![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jabar.antaranews.com/berita/401981/stafsus-bumn-minta-publik-jangan-panic-buying-terkait-bbm&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2022/08/29/IMG20220829103849_copy_800x600.jpg&description=Stafsus BUMN minta publik jangan "panic buying" terkait BBM){kind=link}
Staf Khusus (Stafsus) BUMN Arya Sinulingga mengimbau kepada masyarakat agar jangan panic buying dan tetap menunggu kebijakan dari pemerintah terkait dengan BBM bersubsidi Pertalite dan Solar.
"Jangan panic buying, tunggu saja kebijakan dari pemerintah," ujar Arya di Jakarta, Senin.
Dia mengingatkan kemungkinan dampak dari panic buying yang dapat membuat banyak orang tidak lagi mendapatkan BBM bersubsidi.
"Jangan panic buying, nanti kalau panic buying membuat banyak orang lain yang tidak lagi mendapatkan BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar. Kasihan juga," katanya.
Kementerian BUMN menjaga dalam hal distribusi BBM subsidi. Selain itu, konsumen juga diimbau untuk tidak membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar.
Arya juga mengatakan, stok BBM bersubsidi saat ini dalam kondisi aman
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah siap menyalurkan bantuan sosial jika harga bahan bakar minyak (BBM) harus dinaikkan.
Menurut Airlangga, program bantuan sosial (bansos) untuk memitigasi dampak negatif ke perekonomian masyarakat dengan adanya kenaikan harga energi.
Jajaran menteri masih merumuskan bansos tersebut termasuk skenario kebijakan harga BBM di tengah semakin menipisnya kuota BBM jenis Pertalite dan beban anggaran di APBN yang terus melonjak.
Selain dampak ke kegiatan konsumsi masyarakat, pemerintah juga sedang mengalkulasi dampak dari rencana kenaikan harga BBM terhadap kegiatan industri.
Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi daya beli atau permintaan konsumen, dan juga laju inflasi yang akan berimbas pada jalannya roda usaha.
Sebelumnya Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (PDIP Jabar) Ono Surono meminta Pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, karena akan membebani masyarakat.
"Naiknya harga BBM akan sangat dikhawatirkan menimbulkan inflasi tak terkendali yang pada akhirnya membebani rakyat. Harga kebutuhan pokok melambung lantaran biaya produksi yang mengalami kenaikan," kata Ono dalam keterangan persya, Sabtu.
Keinginan itu disampaikan sebagai rekomendasi Rapat Kerja Wilayah PDI Perjuangan Jabar yang meliputi wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.
Ono mengatakan, dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa APBN 2022 Semester I masih surplus, sehingga masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp502 triliun.
Apalagi, kata dia, harga minyak dunia yang sedang turun di bawah 100 dolar AS per barel, padahal asumsi ICP dalam APBN pada angka 100 dolar AS per barel.
"Maka yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah memperketat penyaluran BBM subsidi kepada rakyat yang berhak, dan memastikan penyaluran BBM subsidi untuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi dan distribusi skala rakyat rakyat dan berkaitan dengan pangan serta bahan-bahan pokok lainnya, seperti kegiatan pada sektor pertanian, perikanan dan UMKM," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Stafsus BUMN imbau publik jangan "panic buying" terkait BBM subsidi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Jangan panic buying, tunggu saja kebijakan dari pemerintah," ujar Arya di Jakarta, Senin.
Dia mengingatkan kemungkinan dampak dari panic buying yang dapat membuat banyak orang tidak lagi mendapatkan BBM bersubsidi.
"Jangan panic buying, nanti kalau panic buying membuat banyak orang lain yang tidak lagi mendapatkan BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar. Kasihan juga," katanya.
Kementerian BUMN menjaga dalam hal distribusi BBM subsidi. Selain itu, konsumen juga diimbau untuk tidak membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar.
Arya juga mengatakan, stok BBM bersubsidi saat ini dalam kondisi aman
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah siap menyalurkan bantuan sosial jika harga bahan bakar minyak (BBM) harus dinaikkan.
Menurut Airlangga, program bantuan sosial (bansos) untuk memitigasi dampak negatif ke perekonomian masyarakat dengan adanya kenaikan harga energi.
Jajaran menteri masih merumuskan bansos tersebut termasuk skenario kebijakan harga BBM di tengah semakin menipisnya kuota BBM jenis Pertalite dan beban anggaran di APBN yang terus melonjak.
Selain dampak ke kegiatan konsumsi masyarakat, pemerintah juga sedang mengalkulasi dampak dari rencana kenaikan harga BBM terhadap kegiatan industri.
Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi daya beli atau permintaan konsumen, dan juga laju inflasi yang akan berimbas pada jalannya roda usaha.
Sebelumnya Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (PDIP Jabar) Ono Surono meminta Pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, karena akan membebani masyarakat.
"Naiknya harga BBM akan sangat dikhawatirkan menimbulkan inflasi tak terkendali yang pada akhirnya membebani rakyat. Harga kebutuhan pokok melambung lantaran biaya produksi yang mengalami kenaikan," kata Ono dalam keterangan persya, Sabtu.
Keinginan itu disampaikan sebagai rekomendasi Rapat Kerja Wilayah PDI Perjuangan Jabar yang meliputi wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.
Ono mengatakan, dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa APBN 2022 Semester I masih surplus, sehingga masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp502 triliun.
Apalagi, kata dia, harga minyak dunia yang sedang turun di bawah 100 dolar AS per barel, padahal asumsi ICP dalam APBN pada angka 100 dolar AS per barel.
"Maka yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah memperketat penyaluran BBM subsidi kepada rakyat yang berhak, dan memastikan penyaluran BBM subsidi untuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi dan distribusi skala rakyat rakyat dan berkaitan dengan pangan serta bahan-bahan pokok lainnya, seperti kegiatan pada sektor pertanian, perikanan dan UMKM," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Stafsus BUMN imbau publik jangan "panic buying" terkait BBM subsidi
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022