ANTARAJAWABARAT.com,17/2 - Dana insentif bagi guru honorer di enam kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000 per tahun dari Pemerintah Provinsi Jabar di tahun 2011 tidak bisa dicairkan.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat Edi Parmadi, di Bandung, Kamis, mengatakan, pencairan uang insentif bagi guru honorer itu terkendala mekanisme administrasi anggaran di pemkab/pemkot setempat.
Keenam daerah yang tidak bisa menerima uang insentif bagi guru honorer, kata Edi, ialah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu.
"Jadi hangusnya dana insentif terkendala administrasi pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Akibatnya, proses pencairan anggaran yang seharusnya diproses pada tahun 2011 tidak bisa diproses lagi pada tahun 2012," kata Edi, usai Silaturahim Pengurus PGRI Jabar dan Pengurus PGRI Kota/Kabupaten se-Jabar dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Negara Pakuan Jalan Otto Iskandardinata Kota Bandung.
Dikatakan Edi, seharusnya proses pencairan anggaran untuk kesejahteraan guru tersebut diproses di tahun 2011, hal ini artinya dana insentif bagi guru honorer tersebut tidak bisa diproses lagi di tahun 2012.
"Begini, sebetulnya anggaran dari Pak Gubernur sih sudah turun ke kabupaten/kota masing-masing. Karena dananya berasal dari bantuan keuangan jadi proses pencairannya memang agak ribet harus melalui SK bupati/wali kota dan persetujuan DPRD kabupaten/kota," katanya.
Dijelaskan Edi, pemerintah setempat terkesan menyepelekan anggaran insentif bagi guru padahal anggaran insentif tidak bisa diakumulasikan pada tahun berikutnya karena aturan tidak memungkinkan demikian.
Sehingga, kata dia, anggaran yang tidak terserap dikembalikan ke kas daerah masing-masing.
Dikatakannya, untuk proses penyaluran dana tidak bisa lagi terlaksana tahun ini karena dana insentif termasuk dalam anggaran 2011 yang mestinya cair pada tahun itu juga.
"Sehingga anggaran insentif Pemprov Jabar itu sudah tersalur ke masing-masing kabupaten/kota. Tetapi kita enggak bisa maksa pemkot pemkab karena diluar sistem. Secara pribadi saya menangis melihat kondisi ini karena uang itu sangat berarti bagi guru. Apalagi itu sudah menjadi hak guru," katanya.
Pihaknya menuturkan, PGRI Jabar yang mengelola insentif untuk 1.500 guru pendidikan luar biasa (PLB), karena ada itikad anggaran tersebut sudah dicairkan secara cepat, tepat, dan tuntas.
"Ada itikad baik. Artinya kalau diurus, pencairannya akan cepat. Buktinya banyak daerah sudah bisa mencairkan," katanya.
Ia berharap permasalahan tersebut jangan sampai terulang kembali karena sudah menjadi hak para guru serta jelas peruntukannya.
Oleh karena itu, kata Edi, Gubernur Jawa Barat bisa menganggarkan lagi pada tahun ini, tetapi khusus untuk guru honorer.
"Saya mendapat konfirmasi kalau gubernur memang akan kembali menganggarkan insentif untuk 300.000 guru honorer dan swasta. Saya sih berharap bisa dua kali lipat dari anggaran sebelumnya. Saya hitung anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp60 miliar," kata Edi.
Sebelumnya, Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung, Senin, berunjuk rasa, di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung.
Para guru honorer tersebut menagih janji Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang akan lebih memperhatikan nasib guru, terutama guru honorer dan akan memberikan dana insentif bagi para guru honorer.***3***
(U.KR-ASJ/B/Y003/Y003) 16-02-2012 19:17:31
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat Edi Parmadi, di Bandung, Kamis, mengatakan, pencairan uang insentif bagi guru honorer itu terkendala mekanisme administrasi anggaran di pemkab/pemkot setempat.
Keenam daerah yang tidak bisa menerima uang insentif bagi guru honorer, kata Edi, ialah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu.
"Jadi hangusnya dana insentif terkendala administrasi pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Akibatnya, proses pencairan anggaran yang seharusnya diproses pada tahun 2011 tidak bisa diproses lagi pada tahun 2012," kata Edi, usai Silaturahim Pengurus PGRI Jabar dan Pengurus PGRI Kota/Kabupaten se-Jabar dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Negara Pakuan Jalan Otto Iskandardinata Kota Bandung.
Dikatakan Edi, seharusnya proses pencairan anggaran untuk kesejahteraan guru tersebut diproses di tahun 2011, hal ini artinya dana insentif bagi guru honorer tersebut tidak bisa diproses lagi di tahun 2012.
"Begini, sebetulnya anggaran dari Pak Gubernur sih sudah turun ke kabupaten/kota masing-masing. Karena dananya berasal dari bantuan keuangan jadi proses pencairannya memang agak ribet harus melalui SK bupati/wali kota dan persetujuan DPRD kabupaten/kota," katanya.
Dijelaskan Edi, pemerintah setempat terkesan menyepelekan anggaran insentif bagi guru padahal anggaran insentif tidak bisa diakumulasikan pada tahun berikutnya karena aturan tidak memungkinkan demikian.
Sehingga, kata dia, anggaran yang tidak terserap dikembalikan ke kas daerah masing-masing.
Dikatakannya, untuk proses penyaluran dana tidak bisa lagi terlaksana tahun ini karena dana insentif termasuk dalam anggaran 2011 yang mestinya cair pada tahun itu juga.
"Sehingga anggaran insentif Pemprov Jabar itu sudah tersalur ke masing-masing kabupaten/kota. Tetapi kita enggak bisa maksa pemkot pemkab karena diluar sistem. Secara pribadi saya menangis melihat kondisi ini karena uang itu sangat berarti bagi guru. Apalagi itu sudah menjadi hak guru," katanya.
Pihaknya menuturkan, PGRI Jabar yang mengelola insentif untuk 1.500 guru pendidikan luar biasa (PLB), karena ada itikad anggaran tersebut sudah dicairkan secara cepat, tepat, dan tuntas.
"Ada itikad baik. Artinya kalau diurus, pencairannya akan cepat. Buktinya banyak daerah sudah bisa mencairkan," katanya.
Ia berharap permasalahan tersebut jangan sampai terulang kembali karena sudah menjadi hak para guru serta jelas peruntukannya.
Oleh karena itu, kata Edi, Gubernur Jawa Barat bisa menganggarkan lagi pada tahun ini, tetapi khusus untuk guru honorer.
"Saya mendapat konfirmasi kalau gubernur memang akan kembali menganggarkan insentif untuk 300.000 guru honorer dan swasta. Saya sih berharap bisa dua kali lipat dari anggaran sebelumnya. Saya hitung anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp60 miliar," kata Edi.
Sebelumnya, Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung, Senin, berunjuk rasa, di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung.
Para guru honorer tersebut menagih janji Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang akan lebih memperhatikan nasib guru, terutama guru honorer dan akan memberikan dana insentif bagi para guru honorer.***3***
(U.KR-ASJ/B/Y003/Y003) 16-02-2012 19:17:31
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012