Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah untuk terus memperkuat intervensi spesifik dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.
"Pemda agar terus memperkuat dan memperhatikan intervensi spesifik penanganan stunting," kata Muhadjir Effendy dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Menko PMK menjelaskan bahwa intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
Dia mencontohkan, intervensi spesifik meliputi peningkatan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil dan memastikan distribusi tablet tambah darah ke sekolah dan juga pesantren.
Intervensi juga meliputi peningkatan cakupan pemberian ASI eksklusif bagi bayi dan memperkuat dukungan keluarga serta tenaga kesehatan terhadap pemberian ASI eksklusif.
"Pemda juga perlu membuat kebijakan daerah yang mendukung peningkatan cakupan ASI eksklusif serta menggencarkan edukasi secara berkesinambungan," katanya.
Selain itu, kata dia, pemda juga perlu melakukan pendataan kepemilikan alat ultrasonografi (USG) dan antropometri untuk mendukung penanganan stunting serta mengajukan ke Kementerian Kesehatan untuk tindak lanjut pengadaannya.
Intervensi spesifik berikutnya, kata dia, adalah memperkuat peran posyandu dalam upaya mendukung pencegahan stunting.
"Hal yang juga tidak kalah penting adalah meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita khususnya yang kaya akan protein hewani," katanya.
Selain intervensi spesifik, kata dia, pemda juga perlu memperkuat intervensi sensitif yakni kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.
"Intervensi sensitif contohnya adalah pemenuhan air bersih, air minum, sanitasi, hingga perbaikan lingkungan," katanya.
"Saya minta pemerintah daerah yang masih membutuhkan fasilitas bantuan dari Kementerian PUPR, untuk mengajukan ke Kementerian PUPR sehingga nantinya bisa diupayakan mulai dari program air bersih, sanitasi, hingga perbaikan jamban silakan diajukan," katanya.
Sementara itu, prevalensi stunting di Indonesia saat ini berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah 21,6 persen.
"Pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang," demikian Muhadjir Effendy.
Sementara itu Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mulai menggulirkan penanganan dan pencegahan stunting untuk bayi usia dua tahun dengan program Satu Hari Satu Telur.
"Program Satu Hari Satu Telur ini adalah program intervensi dalam penanganan percepatan penurunan stunting di Karawang, dimulai dari Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok," kata Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh di Karawang, Rabu.
Ia menjelaskan program Satu Hari Satu Telur untuk penanganan stunting ini program gabungan lintas organisasi perangkat daerah dengan dipimpin Tim Percepatan Penurunan Stunting Karawang.
Ia menyampaikan di antara organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam program itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) serta Dinas Kesehatan.
"Pemberian telur untuk dikonsumsi ini baik. Sebab kandungan protein dan gizi pada telur itu, baik untuk anak agar bisa tumbuh ideal sesuai dengan usianya," katanya.
Dia mengatakan program itu menjadi andalan dalam penanganan kasus stunting, selain program Bapak Asuh Anak Stunting
"Kita harus jauh lebih serius lagi untuk mencapai target delapan persen stunting," kata dia.
Pada 2021, data stunting anak di Karawang mencapai 20,6 persen, kemudian pada 2022 turun menjadi 14 persen.
Atas pencapaian itu, ia menargetkan tahun ini bisa mencapai delapan persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko PMK minta pemda perkuat intervensi spesifik pencegahan stunting
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023