PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menggunakan tambahan penyertaan modal negara dari APBN 2021 sebesar Rp6,9 triliun untuk melanjutkan pembangunan proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan PMN akan digunakan untuk membiayai cost overrun LRT Jabodebek dan pemenuhan base equity Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Baca juga: Anggota DPR RI soroti KAI pimpin konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung
"Adanya kepercayaan pemerintah untuk memberikan penambahan PMN kepada KAI, maka KAI dapat melanjutkan proyek-proyek strategis nasional yang ditugaskan kepada KAI ini," kata Didiek dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Jumat.
Didiek mengatakan KAI akan mengelola PMN sesuai good corporate governance, akuntabel dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.
Sesuai Perpres Nomor 49 Tahun 2017, KAI ditugaskan untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana LRT Jabodebek.
Dalam perpres tersebut disebutkan KAI dapat memperoleh dukungan pemerintah berupa pemberian PMN.
Dana PMN sebesar Rp2,6 triliun untuk LRT Jabodebek akan digunakan untuk cost overrun akibat keterlambatan pembebasan lahan depo yang berdampak pada peningkatan biaya praoperasi, interest during construction, dan lainnya.
Baca juga: Kereta cepat Jakarta-Bandung dipastikan dilengkapi fasilitas kereta ukur
Sesuai Perpres 93 Tahun 2021, KAI ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN.
Dana PMN sebesar Rp4,3 triliun akan digunakan untuk pemenuhan base equity konsorsium BUMN Indonesia.
Base equity ini perlu dipenuhi agar dana dari CDB dapat dicairkan sehingga pembangunan proyek KCJB dapat tetap dapat dilakukan.
"Pemberian PMN tersebut juga akan memberikan multiplier effect baik bagi masyarakat, negara, dan KAI itu sendiri," ujarnya.
Didiek mengungkapkan PMN tersebut akan merealisasikan hadirnya transportasi massal yang lebih efisien dan modern, menyerap lapangan pekerjaan, pengurangan emisi atau penggunaan BBM, dan penghematan waktu perjalanan.
Baca juga: KCIC pastikan kereta cepat Jakarta-Bandung punya sistem keamanan tinggi
Bagi negara, PMN akan membantu mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional berbasis perkeretaapian, mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun maupun potensi pengembangan kawasan baru, peningkatan pendapatan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia dengan dioperasikannya kereta cepat dan LRT yang dioperasikan tanpa masinis.
Adapun bagi KAI, PMN akan memberikan perbaikan struktur modal perusahaan dan kapasitas usaha dalam menyelesaikan dua proyek strategis nasional dengan mempertimbangkan kondisi keuangan KAI yang terdampak pandemi COVID-19.
Ia menjelaskan, sampai dengan 16 Desember 2021 ini, proyek LRT Jabodebek telah mencapai 78,39 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus 2022.
Sedangkan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung per 28 Desember 2021, progresnya telah mencapai 79,65 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada Desember 2022.
"KAI akan terus mengawal jalannya kedua proyek strategis nasional berbasis perkeretaapian ini agar dapat beroperasi tepat waktu dengan tetap memperhatikan unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik," ujarnya.
Baca juga: Menkeu: Pemerintah bakal suntik Rp4,3 triliun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan PMN akan digunakan untuk membiayai cost overrun LRT Jabodebek dan pemenuhan base equity Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Baca juga: Anggota DPR RI soroti KAI pimpin konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung
"Adanya kepercayaan pemerintah untuk memberikan penambahan PMN kepada KAI, maka KAI dapat melanjutkan proyek-proyek strategis nasional yang ditugaskan kepada KAI ini," kata Didiek dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Jumat.
Didiek mengatakan KAI akan mengelola PMN sesuai good corporate governance, akuntabel dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.
Sesuai Perpres Nomor 49 Tahun 2017, KAI ditugaskan untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana LRT Jabodebek.
Dalam perpres tersebut disebutkan KAI dapat memperoleh dukungan pemerintah berupa pemberian PMN.
Dana PMN sebesar Rp2,6 triliun untuk LRT Jabodebek akan digunakan untuk cost overrun akibat keterlambatan pembebasan lahan depo yang berdampak pada peningkatan biaya praoperasi, interest during construction, dan lainnya.
Baca juga: Kereta cepat Jakarta-Bandung dipastikan dilengkapi fasilitas kereta ukur
Sesuai Perpres 93 Tahun 2021, KAI ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN.
Dana PMN sebesar Rp4,3 triliun akan digunakan untuk pemenuhan base equity konsorsium BUMN Indonesia.
Base equity ini perlu dipenuhi agar dana dari CDB dapat dicairkan sehingga pembangunan proyek KCJB dapat tetap dapat dilakukan.
"Pemberian PMN tersebut juga akan memberikan multiplier effect baik bagi masyarakat, negara, dan KAI itu sendiri," ujarnya.
Didiek mengungkapkan PMN tersebut akan merealisasikan hadirnya transportasi massal yang lebih efisien dan modern, menyerap lapangan pekerjaan, pengurangan emisi atau penggunaan BBM, dan penghematan waktu perjalanan.
Baca juga: KCIC pastikan kereta cepat Jakarta-Bandung punya sistem keamanan tinggi
Bagi negara, PMN akan membantu mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional berbasis perkeretaapian, mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun maupun potensi pengembangan kawasan baru, peningkatan pendapatan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia dengan dioperasikannya kereta cepat dan LRT yang dioperasikan tanpa masinis.
Adapun bagi KAI, PMN akan memberikan perbaikan struktur modal perusahaan dan kapasitas usaha dalam menyelesaikan dua proyek strategis nasional dengan mempertimbangkan kondisi keuangan KAI yang terdampak pandemi COVID-19.
Ia menjelaskan, sampai dengan 16 Desember 2021 ini, proyek LRT Jabodebek telah mencapai 78,39 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus 2022.
Sedangkan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung per 28 Desember 2021, progresnya telah mencapai 79,65 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada Desember 2022.
"KAI akan terus mengawal jalannya kedua proyek strategis nasional berbasis perkeretaapian ini agar dapat beroperasi tepat waktu dengan tetap memperhatikan unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik," ujarnya.
Baca juga: Menkeu: Pemerintah bakal suntik Rp4,3 triliun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021