Bangunan yang dikelilingi teralis besi di sisi Timur Alun-Alun Kota Bandung atau di seberang Masjid Raya Bandung, Jawa Barat, resmi dibuka Senin ini sebagai perpustakaan umum dengan membawa konsep literasi antikorupsi.
"Hadirnya microlibrary ini sebagai komitmen pemerintah menambah sarana prasarana atau fasilitas khususnya dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan literasi warga masyarakat kota Bandung termasuk isu antkorupsi," kata Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna di Bandung, Senin.
Ia menjelaskan bangunan yang belum difungsikan sejak tahun 2012 itu, merupakan sumbangan pihak ketiga yang sekarang sudah jadi milik Pemkot Bandung.
"Bangunan ini sumbangan pihak ketiga. Kalau tidak salah, bangunan ini diproses tahun 2012 lalu dan baru selesai diserahkan ke kita tahun 2023 ini," katanya.
Setelah belasan tahun proses peralihan, kata dia, akhirnya bangunan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsbility/CSR) itu bisa didaftarkan jadi aset Pemkot Bandung dan difungsikan untuk menjadi perpustakaan.
"Kemarin-kemarin kami tidak bisa menyentuh aset ini karena bukan milik Pemkot. Karena proses perhitungan pihak ketiga dengan apa yang kita hitung harus sama, harus sesuai. Kita ingin menghadirkan angka real. Kalau tidak salah angkanya belasan miliar. Sekarang sudah selesai dan bisa dijadikan perpustakaan," katanya.
Perpustakaan yang diberi nama Microlibrary Alun-alun Bandung ini, dilengkapi dengan ruang lobi, ruang anak, remaja, dewasa, toilet, rooftop, dan ruang serbaguna dengan luas bangunan 1.200 meter persegi.
Pada peresmian sekaligus aktivasi perdana fasilitas ini, Pemkot bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusung Program Edukasi dan Literasi Antikorupsi (Pelita Aksi).
Sebanyak 7.058 eksemplar buku terdapat di perpustakaan tersebut dengan sebanyak 600 buku merupakan buku edukasi antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
"Ini merupakan upaya meningkatkan pengetahuan terutama pengetahuan di bidang antikorupsi karena di sini sudah banyak literasi yang kita siapkan. KPK mendukung penuh dan ada beberapa buku yang sudah disebar," katanya.
Literasi antikorupsi di masyarakat, kata dia, sangat penting dalam penguatan integritas manusia dengan budaya menjauhi korupsi guna menghadirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di Kota Bandung.
"Dengan masifnya sosialisasi kepada masyarakat bagaimana gerakan antikorupsi mudah mudahan ini menjadi kultur bersama warga Kota Bandung," katanya.
Ia berpesan, perpustakaan ini untuk dijaga dan dirawat dengan baik dan dimanfaatkan menjadi daya dorong meningkatkan minat baca, serta untuk adanya perpustakaan keliling dan street library.
"Investasi di bidang pendidikan merupakan suatu kunci," kata Ema Sumarna .
Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan microlibrary ini merupakan yang pertama yang bekerja sama dengan KPK untuk edukasi antikorupsi melalui program Pelita Aksi.
Karenanya ia mendorong hadirnya microlibrary ini untuk dijadikan percontohan bagi daerah lain dalam upaya edukasi antikorupsi.
"Microlibrary ini merupakan yang pertama dengan semangat kolaborasi ini menjadi salah satu percontohan sehingga kota yang lain. Kita dorong masyarakat Kota Bandung menjadi gebrakan gerakan antikorupsi secara masif," kata Wawan Wardiana.
Perpustakaan Alun-alun Bandung ini dibuka untuk umum setiap hari Senin sampai Jumat pukul 09.00 - 14.00 WIB dengan tidak dipungut biaya sepeserpun.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Usung konsep antikorupsi, Perpustakaan Alun-alun Bandung resmi dibuka
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Hadirnya microlibrary ini sebagai komitmen pemerintah menambah sarana prasarana atau fasilitas khususnya dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan literasi warga masyarakat kota Bandung termasuk isu antkorupsi," kata Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna di Bandung, Senin.
Ia menjelaskan bangunan yang belum difungsikan sejak tahun 2012 itu, merupakan sumbangan pihak ketiga yang sekarang sudah jadi milik Pemkot Bandung.
"Bangunan ini sumbangan pihak ketiga. Kalau tidak salah, bangunan ini diproses tahun 2012 lalu dan baru selesai diserahkan ke kita tahun 2023 ini," katanya.
Setelah belasan tahun proses peralihan, kata dia, akhirnya bangunan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsbility/CSR) itu bisa didaftarkan jadi aset Pemkot Bandung dan difungsikan untuk menjadi perpustakaan.
"Kemarin-kemarin kami tidak bisa menyentuh aset ini karena bukan milik Pemkot. Karena proses perhitungan pihak ketiga dengan apa yang kita hitung harus sama, harus sesuai. Kita ingin menghadirkan angka real. Kalau tidak salah angkanya belasan miliar. Sekarang sudah selesai dan bisa dijadikan perpustakaan," katanya.
Perpustakaan yang diberi nama Microlibrary Alun-alun Bandung ini, dilengkapi dengan ruang lobi, ruang anak, remaja, dewasa, toilet, rooftop, dan ruang serbaguna dengan luas bangunan 1.200 meter persegi.
Pada peresmian sekaligus aktivasi perdana fasilitas ini, Pemkot bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusung Program Edukasi dan Literasi Antikorupsi (Pelita Aksi).
Sebanyak 7.058 eksemplar buku terdapat di perpustakaan tersebut dengan sebanyak 600 buku merupakan buku edukasi antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
"Ini merupakan upaya meningkatkan pengetahuan terutama pengetahuan di bidang antikorupsi karena di sini sudah banyak literasi yang kita siapkan. KPK mendukung penuh dan ada beberapa buku yang sudah disebar," katanya.
Literasi antikorupsi di masyarakat, kata dia, sangat penting dalam penguatan integritas manusia dengan budaya menjauhi korupsi guna menghadirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di Kota Bandung.
"Dengan masifnya sosialisasi kepada masyarakat bagaimana gerakan antikorupsi mudah mudahan ini menjadi kultur bersama warga Kota Bandung," katanya.
Ia berpesan, perpustakaan ini untuk dijaga dan dirawat dengan baik dan dimanfaatkan menjadi daya dorong meningkatkan minat baca, serta untuk adanya perpustakaan keliling dan street library.
"Investasi di bidang pendidikan merupakan suatu kunci," kata Ema Sumarna .
Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan microlibrary ini merupakan yang pertama yang bekerja sama dengan KPK untuk edukasi antikorupsi melalui program Pelita Aksi.
Karenanya ia mendorong hadirnya microlibrary ini untuk dijadikan percontohan bagi daerah lain dalam upaya edukasi antikorupsi.
"Microlibrary ini merupakan yang pertama dengan semangat kolaborasi ini menjadi salah satu percontohan sehingga kota yang lain. Kita dorong masyarakat Kota Bandung menjadi gebrakan gerakan antikorupsi secara masif," kata Wawan Wardiana.
Perpustakaan Alun-alun Bandung ini dibuka untuk umum setiap hari Senin sampai Jumat pukul 09.00 - 14.00 WIB dengan tidak dipungut biaya sepeserpun.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Usung konsep antikorupsi, Perpustakaan Alun-alun Bandung resmi dibuka
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023