Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final sesuai dengan kesepakatan nasional, sehingga paham khilafah harus dihentikan karena menyalahi kesepakatan.
Hal tersebut diutarakan Wapres menyikapi keberadaan organisasi Khilafatul Muslimin yang mengkampanyekan ideologi khilafah.
"Saya kira sudah jelas respons-nya dia itu menyimpang, karena kita di Indonesia sudah ada kesepakatan nasional, bahwa negara kita Republik. NKRI itu sudah final. Jadi kalau ada yang khilafah itu menyalahi kesepakatan nasional yang sudah menjadi landasan struktural," ujar Wapres usai meresmikan Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (PUSIBA), di Bekasi, Jawa Barat, Rabu.
Wapres mengatakan organisasi Khilafatul Muslimin terpaksa dihentikan kegiatannya, dan para mantan pengikutnya akan direhabilitasi.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan penanganan terhadap organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin yang dinilai mengancam ideologi Negara tetap harus memerhatikan hak asasi manusia.
Mahfud menegaskan bahwa tujuan didirikannya ormas Khilafatul Muslimin, yakni menyebarkan ideologi khilafah, dan dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"Khilafatul Muslimin kita sikat kalau dia mengancam ideologi, tapi kita juga memperhatikan hak asasi manusia karena itu juga menjadi tugas Negara, melindungi hak asasi manusia," kata Mahfud.
Resmikan PUSIBA
Dalam kesempatan itu Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meresmikan Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (PUSIBA), di Bekasi, Jawa Barat, Rabu, yang diinisiasi Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia.
"Saya menyambut baik kehadiran Pusat Bahasa Arab Al-Azhar Cabang Indonesia. Satu-satunya cabang Pusat Bahasa Al-Azhar di luar Mesir, sekaligus disupervisi langsung oleh Al-Azhar," ujar Wapres dalam sambutannya pada acara tersebut, yang disaksikan secara daring di Jakarta, Rabu.
Wapres meyakini pembangunan gedung di atas tanah peninggalan pejuang dan Pahlawan Nasional K.H. Noer Aly, di Bekasi, akan membuat risalah Al-Azhar kian bersinar di Indonesia.
Wapres berpesan kepada para calon pelajar dan mahasiswa Al-Azhar agar memanfaatkan kegiatan belajar di Pusat Bahasa itu dengan sebaik mungkin. Sementara kepada penyelenggara, Wapres berharap agar gedung dapat digunakan sebagai pusat aktivitas sosial, dakwah, dan pendidikan keagamaan Al-Azhar di Indonesia.
"Selain mengasah kemampuan bahasa Arab, saya berpesan agar wawasan keislaman dan keindonesiaan para calon mahasiswa juga mendapat perhatian. Kelak merekalah duta-duta Al-Azhar di Indonesia yang akan menyebarluaskan pemahaman Islam yang moderat sesuai manhaj Al-Azhar," jelas Wapres.
Wapres juga meminta berbagai kerja sama strategis yang terjalin agar terus dikembangkan, karena studi bahasa tidak hanya untuk menyiapkan kemampuan bahasa calon mahasiswa, namun juga menyiapkan masa depan Indonesia. "Akhir kata, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab, saya resmikan. Semoga Allah SWT memberikan inayah-Nya dan meridai segala upaya yang kita lakukan," ujar Wapres.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Hal tersebut diutarakan Wapres menyikapi keberadaan organisasi Khilafatul Muslimin yang mengkampanyekan ideologi khilafah.
"Saya kira sudah jelas respons-nya dia itu menyimpang, karena kita di Indonesia sudah ada kesepakatan nasional, bahwa negara kita Republik. NKRI itu sudah final. Jadi kalau ada yang khilafah itu menyalahi kesepakatan nasional yang sudah menjadi landasan struktural," ujar Wapres usai meresmikan Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (PUSIBA), di Bekasi, Jawa Barat, Rabu.
Wapres mengatakan organisasi Khilafatul Muslimin terpaksa dihentikan kegiatannya, dan para mantan pengikutnya akan direhabilitasi.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan penanganan terhadap organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin yang dinilai mengancam ideologi Negara tetap harus memerhatikan hak asasi manusia.
Mahfud menegaskan bahwa tujuan didirikannya ormas Khilafatul Muslimin, yakni menyebarkan ideologi khilafah, dan dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"Khilafatul Muslimin kita sikat kalau dia mengancam ideologi, tapi kita juga memperhatikan hak asasi manusia karena itu juga menjadi tugas Negara, melindungi hak asasi manusia," kata Mahfud.
Resmikan PUSIBA
Dalam kesempatan itu Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meresmikan Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (PUSIBA), di Bekasi, Jawa Barat, Rabu, yang diinisiasi Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia.
"Saya menyambut baik kehadiran Pusat Bahasa Arab Al-Azhar Cabang Indonesia. Satu-satunya cabang Pusat Bahasa Al-Azhar di luar Mesir, sekaligus disupervisi langsung oleh Al-Azhar," ujar Wapres dalam sambutannya pada acara tersebut, yang disaksikan secara daring di Jakarta, Rabu.
Wapres meyakini pembangunan gedung di atas tanah peninggalan pejuang dan Pahlawan Nasional K.H. Noer Aly, di Bekasi, akan membuat risalah Al-Azhar kian bersinar di Indonesia.
Wapres berpesan kepada para calon pelajar dan mahasiswa Al-Azhar agar memanfaatkan kegiatan belajar di Pusat Bahasa itu dengan sebaik mungkin. Sementara kepada penyelenggara, Wapres berharap agar gedung dapat digunakan sebagai pusat aktivitas sosial, dakwah, dan pendidikan keagamaan Al-Azhar di Indonesia.
"Selain mengasah kemampuan bahasa Arab, saya berpesan agar wawasan keislaman dan keindonesiaan para calon mahasiswa juga mendapat perhatian. Kelak merekalah duta-duta Al-Azhar di Indonesia yang akan menyebarluaskan pemahaman Islam yang moderat sesuai manhaj Al-Azhar," jelas Wapres.
Wapres juga meminta berbagai kerja sama strategis yang terjalin agar terus dikembangkan, karena studi bahasa tidak hanya untuk menyiapkan kemampuan bahasa calon mahasiswa, namun juga menyiapkan masa depan Indonesia. "Akhir kata, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab, saya resmikan. Semoga Allah SWT memberikan inayah-Nya dan meridai segala upaya yang kita lakukan," ujar Wapres.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022