Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menambah tenaga penyuluh untuk meningkatkan cakupan pelayanan Keluarga Berencana di daerah itu.
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, di Purwakarta, Selasa mengatakan, khusus di Purwakarta, Tim Penggerak Desa (TPD) Bidang KB atau penyuluh KB kini berganti nama menjadi Galuh Kencana Purwakarta (GPK).
Baca juga: DPPKB Kabupaten Purwakarta klaim lampaui target akseptor baru KB
"Sekarang ini jumlahnya bertambah, guna meningkatkan cakupan pelayanan KB," katanya disela Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh KB.
Ia menyampaikan, jumlah Galuh Kencana Purwakarta atau tenaga penyuluh KB kini bertambah, dari sebelumnya berjumlah 66 orang, kini menjadi 84 orang.
"Jadi ada penambahan 18 orang," kata dia.
Dengan adanya penambahan personel diharapkan pergerakan penyuluhan seputar KB bisa maksimal. Karena para penyuluh tersebut secara individu sudah punya pengalaman yang mumpuni.
"Para penyuluh tersebut diberikan honorarium dari APBD Purwakarta melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)," katanya.
Baca juga: BKKBN kembangkan aplikasi "Klik KB" tingkatkan akses akseptor
Baca juga: BKKBN kekurangan 25 ribu tenaga penyuluh KB
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, di Purwakarta, Selasa mengatakan, khusus di Purwakarta, Tim Penggerak Desa (TPD) Bidang KB atau penyuluh KB kini berganti nama menjadi Galuh Kencana Purwakarta (GPK).
Baca juga: DPPKB Kabupaten Purwakarta klaim lampaui target akseptor baru KB
"Sekarang ini jumlahnya bertambah, guna meningkatkan cakupan pelayanan KB," katanya disela Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh KB.
Ia menyampaikan, jumlah Galuh Kencana Purwakarta atau tenaga penyuluh KB kini bertambah, dari sebelumnya berjumlah 66 orang, kini menjadi 84 orang.
"Jadi ada penambahan 18 orang," kata dia.
Dengan adanya penambahan personel diharapkan pergerakan penyuluhan seputar KB bisa maksimal. Karena para penyuluh tersebut secara individu sudah punya pengalaman yang mumpuni.
"Para penyuluh tersebut diberikan honorarium dari APBD Purwakarta melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)," katanya.
Baca juga: BKKBN kembangkan aplikasi "Klik KB" tingkatkan akses akseptor
Baca juga: BKKBN kekurangan 25 ribu tenaga penyuluh KB
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022