Presiden Joko Widodo dijadwalkan tetap bekerja seperti biasa dari Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa.
Hal tersebut disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menanggapi aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan sejumlah pihak di beberapa lokasi di Jakarta.
"Memang terjadwal dari Minggu lalu kan habis terima tamu negara di Bogor lanjut kegiatan hari ini di Bogor," kata Heru di lingkungan istana kepresidenan Jakarta pada Selasa.
Rencananya, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh akan menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di gedung DPR RI dengan melibatkan sekitar 3000 - 5000 buruh.
Sementara itu Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyerukan aksi serentak di seluruh wilayah Indonesia selama lima hari, mulai hari ini Selasa (6/9) sampai Sabtu (10/9).
"Terkait demo ya kita nanti mungkin dari pejabat terkait menerimanya, mungkin dari kepala staf kepresidenan, kita terima saja aspirasinya apa," tambah Heru.
Heru menegaskan jadwal kerja Presiden Jokowi sudah jauh-jauh hari ditetapkan di Istana Kepresidenan Bogor.
"Bahkan dari dua Minggu (sudah dijadwalkan di Bogor), lalu karena ada tamu negara hari Senin, kegiatan di sana terus Bapak Presiden lanjut Selasa untuk kegiatan di Bogor. Waktu kami jadwalkan di Bogor kan kami tidak tahu ada kenaikan BBM, ada demo kita tidak tahu," ungkap Heru.
Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah menanggapi rencana demo harga BBM tersebut.
"Ya ini kan negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik," kata Presiden kepada wartawan di sela kegiatannya di Jakarta, Senin (5/9).
Per 3 September 2022, dilakukan penyesuaian harga BBM yaitu harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter; solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp Rp6.800 per liter; dan Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter
Diketahui sebanyak 3.000 personel polisi gabungan telah disiagakan untuk menjaga jalannya demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan DPR.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo menanggapi rencana unjuk rasa menolak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilaksanakan sejumlah pihak, salah satunya elemen buruh, di Jakarta, Selasa (6/9).
"Ya ini kan negara demokrasi," kata Presiden kepada wartawan di sela kegiatannya di Jakarta, Senin.
Jokowi meminta para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan baik. "Sampaikan dengan cara-cara yang baik," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta massa yang berencana melakukan unjuk rasa menolak penyesuaian harga BBM untuk tidak melakukan aksi anarkis.
Riza meminta massa untuk mengantisipasi oknum atau kelompok yang memanfaatkan momentum menunggangi unjuk rasa tersebut untuk kepentingan tertentu.
Sementara itu aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI mengerahkan 4.000 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta, Selasa (6/9), di antaranya di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan DPR RI, Jakarta.
"Ada sekitar 4.000 personel gabungan," kata Kepala Bagian Operasi Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Saufi Salamon di Monas, Jakarta Pusat, Senin.
Sedangkan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengajak semua pihak untuk menyikapi dengan bijaksana terkait kebijakan pemerintah yang menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB.
"Oleh karena itu, tentunya kita sikapi semua ini dengan sebijak-bijaknya, kita memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp500 triliun, ya hanya untuk membayari subsidi BBM," kata Gubernur Ridwan Kamil di Kota Bandung, Senin.
Ridwan Kamil mengatakan penyesuaian harga BBM sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, sehingga pihaknya di daerah akan melakukan pengawasan dampak dari kenaikan terutama kenaikan harga barang-barang.
"Inflasi harus kita waspadai bersama, karena ini menyertai kenaikan semua unsur ekonomi yang berhubungan komponennya oleh transportasi. Ada harga bahan pokok kemungkinan juga ikut naik, ada transportasi masyarakat," kata dia.
Menurut dia dampak kenaikan harga BBM harus disikapi sebijak mungkin oleh masyarakat karena kenaikan itu guna menolong postur anggaran yang membengkak karena subsidi.
