ANTARAJAWABARAT.com,12/10 - Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti optimistis program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa dilaksanakan pada 1 Januari 2014 karena hingga saat ini Kemenkes masih menggodok dan melakukan upaya persiapannya.
"Kami optimistis bahwa BPJS sudah bisa beroperasional 1 Januari 2014 dan saat bersamaan sebanyak 70 persen masyarakat di Indonesia sudah bisa memiliki jaminan kesehatan," kata Ali Gufron Mukti usai menghadiri Peringatan Hari Penglihatan Sedunia di Rumah Sakit Mata Cicendo Mata Bandung, Jumat.
Ali Gufron menuturkan, saat ini hanya sekitar 63 persen atau sekitar 142 juta penduduk Indonesia yang telah memiliki jaminan kesehatan.
"Angka ini masih jauh dari upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada para pekerja," kata dia.
Dikatakannya, walaupun iurannya dibebankan kepada pekerjanya itu tapi hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mensejahterakan sektor kesehatan masyarakatnya.
"Kemudian adapun teknis pemotongan gaji sebesar lima persen dari program BPJS ini tak sepenuhnya dibebankan pada karyawan," ujar Wamenkes.
Nantinya, lanjut dia, setiap perusahaan akan menanggung beban sebesar tiga persen dan yang bekerja atau pekerjanya akan membayar dua persen untuk program BPJS.
Pihaknya berharap pemotongan sebesar lima persen kelompok pekerja sebagaiman diatur di UU 3 Tahun 1992 dapat disetujui karena hal tersebut dipangkasnya upah pekerja sendiri.
"Dan kami menilia ini memiliki keuntungan tersendiri. Nantinya, pekerja jadi ikut mengontrol dan mengendalikan pemberi layanan jaminan sosial. Jadi tidak ada lagi pemberi layanan yang menyatakan bahwa itu gratis," katanya. ***3***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Kami optimistis bahwa BPJS sudah bisa beroperasional 1 Januari 2014 dan saat bersamaan sebanyak 70 persen masyarakat di Indonesia sudah bisa memiliki jaminan kesehatan," kata Ali Gufron Mukti usai menghadiri Peringatan Hari Penglihatan Sedunia di Rumah Sakit Mata Cicendo Mata Bandung, Jumat.
Ali Gufron menuturkan, saat ini hanya sekitar 63 persen atau sekitar 142 juta penduduk Indonesia yang telah memiliki jaminan kesehatan.
"Angka ini masih jauh dari upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada para pekerja," kata dia.
Dikatakannya, walaupun iurannya dibebankan kepada pekerjanya itu tapi hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mensejahterakan sektor kesehatan masyarakatnya.
"Kemudian adapun teknis pemotongan gaji sebesar lima persen dari program BPJS ini tak sepenuhnya dibebankan pada karyawan," ujar Wamenkes.
Nantinya, lanjut dia, setiap perusahaan akan menanggung beban sebesar tiga persen dan yang bekerja atau pekerjanya akan membayar dua persen untuk program BPJS.
Pihaknya berharap pemotongan sebesar lima persen kelompok pekerja sebagaiman diatur di UU 3 Tahun 1992 dapat disetujui karena hal tersebut dipangkasnya upah pekerja sendiri.
"Dan kami menilia ini memiliki keuntungan tersendiri. Nantinya, pekerja jadi ikut mengontrol dan mengendalikan pemberi layanan jaminan sosial. Jadi tidak ada lagi pemberi layanan yang menyatakan bahwa itu gratis," katanya. ***3***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012