Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 14 kecamatan dengan jumlah 18.873 jiwa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terdampak bencana banjir dan tanah longsor.
Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB, 14 kecamatan yang terdampak itu, antara lain Cikajang, Tarogong Kidul, Pasirwangi, Cigedug, Bayongbong, Tarogong kaler, Samarang, Banyuresmi, Cibatu, Karangpawitan, Garut Kota, Cilawu, Banjarwangi dan Singajaya.
"Sebanyak 6.031 kepala keluarga (KK) atau 18.873 jiwa terdampak dan 649 jiwa di antaranya mengungsi," ujar Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin.
Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut melaporkan kerugian material sebanyak 4.035 unit rumah terdampak dengan 11 unit di antaranya rusak berat, 13 kantor pemerintah rusak sedang, 10 kantor pemerintah rusak ringan, dua unit fasilitas pendidikan rusak sedang dan tiga unit fasilitas pendidikan rusak ringan. Selain itu, tercatat sedikitnya 17.077 hektare kolam ikan milik warga terdampak.
Tim Tanggap Darurat BNPB didampingi BPBD Kabupaten Garut telah meninjau salah satu lokasi banjir di Desa Kulon dan Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, dan Kecamatan Ciwalen. Lokasi ini dipilih dikarenakan rumah warga berada di samping aliran Sungai Cimanuk dan diperkirakan lokasi paling parah terdampak banjir dan longsor.
Meski telah surut, banjir menyisakan material lumpur yang menutupi jalan dan rumah warga. Warga secara bergotong royong dibantu BPBD, TNI, Polri, dinas terkait dan relawan membersihkan material lumpur.
Sementara itu, material longsor yang menutupi jalan di Kampung Cigayun dan Desa Sukamulya telah selesai dibersihkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dan empat.
"Petugas hingga saat ini terus melakukan pendataan khususnya untuk rumah warga yang hanyut atau hilang tersapu banjir. Melalui Rapat Koordinasi Darurat bencana banjir dan tanah longsor, direncanakan untuk rumah warga yang berada di bantaran sungai akan di relokasi," ujar Abdul.
Sementara itu, berbagai bantuan telah disalurkan kepada korban terdampak banjir dan longsor, diantaranya bantuan logistik dari BPBD Provinsi Jawa Barat dan Jasa Marga Provinsi Jawa Barat.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan Keputusan Nomor 362/KEP.415-BPBD/2022 tanggal 16 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor setelah lebih dari 100 desa di 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat terendam banjir pada Jumat, (15/7). Status tanggap darurat tersebut terhitung 14 hari sejak 16 Juli hingga 29 Juli 2022 mendatang.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk tetap waspada dan siap siaga menghadapi potensi bahaya banjir susulan. Menghadapi bahaya banjir, pemerintah daerah bersama warga dapat secara rutin dapat membersihkan saluran air, normalisasi sungai, melakukan perbaikan dan penguatan tanggul, serta menghijaukan kembali daerah resapan air di hulu dan sepanjang aliran sungai.
Pembabatan hutan
Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyebutkan telah mendapatkan informasi adanya pembabatan hutan di hulu sungai sehingga menjadi salah satu terjadinya bencana banjir di Kabupaten Garut.
"Menurut informasi yang kami terima, ada pembabatan hutan (di daerah hulu). Hutan produktif harus rasional sehingga pada saat hujan datang tidak berdampak seperti ini," kata Uu Ruzhanul Ulum saat meninjau daerah terdampak banjir di Garut Kota, Kabupaten Garut, Ahad.
Baca juga: Pemkab Garut berikan Rp500 ribu untuk bersihkan rumah terdampak banjir
Ia menuturkan langkah penanganan banjir harus dilakukan melalui edukasi masyarakat di wilayah hulu sungai, terlebih adanya laporan bahwa banjir dampak dari alih fungsi lahan di hulu sungai.
