Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan kalau misi reformasi birokrasi saat ini bukan lagi mengenai laporan kerja administrasi.
"Terdapat empat area yang menjadi fokus utama reformasi birokrasi tematik," kata Menpan RB saat kunjungan kerja ke Karawang, Senin.
Ia menyampaikan kalau penerapan reformasi birokrasi tematik sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.
Hal tersebut berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan publik, dan percepatan prioritas aktual presiden seperti pengendalian inflasi.
"Jadi kerja reformasi birokrasi tidak boleh lagi administratif. Reformasi birokrasi bukan soal laporan administrasi, tapi dampak ke rakyat, dampak ke penurunan kemiskinan, dampak ke peningkatan investasi untuk pembukaan lapangan kerja, dan lain-lain," katanya.
Menurut dia, mulai tahun ini kerangka evaluasi reformasi birokrasi pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemda yang sebelumnya memuat 259 komponen pertanyaan, kini disederhanakan agar berfokus pada dampak, bukan administrasi laporan.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan kalau Presiden Jokowi menginginkan birokrasi bukan saja bebenah, melainkan juga bergerak untuk birokrasi yang berdampak.
Pihaknya sendiri sudah melakukan pemangkasan birokrasi seperti layanan kepegawaian dari 14 tahap dipangkas menjadi dua tahap dan layanan pensiun dari 8 tahap menjadi dua tahap.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Reformasi birokrasi bukan lagi laporan kerja administrasi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Terdapat empat area yang menjadi fokus utama reformasi birokrasi tematik," kata Menpan RB saat kunjungan kerja ke Karawang, Senin.
Ia menyampaikan kalau penerapan reformasi birokrasi tematik sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.
Hal tersebut berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan publik, dan percepatan prioritas aktual presiden seperti pengendalian inflasi.
"Jadi kerja reformasi birokrasi tidak boleh lagi administratif. Reformasi birokrasi bukan soal laporan administrasi, tapi dampak ke rakyat, dampak ke penurunan kemiskinan, dampak ke peningkatan investasi untuk pembukaan lapangan kerja, dan lain-lain," katanya.
Menurut dia, mulai tahun ini kerangka evaluasi reformasi birokrasi pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemda yang sebelumnya memuat 259 komponen pertanyaan, kini disederhanakan agar berfokus pada dampak, bukan administrasi laporan.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan kalau Presiden Jokowi menginginkan birokrasi bukan saja bebenah, melainkan juga bergerak untuk birokrasi yang berdampak.
Pihaknya sendiri sudah melakukan pemangkasan birokrasi seperti layanan kepegawaian dari 14 tahap dipangkas menjadi dua tahap dan layanan pensiun dari 8 tahap menjadi dua tahap.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Reformasi birokrasi bukan lagi laporan kerja administrasi
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023