Menteri BUMN Erick Thohir menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan bersih-bersih terhadap Dana Pensiun di perusahaan BUMN.

Erick tidak hanya ingin fokus pada Jiwasraya, Asabri, dan Taspen, namun juga akan memperbaiki Dana Pensiun di masing-masing BUMN yang terindikasi bermasalah.

"Pekan depan saya bersama Ketua KPK akan bertemu dengan seluruh BUMN untuk bicara hati-hati, karena kita akan investigasi audit," kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Pertemuan BUMN dengan KPK tersebut penting, karena hanya sekitar 35 persen Dana Pensiun BUMN dalam kondisi sehat, sedangkan 65 persen lainnya terindikasi bermasalah.

"Saya mau bersih-bersih. Jangan kita hanya fokus pada Asabri dan Jiwasraya, sementara yang Dana Pensiun di masing-masing BUMN lupa," kata Erick.

Sebelumnya, Erick Thohir menyebutkan sekitar 65 persen Dana Pensiun di BUMN membutuhkan perhatian khusus untuk segera diperbaiki agar tidak memburuk sebagaimana kasus Asabri dan Jiwasraya.

Pihaknya telah melakukan benchmarking dengan Singapura dan Kanada untuk bisa menyelesaikan perbaikan Dapen di BUMN.

Kementerian BUMN berencana untuk melakukan transformasi pengelolaan Dapen BUMN sesuai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada 2023.

Erick mengaku ingin Dapen BUMN bisa dikelola secara profesional. Ada pun saat ini Dana Pensiun dikelola secara mandiri oleh masing-masing BUMN. Dengan pengelolaan yang profesional, pensiunan BUMN bisa mendapat kepastian soal penempatan dana mereka.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Erick Thohir gandeng KPK bersih-bersih Dana Pensiun di BUMN

Pewarta: Aji Cakti

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023