bina Haji Arsad Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Selama ini, ungkap Arsad, masa tugas para petugas haji disesuaikan dengan penempatan. Jamaah yang bertugas di Daerah Kerja (Daker) Mekah memiliki masa tugas sekitar 60 hari. Sementara itu petugas Daker Bandara dan Madinah memiliki masa tugas sekitar 72 hari.
"Ke depan, masa tugas akan disesuaikan dengan beban dan target kinerja. Petugas yang cukup hanya 50 hari, masa penugasannya juga akan disesuaikan menjadi 50 hari," ujar Arsad.
Baca juga: Kemenag: Penyiapan dokumen haji 1445 Hijriah dilakukan lebih awal
Penyesuaian masa tugas, lanjut dia, akan berdampak kepada penyesuaian jadwal keberangkatan.
Ke depan, sambungnya, pemberangkatan petugas tidak dilakukan secara bersamaan. Dia membuka kemungkinan penyiapan petugas khusus untuk fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
"Mereka akan diberangkatkan terakhir, sehingga saat puncak haji tidak kecapekan," ujar Arsad.
Dengan pola pemberangkatan seperti itu, Arsad menegaskan akan ada petugas khusus yang disiapkan untuk penanganan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Selain masa pemberangkatan, lanjut dia, Kemenag juga tengah menganalisa beban kerja petugas haji. Hal ini dirumuskan dalam rangka peningkatan remunerasi mereka agar sesuai dengan beban kerjanya.
"Jika penilaian kinerja meningkat, mudah-mudahan ada penyesuaian honor petugas haji," kata Arsad Hidayat.
"Skema daring dan terbuka akan tetap dipertahankan. Kita harapkan bisa mendapat petugas terbaik," kata Arsad.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi mencakup peninjauan ulang pola bimbingan teknis petugas, penilaian kinerja, rencana re-formulasi mekanisme pemberangkatan dan pemulangan petugas, serta analisis beban kerja untuk peningkatan remunerasi petugas sesuai beban kerja.
"Jika penilaian kinerja meningkat, mudah-mudahan ada penyesuaian honor petugas haji," katanya.
Kaji ulang
Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI tengah mengkaji ulang sistem remunerasi petugas haji serta skema pemberangkatan petugas haji 1445 Hijriah/2024 Maseh.
"Kita akan melakukan reformulasi penugasan, termasuk penghitungan kembali masa tugas para petugas haji," ujar Direktur Bina Haji Arsad Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Selama ini, ungkap Arsad, masa tugas para petugas haji disesuaikan dengan penempatan. Jamaah yang bertugas di Daerah Kerja (Daker) Mekah memiliki masa tugas sekitar 60 hari. Sementara itu petugas Daker Bandara dan Madinah memiliki masa tugas sekitar 72 hari.
"Ke depan, masa tugas akan disesuaikan dengan beban dan target kinerja. Petugas yang cukup hanya 50 hari, masa penugasannya juga akan disesuaikan menjadi 50 hari," ujar Arsad.
Baca juga: Kemenag: Penyiapan dokumen haji 1445 Hijriah dilakukan lebih awal
Penyesuaian masa tugas, lanjut dia, akan berdampak kepada penyesuaian jadwal keberangkatan.
Ke depan, sambungnya, pemberangkatan petugas tidak dilakukan secara bersamaan. Dia membuka kemungkinan penyiapan petugas khusus untuk fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
"Mereka akan diberangkatkan terakhir, sehingga saat puncak haji tidak kecapekan," ujar Arsad.
Dengan pola pemberangkatan seperti itu, Arsad menegaskan akan ada petugas khusus yang disiapkan untuk penanganan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Selain masa pemberangkatan, lanjut dia, Kemenag juga tengah menganalisa beban kerja petugas haji. Hal ini dirumuskan dalam rangka peningkatan remunerasi mereka agar sesuai dengan beban kerjanya.
"Jika penilaian kinerja meningkat, mudah-mudahan ada penyesuaian honor petugas haji," kata Arsad Hidayat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah mulai mempersiapkan penyelenggaraan pelayanan haji 2024
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023