Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Panja RUU IKN) menyepakati nama IKN adalah pemerintahan daerah khusus ibu kota negara bernama Nusantara dengan penyelenggara pemerintahan adalah Kepala Otorita.
"Pihak yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus itu namanya otorita yang dipimpin Kepala Otorita," kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustofa usai Rapat Panja RUU IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Karena itu, Saan memastikan IKN bernama Nusantara bukan dipimpin gubernur namun Kepala Otorita meskipun setingkat provinsi.
Baca juga: Ini makna kata Nusantara sebagai nama IKN, beber Kepala Bappenas
Menurut dia, Kepala Otorita tersebut setara menteri yang ditunjuk Presiden dan apabila diperlukan nanti akan diatur ada Wakil Kepala Otorita.
"Kepala Otorita IKN itu bukan seperti Kepala Otorita Batam yang merupakan sebuah badan, namun ini penyelenggara pemerintahan," ujarnya.
Dia menjelaskan keputusan tersebut diambil karena kalau dipimpin gubernur maka harus ada DPRD provinsi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Menurut dia, nantinya Presiden berhak menunjuk Kepala Otorita IKN tanpa perlu berkonsultasi ke DPR RI.
"Ini terkait dengan representasi politiknya. Kami ingin representasi politiknya (IKN Nusantara) cukup di daerah pemilihan nasional," katanya.
Baca juga: Nusantara jadi nama Ibu Kota Negara
Selain itu, Saan menjelaskan Rapat Panja RUU IKN saat ini sedang diskors dan akan dilanjutkan pada pukul 18.30 WIB. Dia berharap pembahasan di Panja bisa selesai sehingga pada Senin malam ini bisa dilaksanakan Rapat Kerja (Raker) Pansus RUU IKN dengan perwakilan pemerintah.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022