Puluhan orang yang tergabung dalam Solidaritas Santri Menggugat meminta Suharso Monoarfa untuk mundur dari jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, setelah diminta mundur sebagai Ketua Umum PPP.
“Kami sangat mengapresiasi PPP yang berani memecat Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP. Terlepas dari itu, masih banyak permasalahan yang menyangkut Suharso,” kata Koordinator Aksi Guntur Harahap, di depan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa.
Guntur menilai, pernyataan Suharso beberapa waktu lalu menyinggung hati para santri. Karena itu menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut jabatan Suharso sebagai menteri.
“Selain masalah amplop kiai yang menyinggung hati para santri, Suharso juga memiliki masalah lain, seperti dugaan gratifikasi dan pemalsuan LHKPN. Kami pun meminta BPK dan KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” katanya.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menjelaskan pergantian jabatan Suharso Monoarfa hanya sebagai Ketua Umum PPP. Sedangkan jabatan Suharso sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kabinet merupakan kewenangan Presiden Jokowi.
Arsul Sani menyatakan pergantian jabatan ketua umum dari Suharso Monoarfa kepada Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas, untuk menguatkan konsolidasi partai.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Suharso Monoarfa diminta mundur sebegai menteri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
“Kami sangat mengapresiasi PPP yang berani memecat Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP. Terlepas dari itu, masih banyak permasalahan yang menyangkut Suharso,” kata Koordinator Aksi Guntur Harahap, di depan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa.
Guntur menilai, pernyataan Suharso beberapa waktu lalu menyinggung hati para santri. Karena itu menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut jabatan Suharso sebagai menteri.
“Selain masalah amplop kiai yang menyinggung hati para santri, Suharso juga memiliki masalah lain, seperti dugaan gratifikasi dan pemalsuan LHKPN. Kami pun meminta BPK dan KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” katanya.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menjelaskan pergantian jabatan Suharso Monoarfa hanya sebagai Ketua Umum PPP. Sedangkan jabatan Suharso sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kabinet merupakan kewenangan Presiden Jokowi.
Arsul Sani menyatakan pergantian jabatan ketua umum dari Suharso Monoarfa kepada Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas, untuk menguatkan konsolidasi partai.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Suharso Monoarfa diminta mundur sebegai menteri
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022