ANTARAJAWABARAT.com,23/1 - Situasi kantor Desa Mekarwangi, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa, dalam keadaan kosong ditinggal aparatur desa ketika warga miskin melakukan unjuk rasa mempertanyakan masalah pemotongan dana bantuan perbaikan rumah.
"Tidak tahu kemana, sebelum warga datang kesini (kantor desa) sudah kosong tidak ada siapa-siapa," kata Aisyah (56) salah seorang warga yang melakukan aksi.
Kedatangan warga ingin menanyakan masalah bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah kepada 10 kepala keluarga di Desa Mekarwangi yang dipotong pihak desa.
Bantuan yang dijanjikan pemerintah sebesar Rp10 juta per rumah, kenyataannya warga diberikan oleh Desa Mekarwangi hanya Rp5 juta per rumah, bahkan ada warga yang tidak menerimanya.
Namun aksi warga mendatangi kantor desa tersebut hanya mendapati meja dan kursi dengan pintu kantor terbuka serta ruangan kantor Kepala Desa dalam keadaan dikunci gembok.
Warga mengaku kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan Kepala Desa Mekarwangi Nana Sana, maupun aparatur desa lainnya untuk menjelaskan masalah pemotongan dana bantuan perbaikan rumah.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu, akhirnya sekitar satu jam kemudian datang Sekretaris Desa menggunakan sepeda motor dan langsung masuk kantor.
Sekdes Desa Mekarwangi, Ayat Sukirman mengatakan aparatur desa ada keperluan lain, sehingga tidak bisa masuk kantor, sedangkan Kepala Desa sedang ada keperluan mendadak di Tasikmalaya.
Terkait masalah pemotongan dana bantuan perbaikan rumah bagi keluarga miskin sebesar Rp10 juta namun hanya diberikan Rp5 juta oleh desa, Ayat mengaku tidak tahu.
"Saya tidak tahu apa-apa masalah bantuan perbaikan rumah itu, Kepala desa yang tahu," katanya.
Karena Kepala Desa Mekarwangi tidak ada di kantor, akhirnya warga membubarkan diri dan mengancam akan melakukan aksi serupa meminta penjelasan masalah pemotongan dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
Warga berharap, Kepala Desa Mekawarwangi memberikan alasan yang jelas dan jujur terkait pemotongan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah.
Feri P
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Tidak tahu kemana, sebelum warga datang kesini (kantor desa) sudah kosong tidak ada siapa-siapa," kata Aisyah (56) salah seorang warga yang melakukan aksi.
Kedatangan warga ingin menanyakan masalah bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah kepada 10 kepala keluarga di Desa Mekarwangi yang dipotong pihak desa.
Bantuan yang dijanjikan pemerintah sebesar Rp10 juta per rumah, kenyataannya warga diberikan oleh Desa Mekarwangi hanya Rp5 juta per rumah, bahkan ada warga yang tidak menerimanya.
Namun aksi warga mendatangi kantor desa tersebut hanya mendapati meja dan kursi dengan pintu kantor terbuka serta ruangan kantor Kepala Desa dalam keadaan dikunci gembok.
Warga mengaku kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan Kepala Desa Mekarwangi Nana Sana, maupun aparatur desa lainnya untuk menjelaskan masalah pemotongan dana bantuan perbaikan rumah.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu, akhirnya sekitar satu jam kemudian datang Sekretaris Desa menggunakan sepeda motor dan langsung masuk kantor.
Sekdes Desa Mekarwangi, Ayat Sukirman mengatakan aparatur desa ada keperluan lain, sehingga tidak bisa masuk kantor, sedangkan Kepala Desa sedang ada keperluan mendadak di Tasikmalaya.
Terkait masalah pemotongan dana bantuan perbaikan rumah bagi keluarga miskin sebesar Rp10 juta namun hanya diberikan Rp5 juta oleh desa, Ayat mengaku tidak tahu.
"Saya tidak tahu apa-apa masalah bantuan perbaikan rumah itu, Kepala desa yang tahu," katanya.
Karena Kepala Desa Mekarwangi tidak ada di kantor, akhirnya warga membubarkan diri dan mengancam akan melakukan aksi serupa meminta penjelasan masalah pemotongan dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
Warga berharap, Kepala Desa Mekawarwangi memberikan alasan yang jelas dan jujur terkait pemotongan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah.
Feri P
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012