Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengharapkan pemerintah membantu memberikan kemudahan bagi para nelayan tradisional untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Kami berharap persyaratan untuk mendapatkan BBM bersubsidi bisa dipermudah, tidak lagi rumit dan banyak syaratnya," kata Ketua Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Senin.
Dani mengungkapkan, nelayan kecil dan tradisional sebagai konsumen tetap BBM bersubsidi mengalami dampak langsung dari kenaikan harga solar dan pertalite.
Menurut dia, dua jenis BBM yang digunakan oleh banyak nelayan kecil dan tradisional di Indonesia tersebut tidak dapat diakses dengan mudah lantaran sejumlah aturan dan ketentuan, misalnya surat rekomendasi pembelian BBM untuk nelayan kecil.
Ia mengatakan, mayoritas nelayan kecil membeli BBM di pengecer, dan kenaikan harga menjadi tambahan beban biaya operasional melaut.
Solar mengalami kenaikan harga dari Rp 5.150/liter menjadi Rp6.800/liter. Sedangkan Pertalite dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter.
Namun demikian, di tingkat pengecer, harga solar mencapai Rp7.500 - Rp8.000/liter, sedangkan Pertalite mencapai Rp11.000 - Rp 12.000/liter.
Oleh karena itu, KNTI berharap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dapat segera direvisi, sehingga nelayan tradisional mendapatkan BBM bersubsidi sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
"Teman-teman nelayan sangat kesulitan mendapatkan rekomendasi berdasarkan Perpres 191 tahun 2014 dan aturan turunan BPH Migas terkait distribusi BBM bersubsidi. Mudah-mudahan tahun depan disahkan," ujarnya.
Dani meminta pemerintah mempermudah persyaratan dalam mendapatkan BBM bersubsidi, khususnya bagi nelayan tradisional.
Selain Perpres, KNTI juga berharap mekanisme terkait penyaluran BBM bersubsidi juga diperkuat oleh peraturan menteri sehingga nelayan dapat membeli BBM bersubsidi tanpa melalui prosedur yang rumit.
Selanjutnya, Pertamina selaku pengelola diminta untuk menambah jumlah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU-Nelayan).
"Peraturan Menteri ini akan semakin mempermudah dalam melakukan reformasi pengurusan administrasi, akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan petani kecil," katanya.
Sementara itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Jawa Barat, berhasil mengusulkan kuota tambahan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi bagi nelayan setelah sempat mengalami pengurangan dari pihak terkait.
"Alhamdulillah, setelah kami berkoordinasi dengan baik dan intens dengan Pertamina, pemenuhan solar bersubsidi bagi nelayan kecil sudah dapat terpenuhi," kata Bupati Indramayu Nina Agustina di Indramayu, Minggu.
Nina Agustina mengatakan bahwa dari laporan Dinas Perikanan dan Kelautan, kuota BBM jenis solar subsidi bagi nelayan yang memiliki perahu kurang dari 30 gross tonnage (GT), sempat mengalami pengurangan.
Seperti yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Eretan Kulon, biasanya memperoleh sebesar 432 kiloliter, terjadi pengurangan sebesar 136 kiloliter.
Hal sama, lanjutnya, terjadi pada SPBN Dadap, di mana alokasi awal 264 kiloliter, terdapat pengurangan 102 kiloliter.
"Namun setelah kami berdiskusi, akhirnya Pertamina kembalikan ketersediaan solar subsidi SPBN Eretan Kulon untuk Desember 2022 sebanyak 424 kiloliter. Begitu juga di SPDB Dadap, di mana Pertamina mengembalikan dengan jumlah semula," tutur Nina.
Ia menambahkan upaya koordinasi antara Pemkab Indramayu dengan Pertamina selaku institusi penyedia BBM solar subsidi membuahkan hasil sehingga nelayan di Pantura Indramayu ini dipastikan dapat kembali melaut.
Nina memastikan nelayan yang memiliki kapal di bawah 30 GT tidak boleh berhenti melaut dengan alasan tidak adanya solar bersubsidi. Karena nelayan inilah yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dan harus segera dicarikan solusi yang terbaik agar mereka dapat pergi melaut.
Nina mengajak kepada seluruh nelayan kecil yang mengalami kesulitan mendapatkan solar bersubsidi agar mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) terdekat untuk mendapatkan solar dengan harga subsidi dari pemerintah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Nelayan tradisional harapkan kemudahan pembelian BBM subsidi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Kami berharap persyaratan untuk mendapatkan BBM bersubsidi bisa dipermudah, tidak lagi rumit dan banyak syaratnya," kata Ketua Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Senin.
