Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menargetkan pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis kepada satu juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jabar hingga tahun 2023 dan hingga 15 November 2022, tercatat sebanyak 511.484 NIB gratis yang sudah dibagikan kepada UMKM, jumlah tersebut terbanyak di Indonesia.
 
“Sampai 2023, kita target 1 juta, sesuai dengan jabatan kami yang tinggal satu tahun kurang, mudah-mudahan bisa tercapai. Makanya, saya meminta bantuan kepada para bupati dan wali kota untuk mendorong lahirnya UMKM, termasuk NIB bagi UMKM yang sudah ada,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum seusai membuka acara Gebyar Pemberian NIB kepada 1.000 UMKM Perseorangan di Kota Bandung, Selasa.

Baca juga: Berkat UMKM Juara Jabar, 620 usaha mikro "naik kelas" jadi usaha kecil

Adapun NIB bagi UMKM dapat berlaku sebagai identitas usaha, bukti pendaftaran kegiatan usaha, Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, serta untuk wajib lapor ketenagakerjaan periode pertama pelaku usaha.
 
"Jelas kegiatan ini adalah gratis, karena memang UMKM sekarang sedang didorong oleh pemerintah, supaya ekonomi Jabar meningkat dan merata," kata dia.
 
Wagub Uu Ruzhanul menuturkan, pembagian layanan NIB ni merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jabar dalam memperkuat peluang ekonomi Jabar secara adil dan merata melalui UMKM.
 
Menurutnya, UMKM terbukti kuat dan tangguh menghadapi berbagai jenis krisis dalam meningkatkan perekonomian.
 
“UMKM sudah terbukti tangguh dalam berbagai krisis, termasuk pandemi COVID-19,” kata Uu.

Dia menjelaskan, dengan NIB, para pelaku UMKM mendapatkan banyak keuntungan, mulai dari identitas yang terdaftar resmi, akses pasar yang lebih luas, hingga kemudahan terkait permodalan.
 
“Dengan adanya NIB ini ada beberapa keuntungan. Pertama jelas tercatat, kedua bisa akses ke yang lain, ketiga permodalan begitu mudah, dan yang lainnya,” katanya.
 
Untuk itu, Pak Uu berharap semangat membangun UMKM ini dapat direplikasi oleh para bupati dan wali kota di seluruh Jabar.
 
Dia mengatakan, mayoritas pelaku UMKM kurang memahami dunia perbankan dan teknis-teknis menjalankan bisnisnya, sehingga menjadi tugas pemerintah dalam mengedukasi pelaku UMKM.
 
Baca juga: Disperindag Jabar siapkan fasilitas pembinaan UMKM   

Pewarta: Ajat Sudrajat

Editor : Yuniardi Ferdinan


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022