Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat, menargetkan seluruh nelayan di Jawa Barat, memiliki kartu nelayan, sehingga memudahkan nelayan mendapat bantuan permodalan hingga bantuan hukum, termasuk pelatihan dan pemberdayaan peningkatan perekonomian bagi keluarganya.
Ketua HNSI Jabar, Iwan Mustofa di Cianjur Senin, mengatakan selama ini, banyak permasalahan yang menimpa nelayan yang luput dari perhatian pemerintah, termasuk kesejahteraan dan peningkatan sumberdaya. Sehingga HNSI hadir untuk memberikan kemudahan, bagi nelayan diseluruh Jabar.
Baca juga: HNSI minta Pemkab Sukabumi bangun fasilitas pengembangan benur lobster laut
"Contoh kasus penangkapan nelayan di pantai selatan Tasikmalaya yang tidak mendapat perhatian, sehingga kami akan membuat kartu nelayan berbayar, sehingga saat terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka dapat dengan mudah mendapat bantuan. Termasuk pelatihan peningkatan sumberdaya dan berbagai bantuan lain," kata Iwan yang terpilih secara aklamasi di Bandung.
Pihaknya juga akan menampung semua masukan dengan cara mendatangi langsung kelompok nelayan yang tersebar di pantai utara dan selatan Jabar, sebelum menghadap Gubernur Jabar, Ridwan Kamil karena berbagai kegiatan meningkatkan kesejahteraan nelayan, membutuhkan bantuan pemerintah provinsi hingga pusat.
"Setelah melakukan roadshow keberbagai kelompok nelayan di Jabar, saya bersama pengurus akan menghadap gubernur dan kementerian kelautan dan perikanan, agar dapat mendukung semua program kesejahteraan nelayan dapat tercapai sesuai sasaran," katanya.
Sementara nelayan di pantai selatan Cianjur, mengaku tidak pernah tersentuh bantuan dari pemerintah, terutama saat pandemi melanda dan mereka dilarang untuk melaut, namun tidak ditunjang dengan bantuan sembako atau bantuan langsung tunai dari pemerintah daerah, provinsi hingga pusat. Sehingga tidak sedikit yang melanggar aturan.
Baca juga: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia akan dirikan koperasi
"Jangan bantuan COVID-19, bantuan lain dari pusat seperti BLT, PKH dan bantuan dari provinsi selama ini, tidak pernah kami Terima. Kalaupun ada hanya kartu asuransi nelayan yang tidak dapat memudahkan kami untuk mendapat layanan kesehatan atau membeli BBM di SPBU," kata nelayan Pantai Jayanti Alo (53).
Ia berharap berbagai kalangan di dearah hingga pusat, dapat memperhatikan nasib nelayan, terutama saat musim paceklik dan cuaca ekstrem, dapat menghasilkan uang dari keahlian lain yang dapat diberikan melalui pelatihan dan pembinaan karena hal tersebut sangat diharapkan nelayan dan keluarganya.
"Kami bukan pemalas, kami mau belajar tapi selama ini, tidak ada program pelatihan dan pembinaan yang diberikan untuk kami. Kalau harus kursus, sudah mungkin tidak dapat dilakukan karena pakai biaya. Kami harap hal tersebut diberikan pemerintah, sehingga kamj memiliki keahlian lain, selain melaut, " katanya.
Baca juga: HNSI: Penggantian Alat Tangkap Baru 10 Persen
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Ketua HNSI Jabar, Iwan Mustofa di Cianjur Senin, mengatakan selama ini, banyak permasalahan yang menimpa nelayan yang luput dari perhatian pemerintah, termasuk kesejahteraan dan peningkatan sumberdaya. Sehingga HNSI hadir untuk memberikan kemudahan, bagi nelayan diseluruh Jabar.
Baca juga: HNSI minta Pemkab Sukabumi bangun fasilitas pengembangan benur lobster laut
"Contoh kasus penangkapan nelayan di pantai selatan Tasikmalaya yang tidak mendapat perhatian, sehingga kami akan membuat kartu nelayan berbayar, sehingga saat terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka dapat dengan mudah mendapat bantuan. Termasuk pelatihan peningkatan sumberdaya dan berbagai bantuan lain," kata Iwan yang terpilih secara aklamasi di Bandung.
Pihaknya juga akan menampung semua masukan dengan cara mendatangi langsung kelompok nelayan yang tersebar di pantai utara dan selatan Jabar, sebelum menghadap Gubernur Jabar, Ridwan Kamil karena berbagai kegiatan meningkatkan kesejahteraan nelayan, membutuhkan bantuan pemerintah provinsi hingga pusat.
"Setelah melakukan roadshow keberbagai kelompok nelayan di Jabar, saya bersama pengurus akan menghadap gubernur dan kementerian kelautan dan perikanan, agar dapat mendukung semua program kesejahteraan nelayan dapat tercapai sesuai sasaran," katanya.
Sementara nelayan di pantai selatan Cianjur, mengaku tidak pernah tersentuh bantuan dari pemerintah, terutama saat pandemi melanda dan mereka dilarang untuk melaut, namun tidak ditunjang dengan bantuan sembako atau bantuan langsung tunai dari pemerintah daerah, provinsi hingga pusat. Sehingga tidak sedikit yang melanggar aturan.
Baca juga: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia akan dirikan koperasi
"Jangan bantuan COVID-19, bantuan lain dari pusat seperti BLT, PKH dan bantuan dari provinsi selama ini, tidak pernah kami Terima. Kalaupun ada hanya kartu asuransi nelayan yang tidak dapat memudahkan kami untuk mendapat layanan kesehatan atau membeli BBM di SPBU," kata nelayan Pantai Jayanti Alo (53).
Ia berharap berbagai kalangan di dearah hingga pusat, dapat memperhatikan nasib nelayan, terutama saat musim paceklik dan cuaca ekstrem, dapat menghasilkan uang dari keahlian lain yang dapat diberikan melalui pelatihan dan pembinaan karena hal tersebut sangat diharapkan nelayan dan keluarganya.
"Kami bukan pemalas, kami mau belajar tapi selama ini, tidak ada program pelatihan dan pembinaan yang diberikan untuk kami. Kalau harus kursus, sudah mungkin tidak dapat dilakukan karena pakai biaya. Kami harap hal tersebut diberikan pemerintah, sehingga kamj memiliki keahlian lain, selain melaut, " katanya.
Baca juga: HNSI: Penggantian Alat Tangkap Baru 10 Persen
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021