Dani mengungkapkan, nelayan kecil dan tradisional sebagai konsumen tetap BBM bersubsidi mengalami dampak langsung dari kenaikan harga solar dan pertalite.
Menurut dia, dua jenis BBM yang digunakan oleh banyak nelayan kecil dan tradisional di Indonesia tersebut tidak dapat diakses dengan mudah lantaran sejumlah aturan dan ketentuan, misalnya surat rekomendasi pembelian BBM untuk nelayan kecil.
Ia mengatakan, mayoritas nelayan kecil membeli BBM di pengecer, dan kenaikan harga menjadi tambahan beban biaya operasional melaut.
Solar mengalami kenaikan harga dari Rp 5.150/liter menjadi Rp6.800/liter. Sedangkan Pertalite dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter.
Namun demikian, di tingkat pengecer, harga solar mencapai Rp7.500 - Rp8.000/liter, sedangkan Pertalite mencapai Rp11.000 - Rp 12.000/liter.
Oleh karena itu, KNTI berharap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dapat segera direvisi, sehingga nelayan tradisional mendapatkan BBM bersubsidi sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
"Teman-teman nelayan sangat kesulitan mendapatkan rekomendasi berdasarkan Perpres 191 tahun 2014 dan aturan turunan BPH Migas terkait distribusi BBM bersubsidi. Mudah-mudahan tahun depan disahkan," ujarnya.
Dani meminta pemerintah mempermudah persyaratan dalam mendapatkan BBM bersubsidi, khususnya bagi nelayan tradisional.
Selain Perpres, KNTI juga berharap mekanisme terkait penyaluran BBM bersubsidi juga diperkuat oleh peraturan menteri sehingga nelayan dapat membeli BBM bersubsidi tanpa melalui prosedur yang rumit.
Selanjutnya, Pertamina selaku pengelola diminta untuk menambah jumlah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU-Nelayan).
"Peraturan Menteri ini akan semakin mempermudah dalam melakukan reformasi pengurusan administrasi, akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan petani kecil," katanya.
Sementara itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Jawa Barat, berhasil mengusulkan kuota tambahan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi bagi nelayan setelah sempat mengalami pengurangan dari pihak terkait.
"Alhamdulillah, setelah kami berkoordinasi dengan baik dan intens dengan Pertamina, pemenuhan solar bersubsidi bagi nelayan kecil sudah dapat terpenuhi," kata Bupati Indramayu Nina Agustina di Indramayu, Minggu.
Nina Agustina mengatakan bahwa dari laporan Dinas Perikanan dan Kelautan, kuota BBM jenis solar subsidi bagi nelayan yang memiliki perahu kurang dari 30 gross tonnage (GT), sempat mengalami pengurangan.
Seperti yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Eretan Kulon, biasanya memperoleh sebesar 432 kiloliter, terjadi pengurangan sebesar 136 kiloliter.
Hal sama, lanjutnya, terjadi pada SPBN Dadap, di mana alokasi awal 264 kiloliter, terdapat pengurangan 102 kiloliter.
"Namun setelah kami berdiskusi, akhirnya Pertamina kembalikan ketersediaan solar subsidi SPBN Eretan Kulon untuk Desember 2022 sebanyak 424 kiloliter. Begitu juga di SPDB Dadap, di mana Pertamina mengembalikan dengan jumlah semula," tutur Nina.
Ia menambahkan upaya koordinasi antara Pemkab Indramayu dengan Pertamina selaku institusi penyedia BBM solar subsidi membuahkan hasil sehingga nelayan di Pantura Indramayu ini dipastikan dapat kembali melaut.
Nina memastikan nelayan yang memiliki kapal di bawah 30 GT tidak boleh berhenti melaut dengan alasan tidak adanya solar bersubsidi. Karena nelayan inilah yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dan harus segera dicarikan solusi yang terbaik agar mereka dapat pergi melaut.
Nina mengajak kepada seluruh nelayan kecil yang mengalami kesulitan mendapatkan solar bersubsidi agar mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) terdekat untuk mendapatkan solar dengan harga subsidi dari pemerintah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Nelayan tradisional harapkan kemudahan pembelian BBM subsidi
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022