Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengedarkan surat imbauan untuk mencegah potensi pelanggaran Pemilu 2024 sebagai upaya pengawasan menyeluruh terhadap tahapan pesta demokrasi rakyat tersebut.
"Di antaranya surat imbauan kepada kepala desa se-Kabupaten Bekasi untuk tidak ikut serta dalam kampanye. Mereka diwajibkan tidak melakukan tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu kontestan pemilu," kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Bekasi Khoirudin di Cikarang, Senin.
Dia mengatakan surat edaran berisikan imbauan serupa juga ditujukan kepada Badan Permusyawarahan Desa (BPD), aparatur sipil negara, lembaga serta instansi demi terselenggara Pemilu 2024 yang sesuai amanah peraturan perundang-undangan.
Khoirudin menyatakan pengawasan tahapan pemilu bukan menjadi tugas penyelenggara semata melainkan semua warga khususnya di Kabupaten Bekasi. Dia mengajak segenap masyarakat ikut serta bersama-sama mengawasi pemilu.
"Makanya karena pemilu adalah milik kita bersama, ayo kita awasi pemilu ini agar berjalan sesuai dengan aturan, prosedur, serta tata cara yang telah diatur di dalam aturan perundang-undangan," ucapnya.
Bawaslu Kabupaten Bekasi membuka layanan pelaporan langsung maupun melalui kanal media sosial apabila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran terkait tahapan Pemilu 2024.
"Di Panwaslu kecamatan juga punya kantor di masing-masing kecamatan. Kalau seandainya ingin langsung datang ke kami juga boleh, nanti diarahkan oleh teman-teman jajaran pengawas. Kalau tidak mau datang, bisa melalui telepon, surat ataupun kanal media sosial," katanya.
Sejauh ini Bawaslu Kabupaten Bekasi sudah menerima laporan kaitan dugaan pelanggaran tahapan Pemilu 2024. Salah satunya di Kecamatan Tambun Selatan.
"Namun karena ini kaitan kampanye di tempat pemerintahan, laporan itu dilakukan hasil kajian, tidak memenuhi unsur materiil, tetapi memenuhi unsur formil," katanya.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023