Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil meminta pengusaha untuk memusyawarahkan kenaikan tarif angkutan umum terkait dengan kebijakan pemerintah yang menyesuaikan harga BBM subsidi seperti pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB.
"Yang pasti kenaikan tarif itu harus dimusyawarahkan dan diputuskan tidak boleh sepihak oleh pelaku bisnis transportasi," kata Gubernur Ridwan Kamil di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin.
"Nanti Dishub menghitung, proporsinya berapa seadil-adilnya," kata dia.
Gubernur Ridwan Kamil juga mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan atau berpindah ke kendaraan listrik.
"Juga di era makin ke sini situasi energi dunia makin tidak jelas. Saya mengimbau kalau ada kesempatan, masyarakat mulailah berpindah ke kendaraan listrik, motor kalau bisa," kata dia.
Ia mengatakan Pemprov Jabar akan membantu dan memastikan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM tidak ada dampak karena disalurkan langsung lewat Kantor Pos ke penerimanya.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengajak semua pihak untuk menyikapi dengan bijaksana terkait kebijakan pemerintah yang menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB.
"Oleh karena itu, tentunya kita sikapi semua ini dengan sebijak-bijaknya, kita memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp500 triliun, ya hanya untuk membayari subsidi BBM," kata Gubernur Ridwan Kamil di Kota Bandung, Senin.
Ridwan Kamil mengatakan penyesuaian harga BBM sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, sehingga pihaknya di daerah akan melakukan pengawasan dampak dari kenaikan terutama kenaikan harga barang-barang.
"Inflasi harus kita waspadai bersama, karena ini menyertai kenaikan semua unsur ekonomi yang berhubungan komponennya oleh transportasi. Ada harga bahan pokok kemungkinan juga ikut naik, ada transportasi masyarakat," kata dia.
Menurut dia dampak kenaikan harga BBM harus disikapi sebijak mungkin oleh masyarakat karena kenaikan itu guna menolong postur anggaran yang membengkak karena subsidi.
"Tentunya kami memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp500 triliun hanya untuk membayar subsidi BBM," katanya.
Dia menilai kebocoran subsidi BBM tidak boleh terjadi lagi sehingga pengawasan di lapangan harus diperketat agar tepat sasaran.
"Jadi memang saya titip kalau betul selama ini terjadi salah sasaran untuk BBM subsidi mohon Pertamina khususnya bisa punya cara bahwa yang membeli BBM subsidi itu betul-betul yang diperuntukkan," tuturnya.
Selama ini, kata Ridwan Kamil, jika membeli BBM di SPBU apakah yang membeli kelas bawah atau menengah tidak ada pemilahan dan pengawasan.
"Dan yang penting dibelikan tidak ada skrining-skrining. Jadi menurut saya tolong ada upaya untuk memastikan argumentasi subsidi tepat sasaran ini bisa sesuai dengan kenyataan di lapangan," ujar dia.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022