Antarajawabarat.com, 3/9 - Ketua Komisi B DPRD Jawa Barat Selly A Gantina mengatakan realisasi belanja negara APBD Jawa Barat tahun 2013 masih rendah, bahkan lebih rendah dari realisasi belanja negara pemerintah pusat.
"Sampai Juli 2013 realisasi belanja APBD Jabar hanya 31,22 persen, sementara pemerintah pusat sudah 37,88 persen," kata Selly A Gantina, usai Rapat Paripurna Pemandangan Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2013 di Gedung DPRD Jabar Kota Bandung, Selasa.
Menurut dia, provinsi yang pencapaiannya belanjanya tertinggi adalah Jawa Timur sebesar 59,01 persen, kriteria realisasi belanja pemda berkaitan dengan pengelolaam anggaran Pemda, monitoring intensif, dan perencanaan anggaran yang baik.
"Tentunya atas hal tersebut kami merasa prihatin dengan hal ini. Makanya kami perlu mengingatkan kembali ke pemprov agar perencanaan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya bisa dilaksanakan tepat waktu," katanya.
Dikatakannya, penyerapan realisasi anggaran tinggi itu dikarenakan adanya rencana pelaksanaan anggaran yang jelas, penyususnan APBD tepat waktu, pimpinan daerah memiliki komitmen tinggi pengawasan pelaksanaan anggaran.
"Lalu ada lelang proyek sejak awal anggaran, serta memberikan reward bagi instansi yang berprestasi dan hukuman bagi instansi yang gagal mengeksekusi belanja daerahnya," kata Selly.
Ia menuturkan, saat ini Pemprov Jawa Barat sudah terrlambat dan belum menyampaikan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD murni 2014 ke DPRD.
Padahal, menurut Selly, dalam Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa nota kesepakatan penandatanganan KUA dan PPAS tahun berikutnya selambat-lambatnya ditandatangani akhir Juli tahun berjalan.
"Oleh karenanya, kami perlu mengingatkan kembali ke pemprov bahwa penilaian dari BPK, wajar tanpa pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut jangan sampai selesai di tahun 2012, akibat kita tidak dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan," ujar Selly.
Selain itu, lanjut dia, fraksinya yakni Fraksi PDI Perjuangan juga menilai dana sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) pada tahun anggaran 2012 lalu tidak proposional yakni sebesar Rp2,9 triliun lebih.
"Kalau dibandingkan dengan rencana anggaran untuk belanja langsung tahun 2013 sebesar Rp4,3 triliun lebih, anggaran tersebut tidak sebanding," katanya.
Diutarakan dia, adanya silpa sebesar itu dapat diartikan bahwa Pemprov telah kehilangan kesempatan untuk membangun di tahun 2012 kemarin.***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Sampai Juli 2013 realisasi belanja APBD Jabar hanya 31,22 persen, sementara pemerintah pusat sudah 37,88 persen," kata Selly A Gantina, usai Rapat Paripurna Pemandangan Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2013 di Gedung DPRD Jabar Kota Bandung, Selasa.
Menurut dia, provinsi yang pencapaiannya belanjanya tertinggi adalah Jawa Timur sebesar 59,01 persen, kriteria realisasi belanja pemda berkaitan dengan pengelolaam anggaran Pemda, monitoring intensif, dan perencanaan anggaran yang baik.
"Tentunya atas hal tersebut kami merasa prihatin dengan hal ini. Makanya kami perlu mengingatkan kembali ke pemprov agar perencanaan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya bisa dilaksanakan tepat waktu," katanya.
Dikatakannya, penyerapan realisasi anggaran tinggi itu dikarenakan adanya rencana pelaksanaan anggaran yang jelas, penyususnan APBD tepat waktu, pimpinan daerah memiliki komitmen tinggi pengawasan pelaksanaan anggaran.
"Lalu ada lelang proyek sejak awal anggaran, serta memberikan reward bagi instansi yang berprestasi dan hukuman bagi instansi yang gagal mengeksekusi belanja daerahnya," kata Selly.
Ia menuturkan, saat ini Pemprov Jawa Barat sudah terrlambat dan belum menyampaikan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD murni 2014 ke DPRD.
Padahal, menurut Selly, dalam Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa nota kesepakatan penandatanganan KUA dan PPAS tahun berikutnya selambat-lambatnya ditandatangani akhir Juli tahun berjalan.
"Oleh karenanya, kami perlu mengingatkan kembali ke pemprov bahwa penilaian dari BPK, wajar tanpa pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut jangan sampai selesai di tahun 2012, akibat kita tidak dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan," ujar Selly.
Selain itu, lanjut dia, fraksinya yakni Fraksi PDI Perjuangan juga menilai dana sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) pada tahun anggaran 2012 lalu tidak proposional yakni sebesar Rp2,9 triliun lebih.
"Kalau dibandingkan dengan rencana anggaran untuk belanja langsung tahun 2013 sebesar Rp4,3 triliun lebih, anggaran tersebut tidak sebanding," katanya.
Diutarakan dia, adanya silpa sebesar itu dapat diartikan bahwa Pemprov telah kehilangan kesempatan untuk membangun di tahun 2012 kemarin.***1***
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013