Ia menegaskan sama pentingnya dilakukan penegakan hukum berupa sanksi terhadap para perusak lingkungan baik perorangan maupun korporasi.
Pak Uu sapaan akrab Uu Ruzhanul Ulum mengungkapkan, warga Kampung Dayeuhandap bukan pertama kalinya mengalami musibah banjir. Untuk itu, warga agar mau berpindah lokasi hunian ke daerah yang lebih aman.
"Kami meminta kepada masyarakat, khususnya yang ada di sepanjang sungai ini, daerah yang dianggap berbahaya, mohon kesadarannya agar pindah ke tempat yang lebih aman," kata Uu.
Ia menyampaikan terkait usulan dipindahkan itu sudah ditanyakan langsung kepada masyarakat, hasilnya ada yang menerima, ada juga yang menolak, alasannya karena tanah pribadi.
"Saya sudah bertanya ke masyarakat, ada yang mau, ada yang menolak, karena itu tanah pribadi. Namun diminta pindah bukan berarti tanahnya akan diambil oleh pemerintah, akan tetapi demi keselamatan," katanya.
Baca juga: Pemkab layani administrasi kependudukan warga Garut korban banjir
Uu dalam kunjungannya menyerahkan bantuan untuk penanggulangan bencana banjir dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp198.650.550, kemudian CSR BJB senilai Rp100 juta, selanjutnya bantuan suplai sembako, lauk pauk, air minum, tambahan gizi, kebutuhan anak-anak, selimut, dan alat kebersihan dari BPBD Jabar.
Terkait jembatan penghubung kampung yang terputus akibat banjir, kata Uu, juga akan menjadi prioritas untuk segera diperbaiki agar masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa.
"Sebenarnya pemerintah sudah ada program untuk merevitalisasi sungai ini. Namun dikarenakan adanya jembatan yang hancur, tidak menutup kemungkinan anggaran yang ada akan dialokasikan untuk perbaikan jembatan tersebut," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPB: 14 kecamatan Kabupaten Garut terdampak banjir dan longsor
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB, 14 kecamatan yang terdampak itu, antara lain Cikajang, Tarogong Kidul, Pasirwangi, Cigedug, Bayongbong, Tarogong kaler, Samarang, Banyuresmi, Cibatu, Karangpawitan, Garut Kota, Cilawu, Banjarwangi dan Singajaya.
"Sebanyak 6.031 kepala keluarga (KK) atau 18.873 jiwa terdampak dan 649 jiwa di antaranya mengungsi," ujar Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin.
Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut melaporkan kerugian material sebanyak 4.035 unit rumah terdampak dengan 11 unit di antaranya rusak berat, 13 kantor pemerintah rusak sedang, 10 kantor pemerintah rusak ringan, dua unit fasilitas pendidikan rusak sedang dan tiga unit fasilitas pendidikan rusak ringan. Selain itu, tercatat sedikitnya 17.077 hektare kolam ikan milik warga terdampak.
Tim Tanggap Darurat BNPB didampingi BPBD Kabupaten Garut telah meninjau salah satu lokasi banjir di Desa Kulon dan Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, dan Kecamatan Ciwalen. Lokasi ini dipilih dikarenakan rumah warga berada di samping aliran Sungai Cimanuk dan diperkirakan lokasi paling parah terdampak banjir dan longsor.
Meski telah surut, banjir menyisakan material lumpur yang menutupi jalan dan rumah warga. Warga secara bergotong royong dibantu BPBD, TNI, Polri, dinas terkait dan relawan membersihkan material lumpur.
Sementara itu, material longsor yang menutupi jalan di Kampung Cigayun dan Desa Sukamulya telah selesai dibersihkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dan empat.
"Petugas hingga saat ini terus melakukan pendataan khususnya untuk rumah warga yang hanyut atau hilang tersapu banjir. Melalui Rapat Koordinasi Darurat bencana banjir dan tanah longsor, direncanakan untuk rumah warga yang berada di bantaran sungai akan di relokasi," ujar Abdul.
