Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian meminta kepala daerah yang inflasinya tinggi untuk mencari faktor penyebab dan mengkaji kembali kebijakan yang membuat inflasi tinggi.

"Evaluasi mengenai produk apa saja dan penyebab yang membuat inflasi tinggi itu sangat penting," kata Mendagri Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual dari Gedung Pakuan Bandung, Selasa.

Baca juga: BI proyeksikan inflasi turun menjadi 3 hingga 4 persen di semester II 2023

Rakor yang dihadiri para kepala daerah seluruh Indonesia tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.
 
Rakor sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo agar para kepala daerah dari mulai gubernur, bupati/wali kota fokus mengendalikan inflasi.
 
Dalam rakor tersebut, Tito menyoroti sejumlah daerah yang tingkat inflasinya cukup tinggi bahkan ada yang mencapai 7,4 persen.
 
Kepala daerah juga diminta untuk langsung turun tangan mengecek komoditas yang dianggap penyumbang inflasi.

"Kepala daerah harap turun cek langsung sehingga tahu persis angkanya berapa, terutama komoditas-komoditas yang dianggap penyumbang inflasi," katanya.
Untuk wilayah Jabar sendiri, Kota Bandung menjadi yang tertinggi tingkat inflasinya. Namun secara umum inflasi Jabar hingga saat ini masih terkendali.
 
Secara nasional, Tito juga menyebut inflasi masih relatif terkendali 5,5 persen pada periode Desember 2022.

Untuk angka inflasi Januari 2023 saat ini Badan Pusat Statistik masih melakukan survei.

Baca juga: Pemkot Bandung kembali gelar padat karya di 2023
 
"Inflasi kita juga masih relatif terkendali 5,5 persen di akhir tahun 2022. Kita belum tahu berapa Januari ini sedang disurvei oleh BPS," kata Tito.
 
Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan terakhir 2022 dinilai masih cukup baik di angka 5,72 persen.
 
"Itu sangat bagus dibanding pertumbuhan negara-negara lain yang jauh di bawah 5 persen, tidak banyak negara yang di atas 5 persen," ujar Tito.

Pemprov Jabar berupaya mengendalikan inflasi dengan beberapa skema, di antaranya bantuan langsung baik dari dana pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
 
Kemudian, berupaya mengatur distribusi bahan pangan agar ongkos transportasinya sehingga harga komoditas tetap terjangkau.

Awal 2023 rencananya akan hadir Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang dikelola PT Agro Jabar, BUMD milik Pemdaprov Jabar. PDP akan berfungsi sebagai penyangga (buffer) yang akan menstabilkan harga bahan pokok.
 
 
 
 
 

Pewarta: Ajat Sudrajat

Editor : Yuniardi Ferdinan


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023