Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp169,5 triliun atau 0,91 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Oktober 2022.
"Namun realisasi defisit ini masih jauh dari target Rp840,2 triliun atau 4,5 persen PDB pada akhir tahun ini," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: APBN KITA November 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Defisit terjadi akibat realisasi belanja negara yang sedikit lebih besar, yakni Rp2.351,1 triliun dibanding pendapatan negara yang mencapai Rp2.181,6 triliun.
Ia mengungkapkan realisasi belanja negara tersebut tumbuh 14,2 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dan meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.671,9 triliun yang tumbuh 18 persen (yoy) dan transfer ke daerah Rp679,2 triliun atau meningkat 5,7 persen (yoy).
Belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp754,1 triliun atau terkontraksi 9,5 persen (yoy), serta belanja non kementerian/lembaga Rp917,7 triliun atau tumbuh 57,4 persen (yoy).
Tingginya pertumbuhan belanja non kementerian/lembaga disebabkan realisasi belanja kompensasi dan subsidi yang masing-masing mencapai Rp268,1 triliun dan Rp184,5 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Namun realisasi defisit ini masih jauh dari target Rp840,2 triliun atau 4,5 persen PDB pada akhir tahun ini," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: APBN KITA November 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Defisit terjadi akibat realisasi belanja negara yang sedikit lebih besar, yakni Rp2.351,1 triliun dibanding pendapatan negara yang mencapai Rp2.181,6 triliun.
Ia mengungkapkan realisasi belanja negara tersebut tumbuh 14,2 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dan meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.671,9 triliun yang tumbuh 18 persen (yoy) dan transfer ke daerah Rp679,2 triliun atau meningkat 5,7 persen (yoy).
Belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp754,1 triliun atau terkontraksi 9,5 persen (yoy), serta belanja non kementerian/lembaga Rp917,7 triliun atau tumbuh 57,4 persen (yoy).
Tingginya pertumbuhan belanja non kementerian/lembaga disebabkan realisasi belanja kompensasi dan subsidi yang masing-masing mencapai Rp268,1 triliun dan Rp184,5 triliun.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022