"Tentunya kami memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp500 triliun hanya untuk membayar subsidi BBM," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi dijadwalkan bekerja dari Istana Kepresidenan Bogor
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Hal tersebut disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menanggapi aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan sejumlah pihak di beberapa lokasi di Jakarta.
"Memang terjadwal dari Minggu lalu kan habis terima tamu negara di Bogor lanjut kegiatan hari ini di Bogor," kata Heru di lingkungan istana kepresidenan Jakarta pada Selasa.
Rencananya, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh akan menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di gedung DPR RI dengan melibatkan sekitar 3000 - 5000 buruh.
Sementara itu Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyerukan aksi serentak di seluruh wilayah Indonesia selama lima hari, mulai hari ini Selasa (6/9) sampai Sabtu (10/9).
"Terkait demo ya kita nanti mungkin dari pejabat terkait menerimanya, mungkin dari kepala staf kepresidenan, kita terima saja aspirasinya apa," tambah Heru.
Heru menegaskan jadwal kerja Presiden Jokowi sudah jauh-jauh hari ditetapkan di Istana Kepresidenan Bogor.
"Bahkan dari dua Minggu (sudah dijadwalkan di Bogor), lalu karena ada tamu negara hari Senin, kegiatan di sana terus Bapak Presiden lanjut Selasa untuk kegiatan di Bogor. Waktu kami jadwalkan di Bogor kan kami tidak tahu ada kenaikan BBM, ada demo kita tidak tahu," ungkap Heru.
Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah menanggapi rencana demo harga BBM tersebut.
"Ya ini kan negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik," kata Presiden kepada wartawan di sela kegiatannya di Jakarta, Senin (5/9).
Per 3 September 2022, dilakukan penyesuaian harga BBM yaitu harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter; solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp Rp6.800 per liter; dan Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter
Diketahui sebanyak 3.000 personel polisi gabungan telah disiagakan untuk menjaga jalannya demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan DPR.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo menanggapi rencana unjuk rasa menolak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilaksanakan sejumlah pihak, salah satunya elemen buruh, di Jakarta, Selasa (6/9).
"Ya ini kan negara demokrasi," kata Presiden kepada wartawan di sela kegiatannya di Jakarta, Senin.
Jokowi meminta para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan baik. "Sampaikan dengan cara-cara yang baik," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta massa yang berencana melakukan unjuk rasa menolak penyesuaian harga BBM untuk tidak melakukan aksi anarkis.
Riza meminta massa untuk mengantisipasi oknum atau kelompok yang memanfaatkan momentum menunggangi unjuk rasa tersebut untuk kepentingan tertentu.
Sementara itu aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI mengerahkan 4.000 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta, Selasa (6/9), di antaranya di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan DPR RI, Jakarta.
"Ada sekitar 4.000 personel gabungan," kata Kepala Bagian Operasi Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Saufi Salamon di Monas, Jakarta Pusat, Senin.
Sedangkan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengajak semua pihak untuk menyikapi dengan bijaksana terkait kebijakan pemerintah yang menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB.
"Oleh karena itu, tentunya kita sikapi semua ini dengan sebijak-bijaknya, kita memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp500 triliun, ya hanya untuk membayari subsidi BBM," kata Gubernur Ridwan Kamil di Kota Bandung, Senin.
Ridwan Kamil mengatakan penyesuaian harga BBM sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, sehingga pihaknya di daerah akan melakukan pengawasan dampak dari kenaikan terutama kenaikan harga barang-barang.
"Inflasi harus kita waspadai bersama, karena ini menyertai kenaikan semua unsur ekonomi yang berhubungan komponennya oleh transportasi. Ada harga bahan pokok kemungkinan juga ikut naik, ada transportasi masyarakat," kata dia.
Menurut dia dampak kenaikan harga BBM harus disikapi sebijak mungkin oleh masyarakat karena kenaikan itu guna menolong postur anggaran yang membengkak karena subsidi.
"Tentunya kami memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp500 triliun hanya untuk membayar subsidi BBM," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi dijadwalkan bekerja dari Istana Kepresidenan Bogor
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022