Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun kolaborasi untuk menurunkan angka kasus stunting sampai tidak ada lagi kasus baru stunting di wilayahnya.
"Terus ikhtiar semaksimal mungkin agar Jawa Barat zero stunting (nol kasus stunting), tapi ikhtiar ini tidak bisa sendirian, maka kami melibatkan para pimpinan di daerah, bupati dan wali kota, termasuk yang hadir pada hari ini sebagai bentuk kebersamaan antara pemprov, pemkab, dan pemkot di Jawa Barat," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Bandung, Rabu.
Angka kasus stunting di Jawa Barat menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 masih 24,5 persen dan pemerintah berupaya menurunkannya menjadi 19,2 persen pada 2023.
Selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Jawa Barat, Wakil Gubernur menyampaikan pentingnya kolaborasi dan kemitraan pemerintah dengan perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga swasta, organisasi profesi, hingga lembaga swadaya masyarakat dalam upaya penurunan angka kasus stunting.
"Kolaborasi juga dibutuhkan, termasuk dengan seluruh sendi-sendi dan komunitas lain yang ada di daerah karena para bupati dan wali kota yang tahu situasi dan kondisi di daerah masing-masing," katanya.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat dan daerah.
Sesuai amanat dari peraturan presiden, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk tim percepatan penurunan stunting dan menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 107 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di daerah.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Jabar Stunting Summit (JSS) 2022 di halaman depan Gedung Sate, Kota Bandung, dari 13 sampai 14 Desember 2022 untuk menyamakan persepsi pemangku kepentingan dari seluruh kota/kabupaten mengenai penurunan stunting.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Sumasna selaku Ketua Harian TPPS Jawa Barat mengatakan, Jabar Stunting Summit diikuti oleh sekitar 1.000 peserta.
"Dengan Jabar Stunting Summit, kami berharap meningkatkan komitmen kolaborasi pentahelix untuk pencapaian Jabar Zero New Stunting agar generasi penerus Jabar berkualitas, kompeten, dan berdaya saing," kata Sumasna.
Wakil Gubernur Jawa Barat juga menekankan pentingnya penanggulangan stunting untuk mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi tahun 2045.
"Indonesia diproyeksikan mengalami puncak pertumbuhan penduduk produktif (bonus demografi) pada tahun 2045. Namun bonus demografi ini tidak akan berguna atau bahkan akan menjadi beban negara jika tingginya prevalensi balita stunting tidak diperbaiki saat ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Terus ikhtiar semaksimal mungkin agar Jawa Barat zero stunting (nol kasus stunting), tapi ikhtiar ini tidak bisa sendirian, maka kami melibatkan para pimpinan di daerah, bupati dan wali kota, termasuk yang hadir pada hari ini sebagai bentuk kebersamaan antara pemprov, pemkab, dan pemkot di Jawa Barat," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Bandung, Rabu.
Angka kasus stunting di Jawa Barat menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 masih 24,5 persen dan pemerintah berupaya menurunkannya menjadi 19,2 persen pada 2023.
Selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Jawa Barat, Wakil Gubernur menyampaikan pentingnya kolaborasi dan kemitraan pemerintah dengan perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga swasta, organisasi profesi, hingga lembaga swadaya masyarakat dalam upaya penurunan angka kasus stunting.
"Kolaborasi juga dibutuhkan, termasuk dengan seluruh sendi-sendi dan komunitas lain yang ada di daerah karena para bupati dan wali kota yang tahu situasi dan kondisi di daerah masing-masing," katanya.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat dan daerah.
Sesuai amanat dari peraturan presiden, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk tim percepatan penurunan stunting dan menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 107 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di daerah.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Jabar Stunting Summit (JSS) 2022 di halaman depan Gedung Sate, Kota Bandung, dari 13 sampai 14 Desember 2022 untuk menyamakan persepsi pemangku kepentingan dari seluruh kota/kabupaten mengenai penurunan stunting.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Sumasna selaku Ketua Harian TPPS Jawa Barat mengatakan, Jabar Stunting Summit diikuti oleh sekitar 1.000 peserta.
"Dengan Jabar Stunting Summit, kami berharap meningkatkan komitmen kolaborasi pentahelix untuk pencapaian Jabar Zero New Stunting agar generasi penerus Jabar berkualitas, kompeten, dan berdaya saing," kata Sumasna.
Wakil Gubernur Jawa Barat juga menekankan pentingnya penanggulangan stunting untuk mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi tahun 2045.
"Indonesia diproyeksikan mengalami puncak pertumbuhan penduduk produktif (bonus demografi) pada tahun 2045. Namun bonus demografi ini tidak akan berguna atau bahkan akan menjadi beban negara jika tingginya prevalensi balita stunting tidak diperbaiki saat ini," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022