Antarajawabarat.com, 19/9 - Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat mempertanyakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal bagi Bank Jabar Banten (BJB) Syariah karena BJB Syariah bukan induk BUMD Jabar, tapi hanya anak perusahaan dari BJB.
"Selama ini, Pemprov Jawa Barat sudah memberikan suntikan dana melalui penyertaan modal bagi BJB. BJB Syariah 'kan bukan BUMD Jabar, tapi hanya anak perusahaan dari BJB. Ini menjadi pertanyaan besar, khususnya bagi kami di Fraksi Demokrat," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Didin Supriadin, di Bandung, Kamis.
Ia menuturkan, Pemprov Jawa Barat Jangan sampai memberikan anggaran untuk penyertaan modal bagi Bank BJB secara double anggaran.
Menurut dia, pihaknya meminta panitia khusus (pansus) Raperda tersebut nantinya benar-benar membuat kajian secara mendalam dan sejauhmana efektivitasnya bagi kepentingan rakyat Jawa Barat.
"Bagaimana dari sisi hukumnya, apakah akan mebimbulkan masalah apa tidak. Lalu apakah penyertaan modal itu bermanfaat bagi masyarakat atau tidak? Kita sendiri belum mengetahui apakah secara aturan menyertakan modal ke anak perusahaan BUMD bisa apa tidak? Ini harus dikaji betul, kita tidak ingin ada permasalahan di kemudian hari," kata Didin.
Ia menilai, seharusnya BJB saja yang melakukan pembinaan ke anak perusahaannya termasuk dalam segi permodalannya sehingga pihaknya tidak mau asal menolak Raperda tersebut.
Oleh karena itu, lanjut Dididn, Fraksi Demokrat akan melihat dulu kinerja pansus.
"Pokoknya kami akan bersikap setelah melihat rekomendasi dan kinerja pansus," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar mengatakan Raperda tersebut masih akan dibahas bersama anggota DPRD Jabar sehingga Pemprov Jabar hanya sebatas mengajukan Raperda tersebut ke DPRD Jabar.
"Ya tentunya ada alasan dan pertimbangan mengapa pemprov mengajukan Raperda ini. Teknisnya nanti akan kita bahas. Ini kan baru pengajuan. Disetujui atau tidak, kita akan diskusikan," ujar Deddy.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Selama ini, Pemprov Jawa Barat sudah memberikan suntikan dana melalui penyertaan modal bagi BJB. BJB Syariah 'kan bukan BUMD Jabar, tapi hanya anak perusahaan dari BJB. Ini menjadi pertanyaan besar, khususnya bagi kami di Fraksi Demokrat," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Didin Supriadin, di Bandung, Kamis.
Ia menuturkan, Pemprov Jawa Barat Jangan sampai memberikan anggaran untuk penyertaan modal bagi Bank BJB secara double anggaran.
Menurut dia, pihaknya meminta panitia khusus (pansus) Raperda tersebut nantinya benar-benar membuat kajian secara mendalam dan sejauhmana efektivitasnya bagi kepentingan rakyat Jawa Barat.
"Bagaimana dari sisi hukumnya, apakah akan mebimbulkan masalah apa tidak. Lalu apakah penyertaan modal itu bermanfaat bagi masyarakat atau tidak? Kita sendiri belum mengetahui apakah secara aturan menyertakan modal ke anak perusahaan BUMD bisa apa tidak? Ini harus dikaji betul, kita tidak ingin ada permasalahan di kemudian hari," kata Didin.
Ia menilai, seharusnya BJB saja yang melakukan pembinaan ke anak perusahaannya termasuk dalam segi permodalannya sehingga pihaknya tidak mau asal menolak Raperda tersebut.
Oleh karena itu, lanjut Dididn, Fraksi Demokrat akan melihat dulu kinerja pansus.
"Pokoknya kami akan bersikap setelah melihat rekomendasi dan kinerja pansus," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar mengatakan Raperda tersebut masih akan dibahas bersama anggota DPRD Jabar sehingga Pemprov Jabar hanya sebatas mengajukan Raperda tersebut ke DPRD Jabar.
"Ya tentunya ada alasan dan pertimbangan mengapa pemprov mengajukan Raperda ini. Teknisnya nanti akan kita bahas. Ini kan baru pengajuan. Disetujui atau tidak, kita akan diskusikan," ujar Deddy.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013