ANTARAJAWABARAT.com,15/2 - WWF-Indonesia mendukung target pemerintah Indonesia mensinergikan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan target pengurangan emisi karbon 26 persen pada 2020.
"Apresiasi tekad pemerintah terkait terget pengurangan emisi karbon 26 persen pada 2020, paling tidak sudah ada Perpres No.61/2011 yang mengunci lembaga terkait dengan target itu, namun perlu sinergitas program MP3EI karena keduanya dipastikan saling terkait," kata Direktur Iklim dan Energi WWF Indonesia I Nyoman Iswarayoga di sela-sela "2nd Asia Forum on Carbon Update 2012" di Bandung, Rabu.
Dengan Perpres itu, maka lembaga terkait di tingkat pusat sudah memiliki arahan yang jelas dalam pemenuhan target tersebut.
Selanjutnya Bappenas dan Mendagri mempunyai tugas untuk membimbing pemerintahan dan pelaksana di tingkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakannya terkait pengurangan emisi karbon itu.
"Lembaga pusat harus memiliki kemampuan menurunkan langkah aksi nasional ke daerah, sehingga implementasinya tidak melenceng dari target," kata Iswarayoga.
Sebelumnya pemerintah mengevaluasi capaian target pengurangan emisi karbon 26 persen dan meminta koordinasi yang baik antara semua sektor sehingga target dapat dicapai pada 2020.
Semua pihak diminta berkoordinasi dengan baik sehingga tidak merusak semua rencana yang sudah disusun oleh pemerintah.
"Semangat untuk menekan emisi karbon sangat serius dan patut diapresiasi, tinggal bagaimana efektivitas implementasi kebijakan di tingkat pelaksana. Itu perlu pengawasan intensif," katanya.
Terkait kemungkinan adanya kepentingan dalam pelaksanaan program MP3EI yang salah satunya memaksimalkan penggunakan batu bara, menurut dia perlu diikuti dengan analisis dan tetap mempertahankan pelestarian alam dan tata guna lahan.
Salah satunya dengan mengoptimalkan tata guna lahan, kalau memang batubara ditambang dari lahan yang sesuai peruntukannya dan tidak mengandung unsur hayati tinggi tidak ada masalah.
"Sudah jelas ada rencana dua tata ruang kepulauan yakni Kalimantan dan terakhir untuk Sumatera. Sepanjang untuk jelas peruntukannya bisa dimanfaatkan secara maksimal asalkan tidak ada kepentingan lain yang mebuat adanya kebijakan lain-lain," katanya.
Nyoman Iswarayoga menyatakan, forum seperti Asia Forum Carbon Update (AFCU) ini sangat strategis dan oleh pemerintah bisa dijadikan saluran untuk mempertemukan ide-ide baru dalam upaya menekan emisi karbon.
"Hasil pertemuan di forum semacam ini, selanjutnya perlu dibawa ke forum pengambil kebijakan. Perlu ada komitmen di lembaga yang lebih tinggi, termasuk dukungan dan komitmen politik," kata Nyoman Iswarayoga menambahkan.***3***
Syarif A
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Apresiasi tekad pemerintah terkait terget pengurangan emisi karbon 26 persen pada 2020, paling tidak sudah ada Perpres No.61/2011 yang mengunci lembaga terkait dengan target itu, namun perlu sinergitas program MP3EI karena keduanya dipastikan saling terkait," kata Direktur Iklim dan Energi WWF Indonesia I Nyoman Iswarayoga di sela-sela "2nd Asia Forum on Carbon Update 2012" di Bandung, Rabu.
Dengan Perpres itu, maka lembaga terkait di tingkat pusat sudah memiliki arahan yang jelas dalam pemenuhan target tersebut.
Selanjutnya Bappenas dan Mendagri mempunyai tugas untuk membimbing pemerintahan dan pelaksana di tingkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakannya terkait pengurangan emisi karbon itu.
"Lembaga pusat harus memiliki kemampuan menurunkan langkah aksi nasional ke daerah, sehingga implementasinya tidak melenceng dari target," kata Iswarayoga.
Sebelumnya pemerintah mengevaluasi capaian target pengurangan emisi karbon 26 persen dan meminta koordinasi yang baik antara semua sektor sehingga target dapat dicapai pada 2020.
Semua pihak diminta berkoordinasi dengan baik sehingga tidak merusak semua rencana yang sudah disusun oleh pemerintah.
"Semangat untuk menekan emisi karbon sangat serius dan patut diapresiasi, tinggal bagaimana efektivitas implementasi kebijakan di tingkat pelaksana. Itu perlu pengawasan intensif," katanya.
Terkait kemungkinan adanya kepentingan dalam pelaksanaan program MP3EI yang salah satunya memaksimalkan penggunakan batu bara, menurut dia perlu diikuti dengan analisis dan tetap mempertahankan pelestarian alam dan tata guna lahan.
Salah satunya dengan mengoptimalkan tata guna lahan, kalau memang batubara ditambang dari lahan yang sesuai peruntukannya dan tidak mengandung unsur hayati tinggi tidak ada masalah.
"Sudah jelas ada rencana dua tata ruang kepulauan yakni Kalimantan dan terakhir untuk Sumatera. Sepanjang untuk jelas peruntukannya bisa dimanfaatkan secara maksimal asalkan tidak ada kepentingan lain yang mebuat adanya kebijakan lain-lain," katanya.
Nyoman Iswarayoga menyatakan, forum seperti Asia Forum Carbon Update (AFCU) ini sangat strategis dan oleh pemerintah bisa dijadikan saluran untuk mempertemukan ide-ide baru dalam upaya menekan emisi karbon.
"Hasil pertemuan di forum semacam ini, selanjutnya perlu dibawa ke forum pengambil kebijakan. Perlu ada komitmen di lembaga yang lebih tinggi, termasuk dukungan dan komitmen politik," kata Nyoman Iswarayoga menambahkan.***3***
Syarif A
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012