Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur, Jawa Barat, mengimbau pihak sekolah untuk melakukan mitigasi risiko penularan COVID-19 saat pembelajaran tatap muka (PTM) termasuk menyediakan ruangan khusus penanganan pertama, ketika ada siswa yang bergejala.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Disdikpora Cianjur, Yazid Ahmad di Cianjur Jumat, mengatakan mulai 10 Januari, pemerintah daerah akan menggebyarkan vaksinasi untuk anak usia dini, sebagai upaya meningkatkan herd immunity di seluruh wilayah Cianjur.

"PTM akan berjalan 100 persen dengan catatan bagaimana kesiapan sekolah untuk mengantisipasi tidak terjadi klaster baru di sekolah. Sehingga perlu dilakukan mitigasi resiko yang harus disikapi pihak sekolah di antaranya menerapkan prokes dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung," katanya.

Baca juga: Cianjur tetap terapkan PTM meski berstatus level 2

Pihak dinas, ungkap dia, akan menyiagakan tim satgas untuk melakukan monitoring agar saat pelaksanaan PTM berjalan dengan aman dan sesuai dengan ketentuan serta tidak terjadi kasus, meski pada saat pelaksanaan 100 persen PTM hanya berlaku bagi sekolah yang siswanya dibawah 300 orang.

"Saat pelaksanaan biasanya sampai full, dimungkinkan nanti berbagi waktu agar tidak terlalu full dan maksimal enam jam. Pihak sekolah harus mengikuti aturan yang diinformasikan dari pusat," katanya.

Pihak sekolah tambah dia, harus menyediakan fasilitas cuci tangan yang sesuai dengan perbandingan jumlah siswa, serta menghindari kerumunan dengan cara mengatur waktu saat masuk dan pulang sekolah, sehingga tidak terjadi kerumunan.
"Ketika kapasitas siswa satu kelas 40 orang, mungkin nanti pelaksanaannya bagaimana untuk situasi sekarang apakah dibagi dua atau tetap full, namun jumlah jam sekolah dikurangi," katanya.

Baca juga: Disnakertrans Cianjur keluarkan SE rencana kenaikan upah disesuaikan masa kerja

Juru Bicara Pusat Informasi dan Kordinasi COVID-19 Cianjur, dr Yusman Faisal, mengatakan untuk pengawasan pelaksanaan PTM, pihaknya akan melibatkan satgas di tingkat kecamatan hingga desa, sehingga saat pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan termasuk penerapan prokes ketat.

"Kita akan mengevaluasi setelah dilakukan PTM dan ketika terjadi kasus, otomatis akan dihentikan. Namun kami berharap tidak ada kasus setelah PTM digelar normal. Namun kami berharap pihak sekolah benar-benar menerapkan prokes ketat dan rutin membuat laporan," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022