Antarajawabarat.com,9/10 - Panitia Khusus V DPRD Jawa Barat yang sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaran Perkebunan akan mengundang PTPN VIII, Dinas Perkebunan Jabar, akademisi, dan Asosiasi Teh Indonesia untuk mencari masukan.
"Alasan kami mengundang pihak-pihak tadi ialah agar kami bisa mendapatkan pendapat atau masukan dari mereka. Dan diharapkan pendapat/masukan mereka bisa menjadi bahan supaya raperda ini menjadi sebuah payung hukum dan solusi terbaik dalam mengatasi masalah perkebunan di Jabar," kata anggota Pansus V DPRD Jabar Aep Sulaeman di Bandung, Selasa.
Menurut dia, dalam pembahasan raperda tersebut pihaknya mempertanyakan konversi perkebunan teh ke kelapa sawit, konversi tersebut apabila dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, menjadikan masyarakat dirugikan.
"Menurut kami, adanya pengalihan fungsi dari lahan perkebunan teh ke kelapa sawit akan berdampak langsung pada aspek sosial, karena hubungan yang harmonis antara Perhutani dengan masyarakat pemetik teh jadi berkurang," kata Aep.
Dikatakan dia, konversi dari perkebunan the ke kelapa sawit juga akan berdampak pada aspek ekonomis yakni akan ada ratusan pemetik teh yang sudah bekerja turun temurun dari jaman pemerintah Belanda berpotensi menjadi pengangguran.
"Sementara itu, kalau dilihat dari aspek lingkungan ini bisa mengakibatkan berkurangnya debit air," kata dia.
Ia menuturkan, perkebunan teh yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit sudah berlangsung sekitar lima tahun lalu.
Lokasinya, kata dia, terletak di Desa Panggong, Desa Cicengkol Kecamatan Sarang Panjang Kabupaten Subang yang luasnya mencapai sekitar 200 hektar.
"Oleh karenanya, kedepannya dengan adanya perda diharapkan, tidak akan terjadi lagi," ujarnya.
Anggota Fraksi PAN DPRD Jabar ini menambahkan akibat alih peruntukan tersebut saat ini ada ratusan kepala keluarga pemetik teh kehilangan mata pencarian dan penghasilan.
"Jadi meskipun masyarakat sudah beberapa kali melakukan aksi demo penolakan, tapi pihak PTPN VIII tetap saja melakukan pembabatan pohon teh dan mengganti dengan tanaman kelapa sawit," kata dia.***1***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Alasan kami mengundang pihak-pihak tadi ialah agar kami bisa mendapatkan pendapat atau masukan dari mereka. Dan diharapkan pendapat/masukan mereka bisa menjadi bahan supaya raperda ini menjadi sebuah payung hukum dan solusi terbaik dalam mengatasi masalah perkebunan di Jabar," kata anggota Pansus V DPRD Jabar Aep Sulaeman di Bandung, Selasa.
Menurut dia, dalam pembahasan raperda tersebut pihaknya mempertanyakan konversi perkebunan teh ke kelapa sawit, konversi tersebut apabila dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, menjadikan masyarakat dirugikan.
"Menurut kami, adanya pengalihan fungsi dari lahan perkebunan teh ke kelapa sawit akan berdampak langsung pada aspek sosial, karena hubungan yang harmonis antara Perhutani dengan masyarakat pemetik teh jadi berkurang," kata Aep.
Dikatakan dia, konversi dari perkebunan the ke kelapa sawit juga akan berdampak pada aspek ekonomis yakni akan ada ratusan pemetik teh yang sudah bekerja turun temurun dari jaman pemerintah Belanda berpotensi menjadi pengangguran.
"Sementara itu, kalau dilihat dari aspek lingkungan ini bisa mengakibatkan berkurangnya debit air," kata dia.
Ia menuturkan, perkebunan teh yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit sudah berlangsung sekitar lima tahun lalu.
Lokasinya, kata dia, terletak di Desa Panggong, Desa Cicengkol Kecamatan Sarang Panjang Kabupaten Subang yang luasnya mencapai sekitar 200 hektar.
"Oleh karenanya, kedepannya dengan adanya perda diharapkan, tidak akan terjadi lagi," ujarnya.
Anggota Fraksi PAN DPRD Jabar ini menambahkan akibat alih peruntukan tersebut saat ini ada ratusan kepala keluarga pemetik teh kehilangan mata pencarian dan penghasilan.
"Jadi meskipun masyarakat sudah beberapa kali melakukan aksi demo penolakan, tapi pihak PTPN VIII tetap saja melakukan pembabatan pohon teh dan mengganti dengan tanaman kelapa sawit," kata dia.***1***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013