ANTARAJAWABARAT.com,4/2 - Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Emil Salim meminta politisi kooperatif dan tidak memperkeruh suasana dengan membuat isu BBM memanas.
"Lihat secara jernih, rasionalnya harga minyak dunia naik, subsidi akan membengkak, dan kenaikan harga BBM tidak akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Saya minta politisi kooperasif, tidak memperkeruh suasana dengan membuat isu BBM memanas," kata Emil Salim seusai menyampaikan makalahnya pada "The 2nd Congress of the East Asian Association of Environmental and Resource Economic" (EAAERE) di kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Jumat.
Menurut dia, imbas dari kenaikan BBM tidak akan berakibat pada penambahan masyarakat miskin, karena distribusi bebannya cenderunmg lebih banyak pada kelas menengah ke atas.
Ia menyebutkan, distribusi beban masyarakat mampu lebih besar dibandingkan masyarakat miskin.
"Orang menengah ke atas punya mobil, kadang lebih dari satu, CC-nya besar-besar lagi. Praktis kebutuhan BBM-nya lebih besar, sedangkan konsumsi BBM masyarakat miskin justru lebih kecil," katanya.
Emil mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak kepentingan politis yang menggunakan isu itu untuk kepentingan politik. Yang jelas, menurut pendapatnya, dampak yang akan diterima oleh masyarakat miskin kecil dan bisa tercover oleh program peningkatan masyarakat.
"Jangan terjebak, memang apapun pasti ingin gratis tapi dalam hal kenaikan BBM dampak bagi masyarakat kecil itu relatif kecil dan bisa tercover oleh program kesejahteraan masyarakat yang digulirkan," katanya.
Ia mengakui masalah BBM sulit untuk dipisahkan dari persoalan politik, dan hal tersebut, menurut dia, sulit untuk dipisahkan. Apalagi menjelang momen pesta demokrasi, dimana ada kelompok tertentu yang memanfaatkan itu itu.
"Secara globalpun harga minyak mentah sangat dipengaruhi oleh politik, namun harus ada upaya meminimalisasi jangan sampai itu terjadi di dalam negeri," katanya.
Sama halnya yang diungkapkan oleh Ketua Laboratorium Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Arief Anshory Yusuf yang mengatakan kenaikan garga BBM tidak seharusnya digembar-gemborkan kearah kemiskinan.
"Isu kenaikan BBM subsidi tidak sesensitif dulu, saat masih ada minyak tanah," katanya.
Sementara itu Guru Besar Ekonomi Lingkungan dari Gothenborg University, Swedia Prof Thomas Sterner menyebutkan kebijakan terkait BBM memang selalu menjadi persoalan di setiap negara, termasuk di negara maju sekalipun.
"Pemberian subsidi adalah hal wajar di semua negara, termasuk negara maju. Kalau memang akan memberi subsidi untuk transportasi publik, bisa dilakukan dengan cara lain seperti subsidi terhadap kredit kendaraan umum atau insentif tambahan bagi gaji sopir," kata Sterner menyampaikan masukan alternatifnya. ***2***
Syarif A
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Lihat secara jernih, rasionalnya harga minyak dunia naik, subsidi akan membengkak, dan kenaikan harga BBM tidak akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Saya minta politisi kooperasif, tidak memperkeruh suasana dengan membuat isu BBM memanas," kata Emil Salim seusai menyampaikan makalahnya pada "The 2nd Congress of the East Asian Association of Environmental and Resource Economic" (EAAERE) di kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Jumat.
Menurut dia, imbas dari kenaikan BBM tidak akan berakibat pada penambahan masyarakat miskin, karena distribusi bebannya cenderunmg lebih banyak pada kelas menengah ke atas.
Ia menyebutkan, distribusi beban masyarakat mampu lebih besar dibandingkan masyarakat miskin.
"Orang menengah ke atas punya mobil, kadang lebih dari satu, CC-nya besar-besar lagi. Praktis kebutuhan BBM-nya lebih besar, sedangkan konsumsi BBM masyarakat miskin justru lebih kecil," katanya.
Emil mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak kepentingan politis yang menggunakan isu itu untuk kepentingan politik. Yang jelas, menurut pendapatnya, dampak yang akan diterima oleh masyarakat miskin kecil dan bisa tercover oleh program peningkatan masyarakat.
"Jangan terjebak, memang apapun pasti ingin gratis tapi dalam hal kenaikan BBM dampak bagi masyarakat kecil itu relatif kecil dan bisa tercover oleh program kesejahteraan masyarakat yang digulirkan," katanya.
Ia mengakui masalah BBM sulit untuk dipisahkan dari persoalan politik, dan hal tersebut, menurut dia, sulit untuk dipisahkan. Apalagi menjelang momen pesta demokrasi, dimana ada kelompok tertentu yang memanfaatkan itu itu.
"Secara globalpun harga minyak mentah sangat dipengaruhi oleh politik, namun harus ada upaya meminimalisasi jangan sampai itu terjadi di dalam negeri," katanya.
Sama halnya yang diungkapkan oleh Ketua Laboratorium Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Arief Anshory Yusuf yang mengatakan kenaikan garga BBM tidak seharusnya digembar-gemborkan kearah kemiskinan.
"Isu kenaikan BBM subsidi tidak sesensitif dulu, saat masih ada minyak tanah," katanya.
Sementara itu Guru Besar Ekonomi Lingkungan dari Gothenborg University, Swedia Prof Thomas Sterner menyebutkan kebijakan terkait BBM memang selalu menjadi persoalan di setiap negara, termasuk di negara maju sekalipun.
"Pemberian subsidi adalah hal wajar di semua negara, termasuk negara maju. Kalau memang akan memberi subsidi untuk transportasi publik, bisa dilakukan dengan cara lain seperti subsidi terhadap kredit kendaraan umum atau insentif tambahan bagi gaji sopir," kata Sterner menyampaikan masukan alternatifnya. ***2***
Syarif A
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012