ANTARAJAWABARAT.com,5/6 - Komisi E DPRD Jawa Barat menilai belum dicairkannya tunjangan profesi guru di beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jabar menunjukkan bahwa adanya masalah antara kebijakan yang ada dengan operasional di lapangan.
"Jadi Pemprov Jabar sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah harus turun tangan. Pemprov mestinya jadi jembatan itu. Tidak bisa lepas tangan," kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin di Kota Bandung, Senin.
Menurut dia, Pemprov Jabar juga memiliki wewenang untuk membereskan masalah pencairan tunjangan profesi guru tersebut.
"Dan saya juga menyarankan agar Pemprov melalui Disdik Jabar, harus duduk bersama dengan guru, dewan, dan disdik di daerah, untuk mengurai hal ini," ujar politisi dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar ini.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Barat Budi Hermansyah mengatakan bahwa Pemprov Jabar punya wewenang kuat menuntaskan masalah tunjangan profesi guru tersebut.
"Kalau menurut saya, bisa gubernur bersikap, tidak akan memberi bantuan keuangan kepada pemkab dan pemkot yang tidak mau atau menunda-nunda pemberian kesejahteraan guru. Atau Disdik Jabarnya mengirim surat tentang intruksi untuk segera mencairkan tunjangan itu. Surat itu harus ditandatangani Gubernur," kata dia.
Menyikapi hal tersebut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menuturkan kebijakan pengelolaan guru itu bukanlah wewenang Pemprov Jabar, termasuk tentang tunjangan profesi guru.
Menurut Gubernur, kewenangan tersebut berada di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota yang ada.
"Dan kalau ada aspirasi guru ingin kewenangan soal guru ditarik ke provinsi, itu bukan kewenangan kami. Paling, kita akan menyampaikan aspirasi itu ke pusat. Ya keputusannya tergantung pemerintah pusat," kata Heryawan.
Sebelumnya, sambil membawa monyet, Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Jawa Barat, berunjuk rasa di depan pintu masuk Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin, menangih pembayaran tunjangan profesi guru triwulan pertama tahun ini.
Uniknya saat melakukan aksi unjuk rasa tersebut, para guru membawa seekor monyet yang biasa melakukan aktrasi doger monyet.
"Doger monyet ini merupakan simbol dari guru karena terus diperkerjakan dan dikerjai terus," kata Sekjen FGII Jawa Barat Iwan Hermawan dalam orasinya.***1***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Jadi Pemprov Jabar sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah harus turun tangan. Pemprov mestinya jadi jembatan itu. Tidak bisa lepas tangan," kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin di Kota Bandung, Senin.
Menurut dia, Pemprov Jabar juga memiliki wewenang untuk membereskan masalah pencairan tunjangan profesi guru tersebut.
"Dan saya juga menyarankan agar Pemprov melalui Disdik Jabar, harus duduk bersama dengan guru, dewan, dan disdik di daerah, untuk mengurai hal ini," ujar politisi dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar ini.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Barat Budi Hermansyah mengatakan bahwa Pemprov Jabar punya wewenang kuat menuntaskan masalah tunjangan profesi guru tersebut.
"Kalau menurut saya, bisa gubernur bersikap, tidak akan memberi bantuan keuangan kepada pemkab dan pemkot yang tidak mau atau menunda-nunda pemberian kesejahteraan guru. Atau Disdik Jabarnya mengirim surat tentang intruksi untuk segera mencairkan tunjangan itu. Surat itu harus ditandatangani Gubernur," kata dia.
Menyikapi hal tersebut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menuturkan kebijakan pengelolaan guru itu bukanlah wewenang Pemprov Jabar, termasuk tentang tunjangan profesi guru.
Menurut Gubernur, kewenangan tersebut berada di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota yang ada.
"Dan kalau ada aspirasi guru ingin kewenangan soal guru ditarik ke provinsi, itu bukan kewenangan kami. Paling, kita akan menyampaikan aspirasi itu ke pusat. Ya keputusannya tergantung pemerintah pusat," kata Heryawan.
Sebelumnya, sambil membawa monyet, Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Jawa Barat, berunjuk rasa di depan pintu masuk Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin, menangih pembayaran tunjangan profesi guru triwulan pertama tahun ini.
Uniknya saat melakukan aksi unjuk rasa tersebut, para guru membawa seekor monyet yang biasa melakukan aktrasi doger monyet.
"Doger monyet ini merupakan simbol dari guru karena terus diperkerjakan dan dikerjai terus," kata Sekjen FGII Jawa Barat Iwan Hermawan dalam orasinya.***1***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012