Antarajawabarat.com,30/11 - Komisi E DPRD Jawa Barat meminta mitra kerjanya di Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa lebih memacu kinerjanya untuk meningkatkan capaian indkes prestasi manusia (IPM) Jabar pada 2018.
"Sehingga bagus kalau 2018 kenaikan IPM-nya sebanyak 5 poin. Saya yakin pasti bisa dilakukan. Kinerja OPD bisa lebih meningkat, lebih semangat lagi dari sebelumnya," kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin, di Bandung, Jumat.
Dirinya menjelaskan, dalam ekspos RPJMD beberapa waktu lalu, Pemprov Jabar memaparkan seluruh program lima tahunannya, termasuk yang menyangkut dengan janji-janji gubernur-wakil gubernur pada saat kampanye.
"Yang disampaikan yakni menyangkut pendidikan, keterserapan dua juta tenaga kerja, penciptaan 100 ribu wirausaha baru, program rutilahu, pembangunan gelanggang olah raga dan infrastruktur seni budaya di setiap kabupaten/kota, dan revitalisasi Posyandu," kata dia.
Oleh karena itu, pihaknya berharap semua program yang dirancang dalam RPJMD ini rasional dan bisa dijalankan dengan baik meskipun sejumlah kepala dinas, terutama dinas strategis, tidak hadir dalam ekspos tadi.
Pihaknya juga menyayangkan rendahnya target indeks pembangunan manusia (IPM) yang tertuang dalam RPJMD Jawa Barat 2013-2018.
Padahal, lanjut dia, dengan sejumlah potensi yang dimiliki, terutama jika melihat kemampuan anggaran, seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu menargetkan kenaikan IPM di atas 5 poin.
Dikatakan dia, pada RPJMD kali ini Pemprov Jabar menargetkan IPM di angka 76 dan pada 2012, IPM Jabar berada di angka 73,19.
"Hal ini membuktikan rendahnya capaian IPM Jabar. Berarti setiap tahunnya hanya nol koma sekian persen," kata Didin.
Ia juga berharap setiap tahunnya pemerintah mampu mencapai akselerasi IPM, setidaknya 1 poin/tahun sehingga, tambah dia, dalam rentang waktu 5 tahun pemerintah mampu meningkatkan IPM Jabar sebanyak 5 poin.
"Jika pada 2018 targetnya (IPM) hanya 76, berarti selama 5 tahun kenaikannya hanya 3 poin. Dan itu rendah," ujarnya.
Didin mengatakan, rendahnya target IPM pada RPJMD 2013-2018 pun memunculkan pertanyaan bagi pihaknya karena Pemprov Jabar menargetkan IPM tinggi dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
"Padahal RPJMD ini menjadi acuan utama RPJMD. Jadi RPJMD ini kan acuannya RPJP. Kalau RPJP targetnya (IPM) tinggi, kenapa di RPJMD rendah," kata Didin.
Rendahnya capaian IPM, kata dia, pertanda rendahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Jabar, terutama yang menyangkut indikator IPM, yakni bidang kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat.***1***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Sehingga bagus kalau 2018 kenaikan IPM-nya sebanyak 5 poin. Saya yakin pasti bisa dilakukan. Kinerja OPD bisa lebih meningkat, lebih semangat lagi dari sebelumnya," kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin, di Bandung, Jumat.
Dirinya menjelaskan, dalam ekspos RPJMD beberapa waktu lalu, Pemprov Jabar memaparkan seluruh program lima tahunannya, termasuk yang menyangkut dengan janji-janji gubernur-wakil gubernur pada saat kampanye.
"Yang disampaikan yakni menyangkut pendidikan, keterserapan dua juta tenaga kerja, penciptaan 100 ribu wirausaha baru, program rutilahu, pembangunan gelanggang olah raga dan infrastruktur seni budaya di setiap kabupaten/kota, dan revitalisasi Posyandu," kata dia.
Oleh karena itu, pihaknya berharap semua program yang dirancang dalam RPJMD ini rasional dan bisa dijalankan dengan baik meskipun sejumlah kepala dinas, terutama dinas strategis, tidak hadir dalam ekspos tadi.
Pihaknya juga menyayangkan rendahnya target indeks pembangunan manusia (IPM) yang tertuang dalam RPJMD Jawa Barat 2013-2018.
Padahal, lanjut dia, dengan sejumlah potensi yang dimiliki, terutama jika melihat kemampuan anggaran, seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu menargetkan kenaikan IPM di atas 5 poin.
Dikatakan dia, pada RPJMD kali ini Pemprov Jabar menargetkan IPM di angka 76 dan pada 2012, IPM Jabar berada di angka 73,19.
"Hal ini membuktikan rendahnya capaian IPM Jabar. Berarti setiap tahunnya hanya nol koma sekian persen," kata Didin.
Ia juga berharap setiap tahunnya pemerintah mampu mencapai akselerasi IPM, setidaknya 1 poin/tahun sehingga, tambah dia, dalam rentang waktu 5 tahun pemerintah mampu meningkatkan IPM Jabar sebanyak 5 poin.
"Jika pada 2018 targetnya (IPM) hanya 76, berarti selama 5 tahun kenaikannya hanya 3 poin. Dan itu rendah," ujarnya.
Didin mengatakan, rendahnya target IPM pada RPJMD 2013-2018 pun memunculkan pertanyaan bagi pihaknya karena Pemprov Jabar menargetkan IPM tinggi dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
"Padahal RPJMD ini menjadi acuan utama RPJMD. Jadi RPJMD ini kan acuannya RPJP. Kalau RPJP targetnya (IPM) tinggi, kenapa di RPJMD rendah," kata Didin.
Rendahnya capaian IPM, kata dia, pertanda rendahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Jabar, terutama yang menyangkut indikator IPM, yakni bidang kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat.***1***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013