![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jabar.antaranews.com/berita/387917/presiden-joko-wiodo-tentukan-waktu-reshuffle-kabinet-kata-seskab&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2022/06/14/WhatsApp-Image-2022-06-14-at-10.18.46-AM.jpeg&description=Presiden Joko Wiodo tentukan waktu "reshuffle" kabinet, kata Seskab){kind=link}
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan waktu untuk melakukan reshuffle (perombakan) kabinet ditentukan sepenuhnya oleh Presiden Joko Widodo.
"Yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah Presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden," ujar Pramono Anung di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa.
Baca juga: Bima Arya sebut dia tidak direkomendasi masuk perombakan kabinet Jokowi
Sebagaimana kabar yang berkembang, sejumlah elite politik memperkirakan Presiden Jokowi bakal melakukan perombakan kabinet pada Rabu (15/6) pekan ini.
"Yang jelas Presiden kan sudah delapan tahun di pemerintahan ini, dan beliau tahu banget apa kebutuhan dari kabinet ini, sehingga beliau sangat tahu lah," imbuh Pramono.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun telah menyatakan partai-nya siap bekerja dengan siapa pun yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi bila terjadi "reshuffle" kabinet.
Partai yang disebut-sebut berpeluang kuat masuk kabinet adalah Partai Amanat Nasional, karena partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu, pada Agustus 2021 silam diajak dalam pertemuan partai koalisi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.
Kala itu PAN bahkan diperkenalkan dalam pertemuan sebagai sahabat baru koalisi.
"Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya Presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa. Itu Presiden yang tahu karena pemerintahan ini kan masih dua tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan," beber Pramono.
Baca juga: Saat ini tak ada rencana Presiden untuk reshuffle kabinet, sebut Mensesneg
Sementara itu Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto, menyebut namanya tidak masuk rekomendasi dari partai politik itu mengenai isu perombakan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Setahu saya, nama saya tidak direkomendasikan. Tidak ada dalam rekomendasi partai, mungkin karena saya masih punya tanggung jawab di Bogor," kata dia, saat ditanya soal wacana perombakan Kabinet Indonesia Maju di sela kunjungan meninjau proyek rel ganda di Batu Tulis, Selasa.
Ia menuturkan hingga saat ini PAN belum menerima berita atau informasi secara resmi langsung dari Istana atau Presiden Joko Widodo.
Wacana perombakan kabinet Indonesia Maju yang digadang-gadang pada Maret ini hanya bersumber dari beberapa sumber internal partai. Wali kota Bogor itu akan fokus pada pekerjaannya hingga 2023 sesuai ketentuan Pemilu yang berlaku. "Semua kami percayakan kepada ketum, Bang Zul (Zulkifli Hasan) untuk komunikasi dengan presiden," ujar dia.
Baca juga: Presiden Jokowi akui belum pikirkan perombakan kabinet
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah Presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden," ujar Pramono Anung di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa.
Baca juga: Bima Arya sebut dia tidak direkomendasi masuk perombakan kabinet Jokowi
Sebagaimana kabar yang berkembang, sejumlah elite politik memperkirakan Presiden Jokowi bakal melakukan perombakan kabinet pada Rabu (15/6) pekan ini.
"Yang jelas Presiden kan sudah delapan tahun di pemerintahan ini, dan beliau tahu banget apa kebutuhan dari kabinet ini, sehingga beliau sangat tahu lah," imbuh Pramono.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun telah menyatakan partai-nya siap bekerja dengan siapa pun yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi bila terjadi "reshuffle" kabinet.
Partai yang disebut-sebut berpeluang kuat masuk kabinet adalah Partai Amanat Nasional, karena partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu, pada Agustus 2021 silam diajak dalam pertemuan partai koalisi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.
Kala itu PAN bahkan diperkenalkan dalam pertemuan sebagai sahabat baru koalisi.
"Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya Presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa. Itu Presiden yang tahu karena pemerintahan ini kan masih dua tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan," beber Pramono.
Baca juga: Saat ini tak ada rencana Presiden untuk reshuffle kabinet, sebut Mensesneg
Sementara itu Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto, menyebut namanya tidak masuk rekomendasi dari partai politik itu mengenai isu perombakan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Setahu saya, nama saya tidak direkomendasikan. Tidak ada dalam rekomendasi partai, mungkin karena saya masih punya tanggung jawab di Bogor," kata dia, saat ditanya soal wacana perombakan Kabinet Indonesia Maju di sela kunjungan meninjau proyek rel ganda di Batu Tulis, Selasa.
Ia menuturkan hingga saat ini PAN belum menerima berita atau informasi secara resmi langsung dari Istana atau Presiden Joko Widodo.
Wacana perombakan kabinet Indonesia Maju yang digadang-gadang pada Maret ini hanya bersumber dari beberapa sumber internal partai. Wali kota Bogor itu akan fokus pada pekerjaannya hingga 2023 sesuai ketentuan Pemilu yang berlaku. "Semua kami percayakan kepada ketum, Bang Zul (Zulkifli Hasan) untuk komunikasi dengan presiden," ujar dia.
Baca juga: Presiden Jokowi akui belum pikirkan perombakan kabinet
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022