Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2023 di Kabupaten Garut, Jawa Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 yang besarnya berada di tengah-tengah antara usulan pengusaha dengan buruh.
"Ya, itu tengah-tengahnya berdasarkan Permenaker," kata Rudy Gunawan usai acara Garut Festival 2022 di Pendopo Garut, Kamis.
Ia menyampaikan Pemkab Garut sudah merekomendasikan UMK ke Pemerintah Provinsi Jabar untuk selanjutnya diputuskan besaran UMK bersamaan dengan kabupaten/kota lainnya.
UMK Garut 2023 yang ditetapkan Gubernur Jabar sebesar Rp2.117.318,31, menurut Rudy, sudah sesuai dengan penghitungan yang mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.
"Kami menghitung berdasarkan Permenaker Nomor 18, rumusnya sudah ada," katanya.
Ia mengungkapkan ketetapan UMK 2023 itu tentunya mendapatkan tanggapan yang beragam, dari pihak pengusaha merasa terlalu tinggi, kemudian dari para buruh justru UMK tersebut terlalu kecil.
Pandangan dari kedua belah pihak itu, Rudy menyampaikan permohonan maaf kepada buruh karena UMK-nya rendah, dan juga mohon maaf kepada pengusaha karena UMK naik cukup tinggi.
"Bagi pengusaha terlalu tinggi, bagi buruh terlalu kecil, saya mohon maaf," katanya.
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil sudah menetapkan besaran nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023 untuk 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Pengumuman terkait penetapan UMK tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12).
Penetapan besaran nilai UMK tahun 2023 tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang UMK di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
UMK tertinggi di Provinsi Jabar yakni Kabupaten Karawang sebesar Rp5.176.179,07, dan yang paling rendah dibandingkan kota/kabupaten di Jabar yakni Kota Banjar sebesar Rp1.998.119,05. Untuk Kabupaten Garut ditetapkan Rp2.117.318,31 tahun 2023 atau naik dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.975.220.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Ya, itu tengah-tengahnya berdasarkan Permenaker," kata Rudy Gunawan usai acara Garut Festival 2022 di Pendopo Garut, Kamis.
Ia menyampaikan Pemkab Garut sudah merekomendasikan UMK ke Pemerintah Provinsi Jabar untuk selanjutnya diputuskan besaran UMK bersamaan dengan kabupaten/kota lainnya.
UMK Garut 2023 yang ditetapkan Gubernur Jabar sebesar Rp2.117.318,31, menurut Rudy, sudah sesuai dengan penghitungan yang mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.
"Kami menghitung berdasarkan Permenaker Nomor 18, rumusnya sudah ada," katanya.
Ia mengungkapkan ketetapan UMK 2023 itu tentunya mendapatkan tanggapan yang beragam, dari pihak pengusaha merasa terlalu tinggi, kemudian dari para buruh justru UMK tersebut terlalu kecil.
Pandangan dari kedua belah pihak itu, Rudy menyampaikan permohonan maaf kepada buruh karena UMK-nya rendah, dan juga mohon maaf kepada pengusaha karena UMK naik cukup tinggi.
"Bagi pengusaha terlalu tinggi, bagi buruh terlalu kecil, saya mohon maaf," katanya.
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil sudah menetapkan besaran nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023 untuk 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Pengumuman terkait penetapan UMK tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12).
Penetapan besaran nilai UMK tahun 2023 tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang UMK di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
UMK tertinggi di Provinsi Jabar yakni Kabupaten Karawang sebesar Rp5.176.179,07, dan yang paling rendah dibandingkan kota/kabupaten di Jabar yakni Kota Banjar sebesar Rp1.998.119,05. Untuk Kabupaten Garut ditetapkan Rp2.117.318,31 tahun 2023 atau naik dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.975.220.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022