Sementara itu, berbagai bantuan telah disalurkan kepada korban terdampak banjir dan longsor, diantaranya bantuan logistik dari BPBD Provinsi Jawa Barat dan Jasa Marga Provinsi Jawa Barat.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan Keputusan Nomor 362/KEP.415-BPBD/2022 tanggal 16 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor setelah lebih dari 100 desa di 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat terendam banjir pada Jumat, (15/7). Status tanggap darurat tersebut terhitung 14 hari sejak 16 Juli hingga 29 Juli 2022 mendatang.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk tetap waspada dan siap siaga menghadapi potensi bahaya banjir susulan. Menghadapi bahaya banjir, pemerintah daerah bersama warga dapat secara rutin dapat membersihkan saluran air, normalisasi sungai, melakukan perbaikan dan penguatan tanggul, serta menghijaukan kembali daerah resapan air di hulu dan sepanjang aliran sungai.
Pembabatan hutan
Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyebutkan telah mendapatkan informasi adanya pembabatan hutan di hulu sungai sehingga menjadi salah satu terjadinya bencana banjir di Kabupaten Garut.
"Menurut informasi yang kami terima, ada pembabatan hutan (di daerah hulu). Hutan produktif harus rasional sehingga pada saat hujan datang tidak berdampak seperti ini," kata Uu Ruzhanul Ulum saat meninjau daerah terdampak banjir di Garut Kota, Kabupaten Garut, Ahad.
Baca juga: Pemkab Garut berikan Rp500 ribu untuk bersihkan rumah terdampak banjir
Ia menuturkan langkah penanganan banjir harus dilakukan melalui edukasi masyarakat di wilayah hulu sungai, terlebih adanya laporan bahwa banjir dampak dari alih fungsi lahan di hulu sungai.
Ia menegaskan sama pentingnya dilakukan penegakan hukum berupa sanksi terhadap para perusak lingkungan baik perorangan maupun korporasi.
Pak Uu sapaan akrab Uu Ruzhanul Ulum mengungkapkan, warga Kampung Dayeuhandap bukan pertama kalinya mengalami musibah banjir. Untuk itu, warga agar mau berpindah lokasi hunian ke daerah yang lebih aman.
"Kami meminta kepada masyarakat, khususnya yang ada di sepanjang sungai ini, daerah yang dianggap berbahaya, mohon kesadarannya agar pindah ke tempat yang lebih aman," kata Uu.
Ia menyampaikan terkait usulan dipindahkan itu sudah ditanyakan langsung kepada masyarakat, hasilnya ada yang menerima, ada juga yang menolak, alasannya karena tanah pribadi.
"Saya sudah bertanya ke masyarakat, ada yang mau, ada yang menolak, karena itu tanah pribadi. Namun diminta pindah bukan berarti tanahnya akan diambil oleh pemerintah, akan tetapi demi keselamatan," katanya.
Baca juga: Pemkab layani administrasi kependudukan warga Garut korban banjir
Uu dalam kunjungannya menyerahkan bantuan untuk penanggulangan bencana banjir dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp198.650.550, kemudian CSR BJB senilai Rp100 juta, selanjutnya bantuan suplai sembako, lauk pauk, air minum, tambahan gizi, kebutuhan anak-anak, selimut, dan alat kebersihan dari BPBD Jabar.
Terkait jembatan penghubung kampung yang terputus akibat banjir, kata Uu, juga akan menjadi prioritas untuk segera diperbaiki agar masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa.
"Sebenarnya pemerintah sudah ada program untuk merevitalisasi sungai ini. Namun dikarenakan adanya jembatan yang hancur, tidak menutup kemungkinan anggaran yang ada akan dialokasikan untuk perbaikan jembatan tersebut," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPB: 14 kecamatan Kabupaten Garut terdampak banjir dan longsor
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022