Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Muhamad Sidkon meminta Pemda Jabar mengabaikan usulan Wali Kota Depok Mohammad Idris, yang meminta daerah sekitar DKI Jakarta, seperti Depok, disatukan menjadi Provinsi Jakarta Raya.
"Ya saya kira wali kota itu kan berwacana, namanya wacana 'anteplah' (abaikan). Jangan diladeni, mau alasannya terkait IKN-lah, mau masalah sosial, atau masalah banjir di DKI Jakarta lah," kata Muhamad Sidkon ketika dimintai tanggapannya tentang usulan pembentukan Provinsi Jakarta Raya, di Bandung, Rabu.
Baca juga: Depok targetkan 1.750 pengusaha baru tahun ini
Usulan yang datang dari Wali Kota Depok tersebut, kata Sidkon, mencerminkan bahwa Mohammad Idris tidak memiliki semangat Provinsi Jawa Barat yang ingin memekarkan kabupaten/kota yang digodok oleh DPRD Jawa Barat seperti Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur.
"Tetapi kita bisa menilai bahwa Pak Wali Kota (Depok) tidak memiliki semangat Jawa Barat untuk memekarkan kabupaten kota yang selama ini sedang kita usung. Termasuk diantaranya bagaimana Kabupaten Bogor dimekarkan, ada Bogor Barat, dan Bogor Timur," kata dia.
Menurut dia, daripada mengusulkan pembentukan Provinsi Jakarta Raya dengan alasan untuk menyelesaikan berbagai masalah di sekitar daerah penyangga ibu kota negara, lebih baik menguatkan peran Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).
"Kemudian keduanya, Megapolitan itu sudah ada BKSP. BKSP-nya saja tinggal dikuatkan kelembagaannya. Sehingga kolaborasi antara Jawa Barat dan DKI itu bisa memenuhi titik harapan yang diinginkan bersama sebagai sebuah lembaga kolaborasi untuk mengatasi berbagai permasalahan," kata dia.
Baca juga: Gubernur Jabar imbau warga di 4 daerah waspada bencana
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Barat menegaskan semangat Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemekaran wilayah bukan berarti ingin melepaskan sebagian wilayahnya.
"Apalagi Jawa Barat sangat serius untuk pemekaran kabupaten/kota tetapi bukan berarti melepaskan. Misalnya Pangandaran ke Cilacap, Jateng, atau Cirebon jadi provinsi sendiri. Tidak demikian. Saya sebagai anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, tetap mendukung pemekaran kabupaten/kota di Jawa Barat," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Ya saya kira wali kota itu kan berwacana, namanya wacana 'anteplah' (abaikan). Jangan diladeni, mau alasannya terkait IKN-lah, mau masalah sosial, atau masalah banjir di DKI Jakarta lah," kata Muhamad Sidkon ketika dimintai tanggapannya tentang usulan pembentukan Provinsi Jakarta Raya, di Bandung, Rabu.
Baca juga: Depok targetkan 1.750 pengusaha baru tahun ini
Usulan yang datang dari Wali Kota Depok tersebut, kata Sidkon, mencerminkan bahwa Mohammad Idris tidak memiliki semangat Provinsi Jawa Barat yang ingin memekarkan kabupaten/kota yang digodok oleh DPRD Jawa Barat seperti Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur.
"Tetapi kita bisa menilai bahwa Pak Wali Kota (Depok) tidak memiliki semangat Jawa Barat untuk memekarkan kabupaten kota yang selama ini sedang kita usung. Termasuk diantaranya bagaimana Kabupaten Bogor dimekarkan, ada Bogor Barat, dan Bogor Timur," kata dia.
Menurut dia, daripada mengusulkan pembentukan Provinsi Jakarta Raya dengan alasan untuk menyelesaikan berbagai masalah di sekitar daerah penyangga ibu kota negara, lebih baik menguatkan peran Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).
"Kemudian keduanya, Megapolitan itu sudah ada BKSP. BKSP-nya saja tinggal dikuatkan kelembagaannya. Sehingga kolaborasi antara Jawa Barat dan DKI itu bisa memenuhi titik harapan yang diinginkan bersama sebagai sebuah lembaga kolaborasi untuk mengatasi berbagai permasalahan," kata dia.
Baca juga: Gubernur Jabar imbau warga di 4 daerah waspada bencana
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Barat menegaskan semangat Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemekaran wilayah bukan berarti ingin melepaskan sebagian wilayahnya.
"Apalagi Jawa Barat sangat serius untuk pemekaran kabupaten/kota tetapi bukan berarti melepaskan. Misalnya Pangandaran ke Cilacap, Jateng, atau Cirebon jadi provinsi sendiri. Tidak demikian. Saya sebagai anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, tetap mendukung pemekaran kabupaten/kota di Jawa Barat," kata dia.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022