Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menduga ada kebocoran pendapatan parkir hingga miliaran rupiah setiap tahun di sejumlah pasar di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
“Sekarang sebagai Anggota DPR RI saya turun ke Dapil untuk hal yang sederhana, tapi kalau dikumpulkan bisa besar, yakni dari sektor parkir,” kata Dedi, di Purwakarta, Sabtu.
Untuk membuktikan kebocoran pendapatan itu, Dedi Mulyadi turun langsung menjadi tukang parkir di Pasar Rebo Purwakarta sejak usai sahur hingga siang hari.
Sebelumnya Dedi memberikan sejumlah uang kepada juru parkir liar sebagai honor pengganti yang biasa didapat dalam satu hari.
Selanjutnya uang parkir yang didapat oleh Dedi akan langsung dihitung oleh Bapenda dan Dishub Purwakarta.
Sempat terjadi perdebatan antara Dedi dan juru parkir liar. Pria tersebut awalnya ingin tetap menjadi juru parkir karena harus menyetor uang kepada bosnya.
“Ini kan sudah saya kasih tadi Rp200 ribu untuk honor pengganti. Kalau tetap tidak mau maka bisa dilaporkan ke polisi dan kejaksaan perihal pungutan liar,” katanya kepada juru parkir tersebut.
Menurut dia, dari penghitungan awal pendapatan daerah dari parkir yang bisa didapat di Pasar Rebo mencapai Rp1,5 miliar per tahun. Namun faktanya yang masuk hanya Rp150 juta per tahun.
Hal tersebut dibuktikan Dedi saat menjadi juru parkir di salah satu titik Pasar Rebo. Belum genap satu jam ia sudah mendapat Rp100 ribu lebih.
Ia menyampaikan, seharusnya pemerintah bisa mendapat pemasukan lebih dari sektor parkir. Sebab uang yang didapat nantinya akan berguna untuk masyarakat mulai dari pembangunan/revitalisasi pasar, trotoar, rumah rakyat miskin hingga bantuan lain.
“Sebenarnya kalau pengelolaan benar itu misal dalam satu hari satu titik bisa dapat Rp300-400 ribu nanti petugas parkir resmi bisa dapat Rp100-150 ribu. Uang itu tidak ke preman atau oknum, tapi dinikmati petugas dan masyarakat,” katanya.
Ia menduga dalam satu hari ada uang Rp5-6 juta yang dinikmati oleh preman dan oknum. Sehingga hal tersebut harus segera diselesaikan agar pendapatan bisa bertambah untuk merealisasikan program yang bermanfaat untuk masyarakat.
Dari hitungan kasar di Pasar Leuwipanjang dan Pasar Rebo Purwakarta misalnya, seharusnya pemerintah bisa mendapat pendapatan dari parkir Rp4 miliar per tahun.
Untuk itu Dedi meminta pemerintah segera melakukan penataan dan penertiban di setiap titik parkir potensial. Selain itu petugas pun harus disiapkan dan dibekali dengan identitas resmi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
“Sekarang sebagai Anggota DPR RI saya turun ke Dapil untuk hal yang sederhana, tapi kalau dikumpulkan bisa besar, yakni dari sektor parkir,” kata Dedi, di Purwakarta, Sabtu.
Untuk membuktikan kebocoran pendapatan itu, Dedi Mulyadi turun langsung menjadi tukang parkir di Pasar Rebo Purwakarta sejak usai sahur hingga siang hari.
Sebelumnya Dedi memberikan sejumlah uang kepada juru parkir liar sebagai honor pengganti yang biasa didapat dalam satu hari.
Selanjutnya uang parkir yang didapat oleh Dedi akan langsung dihitung oleh Bapenda dan Dishub Purwakarta.
Sempat terjadi perdebatan antara Dedi dan juru parkir liar. Pria tersebut awalnya ingin tetap menjadi juru parkir karena harus menyetor uang kepada bosnya.
“Ini kan sudah saya kasih tadi Rp200 ribu untuk honor pengganti. Kalau tetap tidak mau maka bisa dilaporkan ke polisi dan kejaksaan perihal pungutan liar,” katanya kepada juru parkir tersebut.
Menurut dia, dari penghitungan awal pendapatan daerah dari parkir yang bisa didapat di Pasar Rebo mencapai Rp1,5 miliar per tahun. Namun faktanya yang masuk hanya Rp150 juta per tahun.
Hal tersebut dibuktikan Dedi saat menjadi juru parkir di salah satu titik Pasar Rebo. Belum genap satu jam ia sudah mendapat Rp100 ribu lebih.
Ia menyampaikan, seharusnya pemerintah bisa mendapat pemasukan lebih dari sektor parkir. Sebab uang yang didapat nantinya akan berguna untuk masyarakat mulai dari pembangunan/revitalisasi pasar, trotoar, rumah rakyat miskin hingga bantuan lain.
“Sebenarnya kalau pengelolaan benar itu misal dalam satu hari satu titik bisa dapat Rp300-400 ribu nanti petugas parkir resmi bisa dapat Rp100-150 ribu. Uang itu tidak ke preman atau oknum, tapi dinikmati petugas dan masyarakat,” katanya.
Ia menduga dalam satu hari ada uang Rp5-6 juta yang dinikmati oleh preman dan oknum. Sehingga hal tersebut harus segera diselesaikan agar pendapatan bisa bertambah untuk merealisasikan program yang bermanfaat untuk masyarakat.
Dari hitungan kasar di Pasar Leuwipanjang dan Pasar Rebo Purwakarta misalnya, seharusnya pemerintah bisa mendapat pendapatan dari parkir Rp4 miliar per tahun.
Untuk itu Dedi meminta pemerintah segera melakukan penataan dan penertiban di setiap titik parkir potensial. Selain itu petugas pun harus disiapkan dan dibekali dengan identitas resmi.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022