Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda) tidak menganggap enteng isu inflasi.
"Tempatkan jadi isu prioritas; yang sebelumnya dari cuek saja dan hanya bergerak dengan mengikuti pasar, sekarang tidak. Ini menjadi isu penting seperti saat menangani pandemi COVID-19," kata Tito Karnavian di Jakarta Selasa.
Dia mengatakan inflasi bisa membahayakan sebuah negara. Apabila suatu negara mengalami hiperinflasi atau keparahannya melebihi 100 persen per tahun, maka negara tersebut bisa kolaps.
Beberapa penyebab inflasi, sebutnya, antara lain karena banyak uang beredar atau banyak mencetak uang, kenaikan suku bunga, suplai barang kurang baik, distribusi komoditas yang terganggu, serta harga pupuk mahal.
Dari berbagai penyebab inflasi tersebut, menurut dia, hal penting yang harus diperhatikan ialah soal kelancaran suplai barang dan menjaga distribusi komoditas dengan mencegah penimbunan barang, menyediakan kelayakan infrastruktur untuk distribusi, serta antisipasi proses distribusi dalam kondisi gangguan cuaca.
Selain itu, lanjutnya, pemda harus berhati-hati menyampaikan kondisi inflasi dan ketersediaan komoditas pokok di daerah kepada masyarakat.
"Hati-hati komunikasi publik.Tetap bekerja mengidentifikasi masalah inflasi daerah masing, tapi jangan bikin masyarakat panik. Intinya, jangan komunikasinya malah memicu inflasi. Sampaikan situasi terkendali, cukup pangan, cukup harga; jangan sampaikan bahasa yang membuat masyarakat panik kaget," imbaunya.
Dia juga meminta pemda mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sekaligus bekerja rutin memantau dan menyiapkan solusi agar inflasi tidak membahayakan perekonomian.
"Aktifkan TPID, rajin dan rutin, jangan rapat hanya sebulan sekali. Kuncinya sinergi dan konsisten, jangan sampai tidak konsisten," ujar Tito.
Sementara itu Pemerintah Kota Depok melakukan koordinasi dengan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat untuk mengendalikan inflasi di Kota Depok.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kota Depok, Adnan Mahyudin, di Depok, Senin mengatakan tingkat inflasi Kota Depok pada semester I tahun ini berada di tingkat yang cukup tinggi, baik di Jawa Barat maupun wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, angka inflasi periode Januari - Juli 2022 Kota Depok mencapai angka 4,58 persen.
"Sudah berada di atas target inflasi nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebesar 3 ± 1 persen," jelas Adnan.
Menurut Adnan, hal ini perlu menjadi perhatian bersama dari seluruh kepala perangkat daerah selaku anggota Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Kota Depok. Terutama, terkait program dan kegiatan yang dilakukan perangkat daerah dalam mendukung upaya pengendalian inflasi di Kota Depok.
Ia mengatakan, laju inflasi adalah salah satu faktor penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat, sehingga bisa mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap bantuan dan kerja sama dari Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia Perwakilan Jabar dalam melakukan langkah dan upaya pengendalian inflasi di Kota Depok. Selain itu juga mengharapkan kesediaan Bulog Sub Divre Cianjur serta Toko Tani Indonesia Center bila perlu melaksanakan operasi pasar murah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Tito ingatkan pemda jangan anggap enteng isu inflasi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Tempatkan jadi isu prioritas; yang sebelumnya dari cuek saja dan hanya bergerak dengan mengikuti pasar, sekarang tidak. Ini menjadi isu penting seperti saat menangani pandemi COVID-19," kata Tito Karnavian di Jakarta Selasa.
Dia mengatakan inflasi bisa membahayakan sebuah negara. Apabila suatu negara mengalami hiperinflasi atau keparahannya melebihi 100 persen per tahun, maka negara tersebut bisa kolaps.
Beberapa penyebab inflasi, sebutnya, antara lain karena banyak uang beredar atau banyak mencetak uang, kenaikan suku bunga, suplai barang kurang baik, distribusi komoditas yang terganggu, serta harga pupuk mahal.
Dari berbagai penyebab inflasi tersebut, menurut dia, hal penting yang harus diperhatikan ialah soal kelancaran suplai barang dan menjaga distribusi komoditas dengan mencegah penimbunan barang, menyediakan kelayakan infrastruktur untuk distribusi, serta antisipasi proses distribusi dalam kondisi gangguan cuaca.
Selain itu, lanjutnya, pemda harus berhati-hati menyampaikan kondisi inflasi dan ketersediaan komoditas pokok di daerah kepada masyarakat.
"Hati-hati komunikasi publik.Tetap bekerja mengidentifikasi masalah inflasi daerah masing, tapi jangan bikin masyarakat panik. Intinya, jangan komunikasinya malah memicu inflasi. Sampaikan situasi terkendali, cukup pangan, cukup harga; jangan sampaikan bahasa yang membuat masyarakat panik kaget," imbaunya.
Dia juga meminta pemda mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sekaligus bekerja rutin memantau dan menyiapkan solusi agar inflasi tidak membahayakan perekonomian.
"Aktifkan TPID, rajin dan rutin, jangan rapat hanya sebulan sekali. Kuncinya sinergi dan konsisten, jangan sampai tidak konsisten," ujar Tito.
Sementara itu Pemerintah Kota Depok melakukan koordinasi dengan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat untuk mengendalikan inflasi di Kota Depok.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kota Depok, Adnan Mahyudin, di Depok, Senin mengatakan tingkat inflasi Kota Depok pada semester I tahun ini berada di tingkat yang cukup tinggi, baik di Jawa Barat maupun wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, angka inflasi periode Januari - Juli 2022 Kota Depok mencapai angka 4,58 persen.
"Sudah berada di atas target inflasi nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebesar 3 ± 1 persen," jelas Adnan.
Menurut Adnan, hal ini perlu menjadi perhatian bersama dari seluruh kepala perangkat daerah selaku anggota Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Kota Depok. Terutama, terkait program dan kegiatan yang dilakukan perangkat daerah dalam mendukung upaya pengendalian inflasi di Kota Depok.
Ia mengatakan, laju inflasi adalah salah satu faktor penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat, sehingga bisa mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap bantuan dan kerja sama dari Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia Perwakilan Jabar dalam melakukan langkah dan upaya pengendalian inflasi di Kota Depok. Selain itu juga mengharapkan kesediaan Bulog Sub Divre Cianjur serta Toko Tani Indonesia Center bila perlu melaksanakan operasi pasar murah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Tito ingatkan pemda jangan anggap enteng isu inflasi
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022