ANTARAJAWABARAT.com,9/4 - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menilai, salah satu program unggulan Pemprov Jabar yakni pengadaan ribuan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk tahun 2011 dan 2012 rawan penyelewengan.
"Salah satu bukti rawan penyelewengan pada program RKB ialah dari evaluasi pelaksanaan RKB di tahun 2011 yang hingga kini belum ada laporan detilnya," kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat, Didin Supriadin, di Bandung, Minggu.
Didin mengatakan, pada dasarnya program RKB itu bagus jika dijalankan dengan benar tapi program tersebut pada kenyataan tidak berjalan sesuai rencana awal dan realisasinya pun tidak dipaparkan dengan detil oleh Dinas Pendidikan Jabar.
"Kan rencananya, 5.000 RKB itu terbagi untuk sekolah negeri dan swasta tetapi di akhir anggaran, tiba-tiba diubah yaitu seluruhnya untuk sekolah swasta," kata dia.
Alasannya, kata Didin, Disdik Jawa Barat merasa kebingungan soal penyaluran dana tersebut yang mesti melalui tender.
"Bahkan dulu saya pernah mengingatkan itu dan ternyata terbukti di akhir masa anggaran. Hasilnya banyak sekolah negeri yang harus gigit jari, ibaratnya seperti itu," katanya.
Dikatakannya, Disdik Jawa Barat kemudian memutuskan dana RKB yang hampir menembus angka setengah triliun rupiah tersebut, diberikan seluruhnya untuk sekolah swasta dalam bentuk hibah.
"Pengelola sekolah-sekolah negeri yang sudah mendaftar sejak awal tahun banyak yang kecewa. Mereka urung menambah jumlah siswa karena tidak ada ruang baru," ujar Didin.
Penentuan sekolah-sekolah swasta yang menerima dana RKB tersebut, sambungnya, juga tidak jelas dan Disdik Jabar belum pernah mengungkapkan sekolah swasta yang menerimanya, kategori serta klasifikasinya.
"Atau jangan-jangan asal comot dan asal menyetujui, sepanjang ada yang mengajukan, tanpa ada 'cross check' dan pengawasan pasca pencairan," ujarnya.
Ia menuturkan, seharusnya Disdik Jawa Barat bisa terbuka sejak awal dan mengumumkan di media massa ketika akan memberi dana hibah itu.
"Kemudian umumkan juga di koran, sekolah mana saja yang menerima, biar masyarakat pun bisa turut mengawasi," ujar Didin.
Pihaknya menambahkan, ada beberapa laporan yang diterima Komisi E DPRD Jabar tentang adanya pemotongan dana-dana RKB itu oleh oknum-oknum di daerah.
"Makanya atas laporan itu, kami akan segera meminta penjelasan dari Disdik Jabar termasuk ke disdik-disdik di daerah dan sekolah, yang diduga terjadi pemotongan tersebut," ucapnya.
Pemotongan tersebut, kata dia, terjadi karena proses seleksi dan pengumuman penerima RKB kepada publik tidak transparan.***1***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Salah satu bukti rawan penyelewengan pada program RKB ialah dari evaluasi pelaksanaan RKB di tahun 2011 yang hingga kini belum ada laporan detilnya," kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat, Didin Supriadin, di Bandung, Minggu.
Didin mengatakan, pada dasarnya program RKB itu bagus jika dijalankan dengan benar tapi program tersebut pada kenyataan tidak berjalan sesuai rencana awal dan realisasinya pun tidak dipaparkan dengan detil oleh Dinas Pendidikan Jabar.
"Kan rencananya, 5.000 RKB itu terbagi untuk sekolah negeri dan swasta tetapi di akhir anggaran, tiba-tiba diubah yaitu seluruhnya untuk sekolah swasta," kata dia.
Alasannya, kata Didin, Disdik Jawa Barat merasa kebingungan soal penyaluran dana tersebut yang mesti melalui tender.
"Bahkan dulu saya pernah mengingatkan itu dan ternyata terbukti di akhir masa anggaran. Hasilnya banyak sekolah negeri yang harus gigit jari, ibaratnya seperti itu," katanya.
Dikatakannya, Disdik Jawa Barat kemudian memutuskan dana RKB yang hampir menembus angka setengah triliun rupiah tersebut, diberikan seluruhnya untuk sekolah swasta dalam bentuk hibah.
"Pengelola sekolah-sekolah negeri yang sudah mendaftar sejak awal tahun banyak yang kecewa. Mereka urung menambah jumlah siswa karena tidak ada ruang baru," ujar Didin.
Penentuan sekolah-sekolah swasta yang menerima dana RKB tersebut, sambungnya, juga tidak jelas dan Disdik Jabar belum pernah mengungkapkan sekolah swasta yang menerimanya, kategori serta klasifikasinya.
"Atau jangan-jangan asal comot dan asal menyetujui, sepanjang ada yang mengajukan, tanpa ada 'cross check' dan pengawasan pasca pencairan," ujarnya.
Ia menuturkan, seharusnya Disdik Jawa Barat bisa terbuka sejak awal dan mengumumkan di media massa ketika akan memberi dana hibah itu.
"Kemudian umumkan juga di koran, sekolah mana saja yang menerima, biar masyarakat pun bisa turut mengawasi," ujar Didin.
Pihaknya menambahkan, ada beberapa laporan yang diterima Komisi E DPRD Jabar tentang adanya pemotongan dana-dana RKB itu oleh oknum-oknum di daerah.
"Makanya atas laporan itu, kami akan segera meminta penjelasan dari Disdik Jabar termasuk ke disdik-disdik di daerah dan sekolah, yang diduga terjadi pemotongan tersebut," ucapnya.
Pemotongan tersebut, kata dia, terjadi karena proses seleksi dan pengumuman penerima RKB kepada publik tidak transparan.***1***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012