ANTARAJAWABARAT.com,24/10 - Para penegak hukum di Jawa Barat yakni dari jajaran pengadilan, kejaksaan, kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM sepakat untuk membentuk standar operasi prosedur (SOP) dalam penanganan dan penegakan hukum di provinsi itu.
"SOP penegakan hukum sudah berjalan diantara kita-kita penegak hukum, namun dengan koordinasi ini lebih ditingkatkan lagi," kata Ketua Pengadilan Tinggi Jabar Sarehwiyono di sela-sela Rakor Antar Penegak Hukum di Hotel Horison Kota Bandung, Rabu.
Rakor antar penegak hukum itu dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Sumarno dan Wakapolda Jabar Brigjen (Pol) Hengkie Kaluara serta seluruh Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Kalapas dan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Menurut Sarehwiyono, koordinasi antar penegak hukum ini diharapkan bisa meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penegakan hukum di Jabar.
Selain itu, dengan SOP akan ada kesepahaman dalam proses penegakan hukum dan sinergis, sehingga tidak lagi terkesan terkotak-kotak.
"Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas dan Rumbasan mempunyai tugas yang saling terkait satu sama lain, tidak dapat dipisah-pisahkan," kata Sarehwiyono.
Atas dasar hal itu, Rakor penegak hukum diharapkan adanya SOP untuk mendapatkan sinergitas dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan criminal justice sistem (CJS) tidak bisa dipisah-pisahkan dan harus terjadi satu kesatuan.
"Sinergitas sangat menentukan dalam penegakan hukum ini, sehingga koordinasi ini diperlukan. Ke depan tidak akan ada lagi ego sektoral sehingga penyelesaian penegakan hukum bisa lebih efektif," katanya.
Sarehwiyono mencontohkan. dalam persidangan, sesuai SOP harus dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB sesuai dengan SOP.
"Jadi ke depan tidak ada lagi persidangan yang dimulai pukul 13.00 WIB atau hingga malam hari, semuanya harus ikut SOP yang disepakati bersama," katanya.
Sementara itu Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jabar Brigjen (Pol) Hengkie Kaluara menyebutkan rapat koordinasi penegak hukum ini sangat penting, sehingga diharapkan program penegakan hukum bisa lebih efektif dan sinergi.
"Diakui atau tidak ada kekurangan dan keterbatasan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di lapangan, melalui forum ini kita saling melengkapi, kekurangan kita perbaiki bersama," kata Hengkie Kaluara.***1***
Syarif A
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"SOP penegakan hukum sudah berjalan diantara kita-kita penegak hukum, namun dengan koordinasi ini lebih ditingkatkan lagi," kata Ketua Pengadilan Tinggi Jabar Sarehwiyono di sela-sela Rakor Antar Penegak Hukum di Hotel Horison Kota Bandung, Rabu.
Rakor antar penegak hukum itu dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Sumarno dan Wakapolda Jabar Brigjen (Pol) Hengkie Kaluara serta seluruh Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Kalapas dan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Menurut Sarehwiyono, koordinasi antar penegak hukum ini diharapkan bisa meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penegakan hukum di Jabar.
Selain itu, dengan SOP akan ada kesepahaman dalam proses penegakan hukum dan sinergis, sehingga tidak lagi terkesan terkotak-kotak.
"Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas dan Rumbasan mempunyai tugas yang saling terkait satu sama lain, tidak dapat dipisah-pisahkan," kata Sarehwiyono.
Atas dasar hal itu, Rakor penegak hukum diharapkan adanya SOP untuk mendapatkan sinergitas dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan criminal justice sistem (CJS) tidak bisa dipisah-pisahkan dan harus terjadi satu kesatuan.
"Sinergitas sangat menentukan dalam penegakan hukum ini, sehingga koordinasi ini diperlukan. Ke depan tidak akan ada lagi ego sektoral sehingga penyelesaian penegakan hukum bisa lebih efektif," katanya.
Sarehwiyono mencontohkan. dalam persidangan, sesuai SOP harus dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB sesuai dengan SOP.
"Jadi ke depan tidak ada lagi persidangan yang dimulai pukul 13.00 WIB atau hingga malam hari, semuanya harus ikut SOP yang disepakati bersama," katanya.
Sementara itu Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jabar Brigjen (Pol) Hengkie Kaluara menyebutkan rapat koordinasi penegak hukum ini sangat penting, sehingga diharapkan program penegakan hukum bisa lebih efektif dan sinergi.
"Diakui atau tidak ada kekurangan dan keterbatasan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di lapangan, melalui forum ini kita saling melengkapi, kekurangan kita perbaiki bersama," kata Hengkie Kaluara.***1***
Syarif A
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012