Gubernur Jabar tugaskan Kepala BP Cekban akselerasi infrastruktur

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan M Ridwan Kamil menugaskan Kepala Badan Pengelola Cekungan Bandung (BP Cekban), Tatang Rustandar Wiraatmadja menjalin komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota (bupati/wali kota) untuk membicarakan akselerasi infrastruktur di Cekungan Bandung.

 

"Pak Gubernur sudah mengamanatkan kepada Kepala BP Cekban dalam waktu dekat berkomunikasi dengan semua kepala daerah untuk membicarakan akselerasi infrastruktur di Cekungan Bandung. Penetapannya sekitar dua pekan lalu," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Sumasna, dalam keterangan tertulis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Kamis.

 

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan kepala definitif Badan Pengelola Cekungan Bandung (BP Cekban), yakni Tatang Rustandar Wiraatmadja. 

 

Tatang RW merupakan ahli perencana kota jebolan ITB dan bukan orang baru di Pemda Kabupaten Bandung dan pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Bandung 1988- 1992, periode di mana Kabupaten Bandung masih mencakup Bandung Barat sebelum menjadi daerah otonom baru.  

 

Badan Pengelola Cekungan Bandung dalam waktu dekat akan bertemu duduk satu meja dengan bupati/wali kota guna membahas segala permasalahan yang ada di Bandung Raya. 

 

Termasuk akan dibahas kemacetan lalu lintas perbatasan Kabupaten Bandung - Kota Bandung terutama kawasan Bojongsoang seperti yang diaspirasikan Bupati Bandung Dadang Supriatna ke Pemprov Jabar. 

 

Menurut Sumasna, salah satu yang akan dibahas adalah kemacetan di Bojongsoang, selain tentunya permasalahan lain seperti sampah, sungai dan banjir, transportasi, dan penataan kawasan metropolitan yang lebih tertata dan terintegrasi.    

 

"Salah satu agenda jangka pendek adalah urusan kemacaten di Bojongsoang," katanya. 

 

Terkait lalu lintas di Bojongsoang, Sumasna mengatakan ini menjadi perhatian Pemprov Jabar, apalagi titik jenuh jalan tersebut sudah mendekati angka 1 sehingga sangat penting. Terlebih ini juga melibatkan dua daerah yakni Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. 

 

Untuk itu perlu ada kajian terlebih dahulu yang akan menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi kemacetan, apakah dengan flyover atau bisa juga dengan underpass.