Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) mendorong tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Saepudin Muhtar alias Gus Udin menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mewakili Jawa Barat.
"Ketua NU dan Ibu Bupati sudah merestui Gus Udin menjadi anggota DPD RI. Jadi mohon dukungan teman-teman," ungkap Ketua DPC FSP LEM SPSI Sukmayana saat mendeklarasikan dukungan usai Muscab VI DPC FSP LEM SPSI di Megamendung, Bogor, Sabtu.
Dukungan tersebut tiba-tiba disampaikan Sukmayana saat Gus Udin yang merupakan Anggota Tim Percepatan Pembangunan Strategis (TPPS) Kabupaten Bogor menjadi narasumber dalam Muscab VI DPC FSP LEM SPSI membahas iklim investasi di Bogor.
Momen pernyataan dukungan itu seketika disambut riuh tepuk tangan para peserta yang hadir. Gus Udin berterima kasih atas dukungan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Gus Udin menegaskan bahwa iklim investasi di Kabupaten Bogor harus terjaga dengan baik setelah dihantam gelombang pendemi yang cukup mengguncang berbagai sektor, termasuk industri.
Gus Udin menyebutkan geliat industri di Kabupaten Bogor mulai bangkit. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) mulai membaik dari yang sempat di angka minus 1,77 persen menjadi 3,55 persen pada 2021.
Tak hanya itu, katanya, angka pengangguran yang sempat meningkat akibat pandemi dari sekitar 9,06 persen menjadi 14,29 persen, kini mulai membaik. Pada 2021 menuju 2022, angka pengangguran kembali turun dan sudah di angka 12,22 persen.
"Angka pengurangan pengangguran di Kabupaten Bogor ini tertinggi di Jabar. Trennya mulai positif. Jadi alur produksi yang tadinya sempat terputus gara-gara COVID-19, tapi pas pemulihan ekonomi ternyata berkembang," kata Gus Udin yang juga merupakan dosen di Universitas Djuanda itu.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Saepudin Muhtar alias Gus Udin saat hadir dalam Muscab VI DPC FSP LEM SPSI di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Menurutnya, untuk menjaga tren positif ini agar lebih baik, Pemkab Bogor diminta melakukan sinergi dengan dunia usaha dan elemen buruh sehingga iklim investasi terjamin. Hal ini penting dilakukan karena iklim investasi berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja.
"Karena bagaimanapun, tingginya angka PHK membahayakan masyarakat. Di sisi lain, dunia usaha harus memperhatikan juga hak-hak buruh. Ini simbiosis mutualisme yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Pemerintah, dunia usaha, dan buruh harus sejalan," tuturnya.
Gus Udin mengatakan Pemkab Bogor terus berkomitmen membangun wilayah demi pemerataan. Pembangunan tak hanya dipusatkan di tengah kota, akan tetapi hingga ke pelosok-pelosok.
"Jadi semua merata, tidak hanya di pusat kota, atau wilayah timur dan selatan. Semua dibangun, barat dan utara harus difokuskan. Karena kalau ekonomi meningkat, maka masyarakat diharapkan bisa sejahtera. Ini keinginan Pemkab Bogor," ujar Gus Udin.
