Asosiasi dorong pemerintah sederhanakan izin usaha tambak udang

Ketua Shrimp Club Indonesia (SCI) Jawa Barat (Jabar) dan Banten Joko Sasongko meminta pemerintah untuk segera menyederhanakan perizinan untuk usaha tambak udang.

"Soal perizinan tambak, tahun 2022 aparat penegak hukum ada 23 syarat perizinan. Nah dan kami dari asosiasi petambak udang ingin mendorong pemerintah untuk segera menyederhanakan perizinan," kata Joko Sasongko di sela-sela acara Musda Shrimp Club Jabar-Banten, di Kota Bandung, Senin.

Baca juga: Dinas Perikanan Karawang buka lahan tambak untuk budidaya ikan nila dan udang

Joko mengatakan pada tahun 2020 pihaknya pernah berkonsultasi langsung Kantor Staf Presiden (KSP) tentang usulan penyederhanaan izin usaha tambak udang.

 

"Tahun 2022 kami berkonsultasi ke KSP apakah mungkin pemerintah itu mengeluarkan izin khusus untuk usaha tambak udang. Karena tambak udang ini merupakan usaha yang sangat ada terobosan, yang tidak bisa dilakukan pemerintah," kata dia.

Terobosan itu, kata dia, ialah terkait dengan pembangunan di wilayah pesisir atau lokasi untuk usaha tambak udang dan hal tersebut membutuh investasi.
Baca juga: Tambak udang di Cianjur terancam tidak dapat beroperasi

---

"Kan agak sulit, pembangunan tambak itu di pesisir, tidak di perkotaan. Fasilitasnya jauh dari sempurna. Adanya investasi di daerah pesisir itu bisa meningkatkan ekonomi setempat," kata dia.

Jika hal tersebut bisa direalisasikan, lanjut Joko, maka bisa mengatasi masalah kemiskinan di daerah pesisir.

Baca juga: Pembudidaya ikan nila manfaatkan lahan bekas tambak udang

"Di daerah pesisir juga identik dengan sumber pekerja. Warga di sana untuk bisa dapat penghasilan harus urbanisasi. Nah dengan adanya pembangunan tambak udang di pesisir, ini bisa jadi solusinya," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan dengan dilaksanakannya Musda Shrimp Club Jabar-Banten, maka segala masalah atau isu yang ada di budi daya udang bisa terasi.

"Ada kesulitan tapi harapan kami petambak ini menjadi kompak, menjaga perairan di sekitarnya. Sehingga masalah atau isu yang ada di budi daya udang, bisa teratasi," kata dia.
Baca juga: Tambak udang potensial dikembangkan di Tasikmalaya, sebut Stafsus Wapres

---

Selain soal perizinan, Joko menuturkan masalah lain yang dihadapi oleh petambak udang adalah soal penyakit udang.

"Kesulitan yang paling banyak itu di penyakit ya, penyakit yang biasanya jadi endemi itu White Spot Disease, kemudian Early Mortality Syndrome (EMS). Dan EMS sendiri sampai sekarang belum ada teknik untuk mengatasinya," kata dia.

Baca juga: Menteri Kelautan resmikan pembangunan 13 klaster tambak udang di Karawang

Pihaknya menambahkan produksi udang yang dihasilkan oleh petambak di Jawa Barat dan Banten mencapai 30 ribu ton per tahun dan 90 persennya diekspor sisanya untuk pasar domestik.

"(Jenis udang yang paling banyak dibudidayakan) vaname saja. Vaname paling banyak dibudidayakan, di Jabar dan Banten itu hampir 100 persen. Untuk udang windu sedikit, itu kebanyakan untuk tambak tradisional," kata dia.

Baca juga: Pemkab Cianjur mendapat bantuan dari KKP untuk bangun tambak udang